Koreksi Pasal 16

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika: a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. Dari hasil penelitia SPTPD terdapat kurungan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi adminitratif berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen )s setiap bulan untu paling lama 15 (lima belas bulan) sejak saat terutangnya pajak.