PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar

PERDA Nomor 3 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

Dihapus. 3. Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal lO, Pasal 11 dan Pasal 12 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 7, pasal 8,

Pasal 7

Dihapus.

Pasal 8

Dihapus.

Pasal 16

Koreksi

(1) iokasi pendirian Pasar Modern dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya. (2) Penyelengaraan dan pendirian Pasar Modern dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan: a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi yang ada di wilayah yang bersangkutan; b. memperhatikan jarak dengan Pasar Ttadisional maupun Pasar Modern lainnya; c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Modern yang bersih, sehat (hggienris), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman; d. menyediakan fasilitas tempat usaha bag: usaha kecil dan menengah pada posisi yang sanna-sama menguntungkan; 10 e. menyedialan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan; f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Pasar Modern dan toko modern; g. pendirian Pasar Modern khususnya Minimarket diutamalan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket tersebut. (3) Pengaturan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut : a. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 1OO0 m (seribu meter) dengan Pasar Tradisional; b. Pusat perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 20OO m (dua ribu meter) dengan Pusat Perbelanjaan lainnya; c. Toko Modern kecuali Minimarleet tidak boleh berjarak kurang dari 10OO m (seribu meter) dengan pasar Tradisional; d. Minimarket berjaringan tidak boleh berjarak kurang dari 500 m (lima ratus meter) dengan Pasar Tradisional, dan tidak boleh berjarak kuraag dari 1OO m (seratus meter) dengan warung atau toko sejenis diwilayah sekitar yang telah ada dan lebih kecil dengan Minimarket. (4) Pusat Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan, jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. (5) Ketentuan unt:lk Hgpermarlcet dan Pusat Perbelanjaan adalah: a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota atau perkotaan. (6) Ketentuan untuk ,Strperm arket adalah: a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota atau perkotaan. (7) Ketentuan untuk Minimarket addab: a. dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota atau perkotaan; b. jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota atau perkotaan maksimal hanya ada 2 (dua) minimarlet. 6. Ketentuan Pasal 17 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PEzuZINAN

Pasal 23

Koreksi

(1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisional dan Pasar Modern wqiib memiliki: a. lzrrr Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) . untuk Pasar Tradisional. b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan. c. lzin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department *,ore, Hgpermarlect dan Pusat Perkulakan. (2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat. (3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 12. Ketentuan Pasd,24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dihapus. 14 13. 」udul Bab VHI dan ketentuan Pasa1 29 ayat(2) diubah schingga berbunyl: BAB ⅥH PEMBINAAN,PENGAWASAN,DAN EVALUASI

Pasal 29

(1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh pemerintah daerah. (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terhadap sistem manajemen pengelolaan pasar, sumber daya manusia yang digunakan, konsultasi, kerjasama pembangunan dan perbaikan sarErna maupun prasarana pasar. (3) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 14. Ketentuan Pasal 33 ayat {21 huruf i, ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 33

Pasal 33A

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi penghentian kegiatan. (2) Pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (2) dikenai sanksi peringatan tertulis. (3) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33B

(1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4), ayat (5) , ayat (6) dan ayat (7) dapat dikenai sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan operasional atau pencabutan izin. 12) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 17

Pasal 33C

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa: peringatan tertulis atau penghentian sementara operasional. (21 Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33D

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis. (2) Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33E

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan. (21 Tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimalsud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 16. Ketentuan Pasal 34 ayat (l) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi :

Pasal 34

(1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (21, Pasal 30 ayat (l) huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf k dan huruf 1, dan Pasal 32 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kumngan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5O.OOO.OO0,O0 (lima puluh juta rupiah). (2) Dihapus. (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 18

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan. Ditetapkan di Magetan pada tanggal 26 Pebruari 2013 BUPATI MAGETAN, Diundangkan di Magetan pada tanggal 15 Juli 2013 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 NOMOR 3 ANTRI 19

(1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Republik INDONESIA,yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), berwenang : 15 a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. meminta keterangan dari perusahaan perorang€rn dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana; d. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaaan perkara; e. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik INDONESIA, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan/atau penggeledahan. (a) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. pemasukan rumah; c. penyitaan benda; d. pemeriksaan saksi; dan e. pemeriksaan kejadian. 16 (5) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. 15. Setelah BAB X disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB XA, dan diantara Pasal 33 dan 34 disisipkan 7 (tqjuh) Pasal baru, sehingga keseluruhan BAB XA berbunyi sebagai berikut: BAB XA SANKSI ADMINISTRASI

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pembinaan, Dan Penataan Pasar

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 29

Pasal 33

Pasal 33A

Pasal 33B

Pasal 33C

Pasal 33D

Pasal 33E

Pasal 34

Pasal II