PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

PERDA Nomor 2 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magetan. 2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Magetan 3. Bupati adatah Bupati Magetan. 4. Kecamatan adalah wilayah keq'a Camat sebagei perangkat Daerah Kabupaten Magetan. 5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerl'anya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Magetan. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Magetan. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melat<sanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Peraturan desa adalah peraturan perundang_undangan yang dibuat oleh BpD bersama kepala desa. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ApBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BpD yang ditetapkan dengan peraturan desa. 13. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diproleh atas beban angaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagran besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 15. Tim Pembina BUM Desa adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan bertugas untuk membina, memonitor, dan mengevaluasi terhadap pengelolaan BUM Desa. 16. Permodalan BUM Desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dana masyarakat desa, dan sumber lain yang sah. 17. Penasihat adalah organ pelaksana yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUM Desa berdasarkan anggaran dasar dan anggarzrn rumah tangga. 18. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perorangan di luar pemerintah desa.

BAB II

PEMBENTUKAN Bagran Kesatu pendirian BUM Desa

Pasal 2

Koreksi

Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. 5

Pasal 4

Koreksi

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan usaha desa' 6

Pasal 5

(1) BUM Desa didirikan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. maksud dan tujuan; b. nama tempat dan kedudukan wilayah usaha; c. asas, fungsi, dan jenis usaha; d. permodalan; e. kepengurusan dan organisasi; f. kewajiban dan hak; g. penetapan dan penggunaan hasil usaha dan laba.

Pasal 6

(1) Syarat pendirian BUM Desa: a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa; b. adanya potensi usaha ekonomi masyaralat; c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa; e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan g. bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. (2) Mekanisme pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (f ) dilakukan melalui tahap: a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan; b. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan c. penerbitan peraturan desa.

Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa. BAB IⅡ ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 8

Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas: a. penasihat; dan b. pelaksana operasional.

Pasal 9

Penasihat sebagairrun4 dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dijabat secara ex-oficia oleh Kepala Desa.

Pasal 10

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa. (2) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melalsanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. (3) Masa jabatan pelaksana operasional adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 11

Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal $ s6fagaimsla tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. lagian Kedua Pengangkatan

Pasal 12

(1) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa. (2) Pengangkatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Bagran Ketiga Persyaratan Pengangkatan Pelaksana Operasional Pasa1 13 Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal dan menetap di desa yang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun; d. warga desa yang dikenal jujur dan bertanggung jawab, berkepribadian baik, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa; e. berpengalaman di bidang pengelolaan usaha; f. berusia minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 9 karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; h. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; i. sehat jasmani dan rohani; j. persyaratan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan/ atau anggaran rumah tangga. Bagran Keempat Pemberhentian

Pasal 14

(1) Pelaksana operasional BUM Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. mengund urkan diri; c. diberhentikan. (2) Pelaksana operasional BUM Desa diberhentikan sebegaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc karena: a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut; b. melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa; c. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana pating sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. menderita sakit sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; e. habis masa jabatan;

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati. 10

BAB Kesatu

Kepengurusan

Pasal 8

Koreksi

Organisasi pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri atas: a. penasihat; dan b. pelaksana operasional.

Pasal 9

Koreksi

Penasihat sebagairrun4 dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dijabat secara ex-oficia oleh Kepala Desa.

Pasal 10

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Desa. (2) Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melalsanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa. (3) Masa jabatan pelaksana operasional adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 11

Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal $ s6fagaimsla tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. lagian Kedua Pengangkatan

Pasal 12

(1) Pelaksana Operasional diangkat oleh Kepala Desa. (2) Pengangkatan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Bagran Ketiga Persyaratan Pengangkatan Pelaksana Operasional Pasa1 13 Untuk dapat diangkat menjadi pelaksana operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. bertempat tinggal dan menetap di desa yang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun; d. warga desa yang dikenal jujur dan bertanggung jawab, berkepribadian baik, adil, cakap, berwibawa, dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa; e. berpengalaman di bidang pengelolaan usaha; f. berusia minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 9 karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; h. berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat; i. sehat jasmani dan rohani; j. persyaratan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan/ atau anggaran rumah tangga. Bagran Keempat Pemberhentian

Pasal 14

(1) Pelaksana operasional BUM Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. mengund urkan diri; c. diberhentikan. (2) Pelaksana operasional BUM Desa diberhentikan sebegaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc karena: a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut; b. melakukan tindakan yang merugikan BUM Desa; c. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana pating sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. menderita sakit sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; e. habis masa jabatan;

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati. 10

BAB V

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 19

Koreksi

(1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan MENETAPKAN anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa. (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pemba eian keuntungan. (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kew4jiban, masa bakti, tata ca.ra pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal. (4) Kesepakatan penyusunan €rnggaran dasar dan anggararl rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa. (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga s6legaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

Pasal 20

Pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada: a. anggaran dasar; dan b. anggaran rumah tangga.

Pasal 21

Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan dengan persyaratan: a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional; b. mendapat pembinaan manajemen; c. mendapat pengawas€rn secara internal maupun eksternal; d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. Bagtan Kedua Hak dan Kewajiban BUM Desa 12 Pasal22 Hak Pengelola BUM Desa adalah sebagai berikut : a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa; b. menggali dan mengembangkan potensi Desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik Desa; c. melakukan pinlaman dalam rangka peningkatan permodalan; d. mendapatkan bagan dari hasil usaha BUM Desa; e. menambah jenis usaha BUM Desa; f. melaksanakan ke{asama dengan Pihak Ke rga; g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Kewajiban Pengelola BUM Desa adalah sebagai berikut : a. menjalankan kegiatan usaha secara profesional; b. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit- unit usaha masyarakat yang merupalan kegiatan ekonomi masyarakat; c. memberikan sebagran hasil usaha kepada Pemerintah Desa; dan d. membuat laporan pengelolaan dan pertanggungiawaban BUM Desa kepada Pemerintah Desa.

BAB Kesatu

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 19

Koreksi

(1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan MENETAPKAN anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan kepala Desa. (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pemba eian keuntungan. (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kew4jiban, masa bakti, tata ca.ra pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal. (4) Kesepakatan penyusunan €rnggaran dasar dan anggararl rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa. (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga s6legaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala Desa.

Pasal 20

Pengelolaan BUM Desa berdasarkan pada: a. anggaran dasar; dan b. anggaran rumah tangga.

Pasal 21

Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilakukan dengan persyaratan: a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional; b. mendapat pembinaan manajemen; c. mendapat pengawas€rn secara internal maupun eksternal; d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil. Bagtan Kedua Hak dan Kewajiban BUM Desa 12 Pasal22 Hak Pengelola BUM Desa adalah sebagai berikut : a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa; b. menggali dan mengembangkan potensi Desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik Desa; c. melakukan pinlaman dalam rangka peningkatan permodalan; d. mendapatkan bagan dari hasil usaha BUM Desa; e. menambah jenis usaha BUM Desa; f. melaksanakan ke{asama dengan Pihak Ke rga; g. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan h. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Kewajiban Pengelola BUM Desa adalah sebagai berikut : a. menjalankan kegiatan usaha secara profesional; b. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit- unit usaha masyarakat yang merupalan kegiatan ekonomi masyarakat; c. memberikan sebagran hasil usaha kepada Pemerintah Desa; dan d. membuat laporan pengelolaan dan pertanggungiawaban BUM Desa kepada Pemerintah Desa.

BAB VI

JENIS USAHA

Pasal 24

Koreksi

(1) BUM [ssa selagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas jenis-jenis usaha. (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 13 meliputi: a. jasa; b. penyaluran sembilan bahan pokok; c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau d. industri kecil dan rumah tangga. (3) Jenis-jenis usaha sgfagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 25

(l) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam pasd 24 ayat (2) huruf a, antara lain: a. jasa keuangan mikro; b. jasa transportasi; c. jasa komunikasi; d. jasa konstruksi; e. jasa energi; dan f. jasa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat(2) huruf b, antara lain: a. beras; b. gula; c. garam; d. minyak goreng; e. kacang kedelai; dan f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa. (3) Usaha perdagangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat(2) huruf c, antara lain: a. padi; b. jagung; c. buah-buahan; d. sayuran; dan e' usaha perdagangan hasfl pertanian lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. (a) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat(2) huruf d, antara lain: 14 a, makanan; b. minuman; c. kera-iinan rakyat; d. bahan bakar alternatif; e. bahan bangunan; dan f. usaha industri kecil dan rumah tangga lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BAB VH MODAL DAN KEKAYAAN DESA Pasa1 26 (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari ApB Desa. (2) Kekayaan BUM Desa merupalan kekayaan Desa yang dipisahkal dan tidak terbagi atas saham. (3) Modal BUM Desa terdiri atas: a. penyertaan modal Desa; dan b. penyertaan modal masyarakat Desa. (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya. (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari ApB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari: a. dana segar; b. bantuan Pemerintah; c. bantuan pemerintah daerah; dan d. aset Desa yang diserahkan kepada ApB Desa. (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa seb"gaimana dimal<sud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme ApB Desa. BAB VHI BAGI HASIL USAHA Pasa1 27 Bagi hasil usaha desa dttukan berdasarkan keuntungan bersih usaha. 15 (2) Pelaksana operasional wajib melaporkan pengelolaan BUM pertanggungiawaban pengurusan dan Desa kepada kepala Desa secara berkala.

Pasal 40

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

Pasal 41

(1)Pelalsana operasional melaporkan pertanggungiawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa. (2) l,aporan Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh selama periode tertentu. (3) Laporan Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit terdiri dari laporan semester dan laporan tahunan. (4) Apabila l,aporan pertanggungiawaban sebagaimana dimalsud pada ayat (l) ditolak, mal<a dikembalikan untuk disempurnakan dalam waktu paling lama I (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pengembalian laporan pertanggungiawaban dimaksud. (5) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (41 harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungj awabkan. (6) Apabila hasil penyempurnaan laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat diterima, maka laporan tersebut dapat dijadikan sebegai pertimbangan untuk dilakukan audit. (7) Kepala Desa melaporkan pertanggungiawaban BUM Desa kepada BPD dalam forum musyawarah desa. 20 keadaan memaksa;dan penyelesaian permasalahan. Pasa1 37 (1)Naskah pettanjian kettaSaIIna usaha desa antar 2(dual desa atau lebih dalam satu kecalnatan sebagaimana dimaksud dalaln Pasa1 34 ayat(2)disalnpaikan kepada CaFnat paling lambat 14(empat belas)hatt Sttak ditandatangani (2)Naskah pettanjian kettaSalna usaha desa antar 2(dua)desa atau lebih anttnr kecaFnatan sebagaimana dimaksud dalarn Pasa1 34 ayat(2),disalnpan磁肛l kepada Bupad inelalui Callnat paling lallnbat 14(empat belas)hatt Sttak ditandatangani.

BAB X

KER」ASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 34

Koreksi

(1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga. (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan da-lam satu Daerah. (3) Ke4'asama ar'tar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 35

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 harus didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. (2) Pola dan besarnya lcgi hasil keuntungan usaha kerj.asama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat.

Pasal 36

(1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (l) dibuat dalam naskah pe{anjian kerjasama. (2) Naskah perjanjian ke4'asama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. subyek kerjasama; b. obyek kerjasama; c. jangka waktu; d. hak dan kewajiban; e. pendanaan 18

Pasal 31

(1) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Unit Usaha. (2) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapatkan persetujuan dari Penasihat.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pengangkatan kepala unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAE} IX PEMBUBARAN

Pasal 33

(1) BUM Desa dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan perundang undangan dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun berturut turut selalu mengalami kerugian dan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (2) Kepailitan BUM Desa hanya dapat di4jukan oleh kepala Desa dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan. (4) Semua aset dan kekayaan BUM Desa yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham atau keikutsertaan setelah dikurangi dari kewajiban-kewajiban terhadap pihak- pihak lain. 17

Pasal 28

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: a. pengembangan usaha; dan b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 29

(1) Pola dan besarnya bagi hasil keuntungan usaha antara BUM Desa dengan pihak pemerintah desa diatur dalam peraturan desa. (2) Bagi hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan bersih BUM Desa yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan selama proses usaha. (3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagran hasil usaha, paling sedikit memuat: a. besarnya bagr hasil;dan b. pemanfaatan hasil usaha.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB Keempat

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kelima

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 40

Pasal 41

BAB XI

Pasal 38

BAB X

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 46

BAB Ketiga

Pasal 46

BAB XIV

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51