Koreksi Pasal 67

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya meliputi: a. melaporkan temuan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang membawahi wilayah kerja di Daerah, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya; b. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang kebudayaan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah; c. berpartisipasi dalam melakukan pelestarian terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya; d. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya; e. memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai; f. melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melakukan Pengamanan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melakukan Pengembangan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.