Koreksi Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya. (2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial. (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, akademisi, dunia usaha, Pemerintah Desa, dan masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.