Koreksi Pasal 22

(1) Perusahaan Penanam Modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien. (3) Perusahaan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.