Koreksi Pasal 17

(1) Kebijakan aparatur birokrasi yang bersih, kompeten, dan responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k diarahkan untuk peningkatan kualitas, kapasitas, dan integritas birokrasi yang melayani Penanaman Modal. (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan: a. peningkatan kapasitas bagi aparatur penyelenggara Penanaman Modal; b. penyediaan aparatur yang profesional, berintegritas, ramah, dan beretika, dengan jumlah yang memadai; c. pengembangan sistem pelayanan yang berstandar internasional; dan d. pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam upaya peningkatan kemampuan penguasaan teknologi dan informasi.