Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana adalah Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana. 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Jembrana. 6. Kecamatan adalah wilayah Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahn Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel. 12. Peraturan Perbekel adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 13. Keputusan Perbekel adalah keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat MENETAPKAN dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perbekel. 14. Prosedur Pembentukan produk hukum Desa adalah rangkaian kegiatan Pembentukan produk hukum Desa sejak perencanaan sampai dengan penetapan. 15. Produk hukum Desa adalah peraturan Desa yang diterbitkan oleh Perbekel dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.