PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKAT DAERAHKABUPATEN INDRAMAYU

PERDA Nomor 9 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dengan susunan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah Tipe B; b. Sekretariat DPRD Tipe B; c. Inspektorat Tipe A; d. Dinas, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; 5. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian; 7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan; 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 10. Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 11. Dinas Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 12. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 13. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian; 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata; 16. Dinas Perikanan dan Kelautan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 17. Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 18. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 19. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 20. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 21. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 22. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 23. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan. e. Badan, terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 3. Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Pasal 3

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kecamatan Anjatan, dengan Tipe A; b. Kecamatan Arahan, dengan Tipe A; c. Kecamatan Balongan, dengan Tipe A; d. Kecamatan Bangodua, dengan Tipe A; e. Kecamatan Bongas, dengan Tipe A; f. Kecamatan Cantigi, dengan Tipe A; g. Kecamatan Cikedung, dengan Tipe A; h. Kecamatan Gabuswetan, dengan Tipe A; i. Kecamatan Gantar, dengan Tipe A; j. Kecamatan Haurgeulis, dengan Tipe A; k. Kecamatan Indramayu, dengan Tipe A; l. Kecamatan Jatibarang, dengan Tipe A; m. Kecamatan Juntinyuat, dengan Tipe A; n. Kecamatan Kandanghaur, dengan Tipe A; o. Kecamatan Karangampel, dengan Tipe A; p. Kecamatan Kedokanbunder, dengan Tipe A; q. Kecamatan Kertasemaya, dengan Tipe A; r. Kecamatan Krangkeng, dengan Tipe A; s. Kecamatan Kroya, dengan Tipe A; t. Kecamatan Lelea, dengan Tipe A; u. Kecamatan Lohbener, dengan Tipe A; v. Kecamatan Losarang, dengan Tipe A; w. Kecamatan Pasekan, dengan Tipe A; x. Kecamatan Patrol, dengan Tipe A; y. Kecamatan Sindang, dengan Tipe A; z. Kecamatan Sliyeg, dengan Tipe A; aa. Kecamatan Sukagumiwang, dengan Tipe A; bb. Kecamatan Sukra, dengan Tipe A; cc. Kecamatan Terisi, dengan Tipe A; dd. Kecamatan Tukdana, dengan Tipe A; ee. Kecamatan Widasari, dengan Tipe A;

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam MENETAPKAN besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas : a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Koreksi

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (3) Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas, Kepala Sub Bidang pada Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas. (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk rumah sakit dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 13

(1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pada perangkat daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten. (3) Perangkat daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu dan Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol Kabupaten Indramayu tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya UPT Rumah Sakit pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan mulai pada bulan Januari tahun 2017.

Pasal 22

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, menjadi tanggung jawab pejabat lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Koreksi

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu; b. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu beserta perubahannya; c. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu beserta perubahannya, kecuali ketentuan yang mengatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indramayu, Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu, dan Rumah Sakit Umum Daerah Pantura M.A. Sentot Patrol Kabupaten Indramayu; d. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu; e. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik INDONESIA Kabupaten Indramayu; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada bulan Januari tahun 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 29-9-2016 BUPATI INDRAMAYU, Cap/ttd ANNA SOPHANAH Diundangkan di Indramayu pada tanggal 5-10-2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU, Cap/ttd AHMAD BAHTIAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2016 NOMOR : 9 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN INDRAMAYU TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH NIP. 19650206 199301 1 001 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT : 9/209/2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNANPERANGKAT DAERAHKABUPATEN INDRAMAYU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25