Koreksi Pasal 12

(1) LPH yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan fungsi unit kerja, unit pelaksana teknis atau perangkat Daerah. (2) LPH yang didirikan oleh badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan: a. bagian dari unit usaha jasa badan usaha milik Daerah; b. anak perusahaan badan usaha milik Daerah. (3) Pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.