Koreksi Pasal 11

(1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. (3) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Pendapat Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. (4) Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.