Koreksi Pasal 28

(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD. (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; c. analisis kemungkinan dampak bencana; d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. (5) Pemerintah daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala. (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.