Koreksi Pasal 15

(1) Peran lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan. (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.