PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone

PERDA Nomor 3 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

UPTD DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

(1) Pembentukan UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas- dinas Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan Peraturan Bupati. (2) Pembentukan UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 27

Pasal 29

Koreksi

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati; (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka seluruh Peraturan yang mengatur tentang pembentukan Organisasi dilingkungan Dinas- dinas Daerah serta Peraturan Pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Kepegawaian; c. Bidang Anggaran terdiri dari : 1. Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Langsung; 2. Seksi Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung; 3. Seksi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran; d. Bidang Akuntansi terdiri dari : 1. Seksi Akuntansi Pendapatan ; 2. Seksi Akuntansi Pengeluaran; 3. Seksi Evaluasi dan Palaporan; e. Bidang Aset terdiri dari : 1. Seksi Inventarisasi; 2. Seksi Pemanfaatan, Penatausahaan dan Pemeliharaan; 3. Seksi Penilaian dan Penghapusan. f. Bidang Koordinasi Penerimaaan Daerah terdiri dari : 1. Seksi Koordinasi Penerimaaan Retribusi Daerah; 2. Seksi Koordinasi Penerimaan Pajak Daerah; 3. Seksi Koordinasi Penerimaan Dana Perimbangan. i. UPTD j. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. 6. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4737); 6. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4741); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE dan BUPATI BONE MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BONE

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB V

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 25

Pasal 24

BAB Kesembilan

Pasal 25

BAB Kedelapan

Pasal 24

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 23

Pasal 22

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 21

Pasal 20

Pasal 10

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 12

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketujuh

Pasal 23

BAB Keenam

Pasal 22

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB kelima

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Kelima

BAB Keenam

Pasal 12

BAB Kesebelas

Pasal 17

BAB Kesepuluh

Pasal 16

BAB Ketujuh

Pasal 13

BAB Kedelapan

Pasal 14

BAB Kesembilan

Pasal 15