PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone

PERDA Nomor 3 Tahun 2006

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pemangku Jabatan dilingkungan Dinas, tetap memangku jabatan sampai dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

Koreksi

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah yang dipinpim oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 4

Koreksi

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. b. Pelaksanaan pelayanan umum. c. Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya. c. Penyusunan bahan pembinaan usaha peningkatan produksi Desa, pemasaran dan lapangan kerja d. Penyusunan bahan petunjuk pengembangan teknologi tepat guna. e. Penyusunan bahan pembinaan pengembangan sumber daya Pantai Pesisir dan Daratan. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi sub. Bagian dan Seksi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pembentukan UPTD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Kebutuhan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas sesuai Bidang Keahlian. b. Penyusunan Program dan Teknik pada Kawasan Desa miskin, Desa Terbelakang / Desa Tertinggal, Desa Terpencil, Desa Krisis / Minus, Padat Penduduk / Kumu dan Desa Rawan Bencana Alam melalui Program Kawasan Terpadu. c. Penyusunan bahan dan petunjuk teknis penataan pemukiman. d. Penyusunan bahan dan petunjuk teknis ketahanan masyarakat, sumber daya dan pengembangan sarana dan prasarana. e. Pelaksanaan manajemen pengembangan penataan pemukiman f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Pengembangan tehnologi tepat guna di pimpin oleh seorang Kapala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan pengembangan tekhnologi tepat guna serta pengembangan sumber daya pesisir dan daratan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Bidangsebagaimana dimaksud mempunyai Fungsi : a. Penyusunan bahan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan Desa Pelaksanaan teknologi tepat guna; b. Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan, lumbun Desa dan tabungan masyarakat.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat, Ketahanan Masyarakat Desa, Usaha Ekonomi Masyarakat Desa dan Pengembangan Teknologi Pedesaan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai Fungsi : a. Penyusunan bahan pertimbangan Kepada Bupati dibidang Pemberdayaan Masyarakat; b. Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan Teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat; c. Penyusunan rencana pelaksanaan program penilaian dan penyusunan laporan dibidang Pemberdayaan masyarakat; d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 8

(1) Kepala Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala bagian mempunyai tugas Pokok mengkoordinasikan Penyusunan rencana dan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan urusan sekretariat yang meliputi Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan, urusan Rumah Tangga, Urusan Ketatausahaan dan Penyusunan laporan (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi : a. Pelaksanaan urusan keuangan; b. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian; c. Pelaksanaan urusan Perlengkapan; d. Pelaksanaan urusan Umum; e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 9

(1) Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang Penyusunan program, rencana kerja dan evaluasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Bidang Bina Program mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan Pendataan dan penyusunan Program. b. Pengolahan Data. c. Pembuatan Rencana Kerja. d. Pelaksanaan Evaluasi. e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

(1) Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengembangan Kawasan dan Pemukiman Desa / Kelurahan meliputi Pendataan Sumber Daya Desa dan Pemukiman, Lingkungan Desa serta Pengembangan sarana dan prasarana. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Bidang Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai Fungsi : a. Penyusunan bahan petunjuk mengenai kawasan dan pemukiman.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

BAB Ketujuh

Pasal 13

BAB Kedelapan

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 11

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10