PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

PERDA Nomor 2 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN PARTISIPASI PIHAK KETIGA

Pasal 2

Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah berlandaskan pada asas: a. kebersamaan; b. keadilan; c. ketaatan hukum; d. tanggung jawab; e. transparansi; f. akuntabilitas; dan g. manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

BAB IV

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Partisipasi Pihak Ketiga berupa uang yang diterima SKPD disetor secara keseluruhan ke Rekening Kas Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah. (3) Partisipasi Pihak Ketiga berupa barang dibukukan dalam Neraca sebagai inventaris SKPD Penerima dan menjadi kekayaan daerah yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (4) Partisipasi Pihak Ketiga berupa jasa dikoordinasikan dengan SKPD Penerima selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (5) Partisipasi Pihak Ketiga berupa kegiatan dikoordinasikan dengan SKPD Penerima selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 8

(1) Bentuk, jumlah dan mekanisme penerimaan Pastisipasi Pihak Ketiga dituangkan dalam surat penyataan dari Pihak Ketiga atau kesepakatan tertulis antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Surat pernyataan dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan/atau perhitungan rencana Pendapatan Daerah dan/atau Penagihan kepada Pihak Ketiga. (3) Pencatatan dan/atau perhitungan rencana Pendapatan Daerah dan/atau penagihan kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk penyelarasan program dan kegiatan yang ada pada SKPD/Unit Kerja Pemerintah Daerah. (4) Tatacara pengelolaan Partisipasi Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dalamPeraturan Bupati.

Pasal 9

(1) Dalam rangka optimalisasi Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah, dapat dibentuk Tim atau Forum Komunikasi Partisipasi Pihak Ketiga atau dengan nama lain. (2) Pembentukan, tugas, fungsi dan kewenangan Tim atau Forum Komunikasi Partisipasi Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik seluruh hasil penerimaan Partisipasi Pihak Ketiga dan pengelolaanya dalam pembangunan Daerah diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17