PERDA

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone

PERDA Nomor 14 Tahun 2006

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pemangku Jabatan Pengelolaan Keuangan dalam lingkungan Pemerintah Daerah tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Pasal 3

Koreksi

Badan adalah Unsur pelaksana pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 4

Koreksi

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup pada Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

Pasal 11

(1) Bidang Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam Bidang Asset yang menjadi tanggungjawab Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Asset mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana kebutuhan ; b. Melaksanakan Inventarisasi Asset Daerah; c. Pelaksanaan pengelola tanah dan bangunan milik Daerah; d. Menyimpan seluruh bukti sah kepemilikan kekayaan Daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

Penjabaran tugas pokok dan Fungsi Sub. Bagian dan Sub. Bidang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Badan sesuai Bidang Keahlian. (2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang dipinpin oleh seorang Kepala Fungsional senior Selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam pelaksanaan penganggaran Daerah sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawab Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Pasal ini bidang Anggaran mempunayi Fungsi : a. Menyusun APBD dan Perubahan APBD; b. Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKBD); c. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD); d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

(1) Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Badan dalam Bidang Akuntansi yang menjadi tanggung jawab Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Akuntansi mempunyai Fungsi : a. Melaksanakan Akuntansi; b. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; c. Menyusun laporan sementara; d. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 4, Badan mempunyai Fungsi : a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Kepala Badan, mempunyai tugas pokok memimpin Badan dalam melaksanakan sebagian urusan dibidang Pngelolaan Keuangan Daerah. (2) Kepala Badan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempuyai tugas: a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah; b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD; c. Melaksanakan fungsi BUD; d. Menyusun laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; b. Mengesahkan SKPD Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. Melakukan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; d. MENETAPKAN Surat Penyediaan Dana (SPD); e. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah; f. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; g. Menyajikan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; h. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Pasal 8

(1) Kepala Bagian Tata Usaha dipinpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas Pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan program pembinaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan sarana dan prasarana serta memberikan pelayanan administrasi pada satuan organisasi dilingkungannya. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi : a. Penyusunan Program Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; b. Pembinaan Administrasi meliputi urusan Ketetausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Sarana dan Prasarana; c. Pelaksanaan kegiatan administrasi dalam rangka penegakan peraturan dan pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; d. Evaluasi pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bone

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 5

BAB Kelima

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

BAB Ketujuh

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 8