PERDA

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

PERDA Nomor 13 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 3. Gubernur adalah gubernur Sulawesi Selatan. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Bupati adalah Bupati Bone. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah. 7. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bone yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 8. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disingkat BK DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Bone yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. 9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone. 10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bone. 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bone. 12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone. 13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang dibuat secara tertulis oleh lembaga yang berwenang atau pejabat dalam lingkup penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bone. 14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 17. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbupa dalah peraturan yang dibuat oleh Bupati Bone dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyelenggaraan otonomi Daerah. 18. Peraturan Bersama Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati atas dasar kerjasama saling menguntungkan. 19. Keputusan Bupati adalah penetapan yang dikeluarkan oleh BupatiBone yang bersifat konkrit, individual dan final dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyenggaraan otonomi daerah. 20. Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disingkat Keputusan BK DPRD adalah Keputusan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bone. 21. Instruksi Bupati adalah perintah Bupati yang dibuat secara tertulis kepada SKPD dan/atau perangkat daerah lainnya untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Bupati. 22. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 23. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa atas kesepakatan bersama BPD. 24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian yang dilakukan Gubernur terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Bupati, serta pengkajian dan penilaian Bupati terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 25. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian yang dilakukan Gubernur terhadap Perda, Perbup dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 26. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, Berita Daerah, Lembaran Desa, Tambahan Lembaran Desa dan Berita Desa. 27. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone. 28. Tambahan Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Bone. 29. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD. 30. Lembaran Desa adalah naskah dinas untuk mengundangkan Perdes. 31. Tambahan Lembaran Desa adalah naskah dinas untuk mengundangkan Penjelasan Perdes. 32. Berita Desa adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Kepala Desa. 33. Hari adalah hari kerja.

BAB 1

Penyusunan Propperda

Pasal 17

Koreksi

(1) Perencanaan pembentukan Perda ditetapkan dalam Propperda. (2) Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan usul inisiatif DPRD. (3) Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 18

Koreksi

(1) Penyusunan Propperda dilaksanakan oleh pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). (2) Penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada: a. urusan Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan; b. perintah/penjabaran dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; f. Rencana Kerja Bupati; g. Rencana Strategis SKPD yang bersangkutan; h. aspirasi masyarakat; dan/atau i. fungsi dan tugas SKPD.

Pasal 19

(1) Penyusunan dan penetapan Propperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD. (2) Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; d. kelanjutan Propperda sebelumnya; e. kebutuhan mendesak untuk penanggulangan bencana;dan/atau f. kebutuhan hukum masyarakat yang mendesak.

Pasal 20

(1) Penyusunan Propperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum. (2) Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diusulkan oleh Pimpinan SKPD sesuai kewenangannya atas perintah Bupati. (3) Penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

Pasal 21

(1) SKPD Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menyampaikan konsep Propperda kepada Bagian Hukum disertai kajian singkat yang memuat: a. nama Perda yang direncanakan; b. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (2) Bagian Hukum melakukan pembahasan terhadap konsep Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghadirkan SKPD pemrakarsa dan pihak lain yang dipandang perlu. (3) Hasil pembahasan konsep Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai usulan Propperda dari Pemerintah Daerah. (4) Bupati menyampaikan usulan Propperda dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bapperda DPRD melalui Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

BAB 2

Propperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 20

Koreksi

(1) Penyusunan Propperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum. (2) Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diusulkan oleh Pimpinan SKPD sesuai kewenangannya atas perintah Bupati. (3) Penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

Pasal 21

Koreksi

(1) SKPD Pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menyampaikan konsep Propperda kepada Bagian Hukum disertai kajian singkat yang memuat: a. nama Perda yang direncanakan; b. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. jangkauan serta arah pengaturan. (2) Bagian Hukum melakukan pembahasan terhadap konsep Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menghadirkan SKPD pemrakarsa dan pihak lain yang dipandang perlu. (3) Hasil pembahasan konsep Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan sebagai usulan Propperda dari Pemerintah Daerah. (4) Bupati menyampaikan usulan Propperda dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bapperda DPRD melalui Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 22

(1) Penyusunan Propperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapperda. (2) Penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh anggota komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan DPRD lainnya dan/atau gabungan anggota Fraksi. (3) Hasil penyusunan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bapperda DPRD melalui Pimpinan DPRD secara tertulis dengan disertai pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1). (4) Usulan Propperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama DPRD dan Pemerintah Daerah bersamaan dengan pembahasan usulan Propperda dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propperda di lingkungan DPRD diatur dengan Peraturan DPRD.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB 1

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

BAB 4

Pasal 10

Pasal 11

BAB 5

Pasal 11

Pasal 12

BAB 6

Pasal 12

Pasal 13

BAB 7

Pasal 13

Pasal 14

BAB 8

Pasal 14

Pasal 15

BAB 9

Pasal 15

Pasal 16

BAB 10

Pasal 16

BAB IV

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 4

Pasal 24

Pasal 25

BAB 5

Pasal 25

Pasal 28

BAB 6

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31