Koreksi Pasal 71

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati. (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah. (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.