Koreksi Pasal 14

(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah. (2) Bupati MENETAPKAN jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya pajak sejak tanggal dikirimkannya SKPD. (3) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati. 8. Ketentuan Pasal 34 dihapus.