PERDA

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PERDA Nomor 19 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB V

PENGANGKATAN, PERUBAHAN STRUKTUR DAN MUTASI SERTA PEMBERHENTIAN PPNS

Pasal 8

Koreksi

(1) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun; b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a; c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara; d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; f. penilaian prestasi kerja PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, calon PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan Jaksa Agung Republik INDONESIA. (3) Pengusulan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan/atau mutasi PPNS, Bupati wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan. (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati yang membawahi PPNS yang bersangkutan mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS dimaksud kepada Menteri. (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja PPNS, Bupati menyampaikan surat mutasi tersebut kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri untuk diterbitkan Keputusan tentang mutasi PPNS. (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Keputusan tentang mutasi PPNS diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

(1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena: a. berhenti sebagai PNS; b. atas permintaan sendiri; c. melanggar disiplin kepegawaian; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan e. meninggal dunia. (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri. (3) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya. (4) Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

(1) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, (2) Pasal 10, dan Pasal 12, difasilitasi oleh Sekretariat PPNS dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, mutasi dan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KODE ETIK PPNS

Pasal 14

Koreksi

Kode Etik PPNS meliputi: a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan; b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; c. mendahulukan kewajiban daripada hak; d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum; e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah; g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi- saksi; h. tidak mempublikasi tata cara, taktik dan teknik penyidikan; i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara; j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia; k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan; l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 15

(1) Untuk menegakkan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc. (2) Pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan trjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS. (4) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 16

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas dan berwewenang: a. memantau pelaksanaan tugas PPNS; b. memeriksa pelanggaran PPNS; c. MENETAPKAN ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 17

(1) Jumlah anggota Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota. (2) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu: a. Perangkat Daerah PPNS yang bersangkutan; b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan; dan c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

BAB XII

Pasal 24

BAB XIII

Pasal 25

Pasal 26