Koreksi Pasal 10

(1) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan pelaksanaan fungsi melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam menciptakan iklim penanaman yang sehat dan kondusif untuk peningkatan Penanaman Modal di Daerah . (2) Guna pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah Pemerintah Daerah melakukan: a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah; dan b. penyusunan peta potensi investasi yang dilaksanakan oleh DPMPTSP. (3) Pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah. (4) Peta potensi investasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disusun oleh DPMPTSP dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.