Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Dalam penyelenggaraan perizinan diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. partisipasi masyarakat; d. akuntabilitas; e. kepentingan umum; f. profesionalisme; g. kesamaan hak; dan h. keseimbangan hak dan kewajiban.

(1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi: a. penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan; b. pengelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan kategori; c. prosedur perizinan; d. penyelenggara perizinan; e. standar pelayanan perizinan; dan f. penegakan hukum.

Dalam penyelenggaraan perizinan diselenggarakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. partisipasi masyarakat; d. akuntabilitas; e. kepentingan umum; f. profesionalisme; g. kesamaan hak; dan h. keseimbangan hak dan kewajiban.

(1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi: a. penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan; b. pengelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan kategori; c. prosedur perizinan; d. penyelenggara perizinan; e. standar pelayanan perizinan; dan f. penegakan hukum.

Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk: a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha; b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat. c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan; d. menata dan MENETAPKAN pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan kategori; e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara terhadap kebijakan perizinan; dan f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu: a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan; b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum; c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan d. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk: a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha; b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat. c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan; d. menata dan MENETAPKAN pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan kategori; e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara terhadap kebijakan perizinan; dan f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu: a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan; b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum; c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan d. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

Izin yang diatur dalam peraturan daerah ini berfungsi sebagai: a. instrumen pemerintahan daerah; b. yuridis preventif; c. pengendalian; d. koordinasi; e. pengawasan publik; dan f. pendapatan asli daerah.

(1) Fungsi instrumen pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan dan melindungi masyarakat. (2) Fungsi instrumen pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu; b. mengatur pada perbuatan individual; c. memberikan perlindungan hukum; dan d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya buatan.

(1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan. (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dimaksudkan untuk: a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan b. mengurangi kerugian pada pemerintah daerah, masyarakat, dan pemegang izin.

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan dilingkungan Pemerintah Daerah.

(1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan. (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; d. memberikan saran pendapat; dan e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Fungsi pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Subjek perizinan adalah orang atau badan hukum. (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan untuk orang dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(1) Objek perizinan adalah kegiatan orang atau badan hukum yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang: a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat; b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan; c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Setiap keputusan izin harus memuat paling kurang: a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin; b. dasar hukum pemberian izin; c. subjek perizinan; d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan- pembatasan dan syarat-syarat; e. pemberian alasan penerbitan izin; dan f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

(1) Objek perizinan adalah kegiatan orang atau badan hukum yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang: a. menimbulkan dampak penting bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat; b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan; c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Setiap keputusan izin harus memuat paling kurang: a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin; b. dasar hukum pemberian izin; c. subjek perizinan; d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan- pembatasan dan syarat-syarat; e. pemberian alasan penerbitan izin; dan f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Penataan perizinan dilakukan melalui cara: a. penghapusan; b. penggabungan; c. penyederhanaan; dan d. pelimpahan.

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wajib dilakukan terhadap perizinan yang: a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. menghambat investasi; atau c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang: a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan prosedur dengan perizinan yang lain; b. inkonsistensi; c. tumpang tindih; atau d. pertentangan.

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit atau persyaratannya berulang.

Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan terhadap jenis perizinan yang dengan pertimbangan karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.

Ketentuan mengenai penghapusan, penggabungan, penyederhaan dan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a wajib dilakukan terhadap perizinan yang: a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. menghambat investasi; atau c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang: a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan prosedur dengan perizinan yang lain; b. inkonsistensi; c. tumpang tindih; atau d. pertentangan.

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit atau persyaratannya berulang.

Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan terhadap jenis perizinan yang dengan pertimbangan karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.

Ketentuan mengenai penghapusan, penggabungan, penyederhaan dan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Perizinan dikelompokan menurut: a. klasifikasi; dan b. kategori (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin: a. usaha; dan b. non usaha. (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) huruf b meliputi izin: a. pemanfaatan ruang; b. lingkungan hidup; c. kepariwisataan; d. reklame; e. penanaman modal; f. sumber daya air; g. konstruksi; h. transportasi; i. komunikasi; j. pertanian; k. peternakan; l. perikanan; m. ketenagakerjaan; n. pendidikan dan pelatihan; o. jasa boga; p. kesehatan; q. sosial; r. perdagangan; s. perindustrian; t. kebinamargaan; u. pertambangan: atau v. lainnya.

(1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a adalah izin yang melekat pada objek izin yang bersifat komersial. (2) Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b adalah izin yang melekat pada objek izin yang tidak bersifat komersial.

(1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a adalah izin yang melekat pada objek izin yang bersifat komersial. (2) Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b adalah izin yang melekat pada objek izin yang tidak bersifat komersial.

(1) Kategori Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a adalah izin yang terkait dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. (2) Kategori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. (3) Kategori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. (4) Kategori reklame sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 22 ayat (3) huruf d adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum. (5) Kategori penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e adalah izin yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Blitar. (6) Kategori sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f adalah izin yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. (7) Kategori konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. (8) Kategori transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi. (9) Kategori komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruh i adalah izin yang terkait dengan kegiatan komunikasi. (10) Kategori pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf j adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian. (11) Kategori peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan. (12) Kategori perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf l adalah izin yang terkait dengan kegiatan perikanan dan kelautan. (13) Kategori ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf m adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. (14) Kategori pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf n adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan. (15) Kategori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf o adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga. (16) Kategori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf p adalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan. (17) Kategori sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf q adalah izin yang melekat pada obyek izin yang bersifat sosial. (18) Kategori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf r adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan. (19) Katergori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf s adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustian. (20) Kategori kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf t adalah izin yang terkait dengan kegiatan jalan raya, struktur tanah, dan jembatan. (21) Kategori pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf u adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertambangan. (22) Kategori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf v adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Prosedur perizinan harus memenuhi a. persyaratan administrasi; b. persyaratan yuiridis; c. persyaratan teknis; dan, d. persyaratan manajerial.

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin. (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan. (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggung jawab, atau kegiatan dalam manajemen. (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Kewenangan penetapan izin berada pada Bupati. (2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan.

(1) Penyelenggara dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan. (2) Penyelenggara yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui suatu lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu. (3) Bentuk penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon IIb.

(1) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali. (2) Penyelenggara wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dan/atau pejabat yang diberi kewenangan. (4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Aparat yang ditugaskan pada penyelenggara diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya. (2) Penempatan aparat wajib diselenggarakan secara transparan, adil dan tidak diskriminatif, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Tugas dan wewenang penyelenggara meliputi: a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini; b. melaksanakan pelayanan perizinan; c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi; e. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin; f. mengelola informasi; g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin; h. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan daerah ini; i. melakukan pengawasan; j. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin; k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan; l. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan m. mengelola pengaduan masyarakat.

(1) Penyelenggara dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan. (2) Penyelenggara yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui suatu lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu. (3) Bentuk penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh pejabat setingkat eselon IIb.

(1) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali. (2) Penyelenggara wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati dan/atau pejabat yang diberi kewenangan. (4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Aparat yang ditugaskan pada penyelenggara diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya. (2) Penempatan aparat wajib diselenggarakan secara transparan, adil dan tidak diskriminatif, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Tugas dan wewenang penyelenggara meliputi: a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam peraturan daerah ini; b. melaksanakan pelayanan perizinan; c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi; e. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin; f. mengelola informasi; g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin; h. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan daerah ini; i. melakukan pengawasan; j. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin; k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan; l. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan m. mengelola pengaduan masyarakat.

(1) Penyelenggara wajib menyusun dan MENETAPKAN standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi dan kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin; (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Penyelenggara mempunyai kewajiban: a. menyelenggarakan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan; b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku; c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan; e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan; f. MENETAPKAN standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan g. penyelenggra pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Penyelenggara wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut: a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional; b. bertindak adil dan tidak diskriminatif; c. peduli, teliti dan cermat; d. bersikap ramah dan bersahabat; e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit. f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

(1) Pengawasan proses penerbitan izin dilakukan oleh Bupati. (2) Bupati dapat menugaskan kewenangan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk dan/ atau satun kerja perangkat daerah berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati.

(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dilakukan oleh masyarakat. (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun terhadap dokumen-dokumen perizinan. (3) Terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Bupati, penyelenggara perizinan, pengawas fungsional dan/atau DPRD. (4) Terhadap pelanggaran dokumen-dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat memberikan informasi kepada Bupati, penyelenggara perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau DPRD.

(1) Aparat yang tidak memenuhi kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 atau pasal 35 peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa : a. pemberian peringatan; b. pengurangan gaji dalam waktu tertentu; c. pembayaran ganti rugi; d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan; e. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu; f. pemberhentian dengan hormat; g. pemberhentian dengan tidak hormat. (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Jenis sanksi administrasi terhadap subyek perizinan meliputi: a. penolakan izin; b. penundaan izin; c. pembekuan izin; d. pembatalan izin; e. pencabutan izin; f. audit wajib; g. peringatan; h. penutupan sementara usaha/kegiatan; i. uang jaminan; j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan; k. paksaan pemerintahan; l. uang paksa; m. pembayaran sejumlah uang tertentu; n. denda administrasi; o. disinsentif

(1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan.

(1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada satuan kerja perangkat daerah. (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif. (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan atau uang paksa. (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi.

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria: a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan; b. ancaman bahaya terhadap manusia dan mahluk hidup lainnya; c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan; d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak; dan e. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit.

(1) Aparat yang tidak memenuhi kewajiban dan/ atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 atau pasal 35 peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa : a. pemberian peringatan; b. pengurangan gaji dalam waktu tertentu; c. pembayaran ganti rugi; d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan; e. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu; f. pemberhentian dengan hormat; g. pemberhentian dengan tidak hormat. (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Jenis sanksi administrasi terhadap subyek perizinan meliputi: a. penolakan izin; b. penundaan izin; c. pembekuan izin; d. pembatalan izin; e. pencabutan izin; f. audit wajib; g. peringatan; h. penutupan sementara usaha/kegiatan; i. uang jaminan; j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan; k. paksaan pemerintahan; l. uang paksa; m. pembayaran sejumlah uang tertentu; n. denda administrasi; o. disinsentif

(1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan.

(1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada satuan kerja perangkat daerah. (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif. (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan atau uang paksa. (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi.

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria: a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan; b. ancaman bahaya terhadap manusia dan mahluk hidup lainnya; c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan; d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak; dan e. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit.

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini: a. satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam memberikan dan/atau mengeluarkan rekomendasi kepada orang dan/atau badan yang mengajukan permohonan izin dilakukan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. b. seluruh proses pengurusan, pelaksanaan pemberian dan/atau penerbitan perizinan dilakukan di suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu. c. Pejabat penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang ada pada saat ini, dapat memberikan dan/ atau mengeluarkan rekomendasi kepada orang dan/ atau badan yang mengajukan permohonan izin sampai dengan terbentuknya lembaga pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Pejabat setingkat Eselon IIb. (2) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar. Ditetapkan di Blitar pada tanggal 16 Desember 2013 BUPATI BLITAR, Ttd. HERRY NOEGROHO Diundangkan di Blitar pada tanggal 21 April 2014 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR, Ttd. PALAL ALI SANTOSO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2014 NOMOR : 3/E PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KEBUPATEN BLITAR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN I. PENJELASAN UMUM Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antar pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai seberapa baik pelayanan unit perizinan ini. Analisis HGSLT (Penghapusan, Penggabungan, Penyederhanaan, dan Pelimpahan serta Tetap) yang dikenal juga dengan istilah ACSDC (Aholish, Combine, Simplified, Decentralised, Constance) dilakukan terhadap perizinan di Kabupaten Blitar untuk melihat sejauhmana perizinan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan peraturan, penilaian terhadap tumpang tindih persyaratan, tumpang tindih perizinan, dampak terhadap iklim investasi, dampak terhadap lingkungan, tertib administrasi serta pengaruhnya terhadap PAD. Analisis ini merupakan inti dari penyederhanaan regulasi perizinan yang terdiri dari alternatif solusi sebagai berikut: 1. Penghapusan yaitu jenis perizinan yang dihapuskan keberadaanya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghambat investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, adanya kesamaan tujuan dan fungsi dengan izin yang lain dan menimbulkan beban pelayanan yang tinggi bagi Pemerintah Daerah. 2. Penggabungan yaitu menggabungkan 2 (dua) atau lebih jenis izin karena adanya kesamaan tujuan, substansi, subyek, kewenangan dan prosedur, adanya tumpang tindih dan pertentangan dan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian. 3. Penyederhanan yaitu penyederhanan prosedur dan persyaratan tanpa mengurangi tujuan perizinan sebagai fungsi pengendalian karena prosedur rumit dan panjang serta persyaratannya terlalu banyak. 4. Pelimpahan yaitu melimpahkan kewenangan dan pengendalian perizinan kepada instansi atau pejabat tertentu dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih cepat dan efisien karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan kemudahan akses jangkauan pelayanan. 5. Tetap yaitu pengaturan perizinan yang sudah mengatur secara komprehensif dengan alasan pengaturannya tidak dapat digabung, disederhanakan dan/atau dilimpahkan. Adapun kriteria yag dipergunakan untuk melakukan analisis HGSLT bagi perizinan yaitu: 1. Klasifikasi Izin; 2. Kategori Izin; 3. Jenis Izin; 4. Tujuan Izin; 5. Wewenang Pemberian Izin; 6. Substansi Pengaturan Izin; 7. Subyek Izin; 8. Prosedur Perizinan; 9. Penegakan Hukum; 10. Dasar Hukum; 11. Peran Serat Masyarakat,dan; 12. Keterkaitan dengan izin lainnya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

CukupJelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (1) Yang dimaksud bersifat komersial adalah yang dapat mendatangkan keuntungan finansial dan tidak termasuk kegiatan politik. Ayat (2) Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (1) Yang dimaksud dengan kompetensi dari aparat penyelenggara adalah kemampuan pemahaman yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan, managemen pemerintahan, standar pelayanan dan teknis yang terkait dengan perizinan. Ayat (2) Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (1) Standar pelayanan perizinan dimaksudkan untuk: 1. Mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Blitar; 2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 3. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan secara maksimal. 4. Mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan sesuai mekanisme yang berlaku. Ayat (2) Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Kewajiban pemegang izin termasuk pemenuhan pertanggung jawaban sosial perusahaan (corporate social responsibility) Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Huruf j Cukup Jelas Huruf k Cukup Jelas Huruf l Cukup Jelas Huruf m Cukup Jelas Huruf n Cukup Jelas Huruf o Cukup Jelas

Cukup Jelas

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Pendelegasian kewenangan dilakukan berdasarkan kriteria: a. Luas lingkup dampak dari kegiatan relatif kecil dan dapat dikelola oleh suatu perangkat daerah; b. Substansi perizinan lebih bersifat teknis operasional yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi pada suatu perangkat daerah; c. Untuk memudahkan aspek pelayanan, atau d. Diperintahkan atau diatur oleh peraturan perundang- undangan khusus yang memberi kewenangan kepada perangkat daerah tertentu. Ayat (3) Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Cukup Jelas