PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

PERDA Nomor 5 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingku p pengaturan dalam Peraturan Daerah m1 meliputi: a. asas dan tujuan b. klasifikasi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; c. pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; d. batasan luas lantai penjualan; e. penyelenggaraan; f. penzman; g. retribusi; h. · kewajiban dan larangan; i. pembinaan dan pengawasan; dan j. keten tuan sanksi.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pasal 32

Koreksi

( 1) Setiap pengelola Pasar Rakyat, Pu sat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib: a. menjalin Kemitraan dengan UMKM dan/ a tau IKM, koperasi dan/atau badan usaha milik daerah; b. memberikan ruang di dalam pada posisi strategis sebesar 5% (lima per seratus) dari luas ruangan untuk dipakai UMKM dan/ atau IKM; c. mentaati ketentuan dalam perizinan; d. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen; e. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha; f. memelihara kebersihan, keindahan lokasi, dan kelestarian lingkungan tempat usaha; g. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya; h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat obatan terlarang, serta barang-barang terlarang lainnya; i. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta mushola bagi karyawan dan konsumen; J. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah; k. merekrut sekurang-kurangnya 70°/o (tujuh puluh per seratus) tenaga kerja asal Daerah; 1. mentaati perJanJ1an kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawannya; m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang s1ap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha; n. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen; dan o. menjamin bahwa rencana tapak (site plan) tidak berubah sesuai dengan hasil kajian akademis. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus: a. mengikuti ketentuan dari Pemerintah Daerah dalam hal pemakaian busana, penggunaan bahasa dan lain-lain pada hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang tertulis dalam rupiah; dan c. menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Ketiga

Pasal 31

BAB Keempat

Pasal 32

Pasal 33

BAB Kelima