Koreksi Pasal 8

(1) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan LLAJ serta ruang kegiatan berskala Daerah. (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional; c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan e. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah; b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi; c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.