Koreksi Pasal 47

( 1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta; c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.