Koreksi Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi. (3) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan adanya kelalaian SKPD yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, maka Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.