PERDA

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

PERDA Nomor 12 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi; 16. Peraturan PRESIDEN Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 190); 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah dirubah dengan dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 6/M- DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M- DAG/PER/4/2014 Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol; 18. 19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1516 Tahun 1981 tentang Anggur dan Sejenisnya serta Penggunaan Ethanol dan Obat Sejenisnya. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL 4. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. 5. Produksi minuman beralkohol adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan atau mengubah bentuk minuman beralkohol 6. Peredaran minuman beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri. 7. Pengecer minuman beralkohol adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. 8. Penjual langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang ditentukan. 9. Agen adalah orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha perwakilan. 10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan warga negara INDONESIA atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan minuman beralkohol. 11. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu. 12. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu. 13. Setiap orang adalah orang perorangan setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara INDONESIA dan berkedudukan di wilayah Negara Republik INDONESIA, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol. 14. Hotel, Restoran dan Cafe adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata. 15. Supermarket dan hypermarket adalah sebuah toko modern yang besar yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. 16. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 17. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan C.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Koreksi

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pencabutan sementara izin usaha industri, SIUP dan/atau SIUP-MB; c. pencabutan tetap izin usaha industri, SIUP dan/atau SIUP-MB; serta d. denda administrasi. (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum acara Pidana. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 15 (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18