PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

PERDA Nomor 5 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainya sebagai Badan Eksekutif Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat. 5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. 7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 8. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri. 9. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri. 10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 11. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 12. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Kabupaten Bangka Barat. 13. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi. 14. Izin Usaha Industri adalah izin yang dikeluarkan dan diberikan kepada perusahaan industri untuk melaksanakan kegiatan komersil berupa izin industri kecil/ menengah/ besar Persetujuan Prinsip dan Perluasan. 15. Tanda Daftar Industri adalah izin yang dikeluarkan dan diberikan kepada perusahaan industri kecil untuk melaksanakan kegiatan produksi. 16. Persetujuan Prinsip adalah surat yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pembangunan pabrik dan sarana produksi sebelum melaksanakan kegiatan produksi komersial. 17. Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% dari izin kapasitas produksi yang telah diberikan. 18. Formulir Permohonan Izin Industri adalah daftar isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus /penangung jawab untuk mendapatakan Izin Usaha Industri. 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang – undangan. 20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan industri yang direncanakan bagi lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha atau kegiatan. 21. Upaya Pengelolah Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL adalah dokumen yang mengandung usaha penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan industri. 22. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UPL adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan industri.

BAB II

KETENTUAN, KEWAJIBAN DAN JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 2

Koreksi

(1) Setiap pendirian perusahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri, kecuali bagi industri kecil. (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan Izin Usaha Industri (IUI) (3) Jenis Industri Kecil dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, tidak wajib memilik Tanda Daftar Industri (TDI). (4) Jenis Industri dengan nilai investasi di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), jenis Industri dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI).

Pasal 3

(1) Pemberian IUI dilakukan melalui tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui persetujuan prinsip sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instansi peralatan dan bukan merupakan usaha melakukan produksi komersial. (3) Bagi perusahaan industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksi lainnya telah selesai serta siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Industri. (4) Setiap perusahaan industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan atau pejabat yang ditunjuk setiap semesternya.

Pasal 4

(1) Perusahaan industri melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki izin perluasan. (2) Apabila izin usaha industri dan perluasan yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak dan/atau tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atas penggantian izin tersebut kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Sesuai dengan Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) yang diperoleh perusahaan industri, wajib : a. melaksanakan keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri; b. melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL dan UPL yang belaku bagi jenis-jenis industri yang ditetapkan; c. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksi termasuk pengangkutan dan keselamatan kerja; d. melaksanakan kemitraan diantara industri besar, menengah dan sektor- sektor ekonomi lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Persetujuan prinsip berlaku paling lama 4 (empat) tahun dalam persiapan terhitung mulai tanggal persetujuan prinsip diterbitkan. (2) Apabila dalam jangka waktu persetujuan prinsip pada ayat (1) di atas, perusahaan industri belum menyelesaikan persiapan, dapat mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun. (3) Izin Usaha Industri berlaku selama usaha masih beroperasi dan wajib mendaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun serta melaporkan selambat- lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa daftar ulang berakhir.

Pasal 7

Setiap Perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal–hal tertentu pada perusahan baik alamat maupun nama pimpinan / direktur / pemilik dan lain– lain wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat– lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Pasal 8

Tata cara permohonan, persyaratan dan penolakan Izin Usaha Industri diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tata cara pengajuan izin perluasan bagi perusahaan industri yang telah memiliki Izin Usaha Industri melalui tahap persetujuan prinsip ataupun tanpa melalui tahap persetujuan prinsip dan tata cara pengajuan persetujuan prinsip diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

Pasal 17