PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN

PERDA Nomor 9 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Badung. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. 5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berwenang di bidang perindustrian. 7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri. 8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 9. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi 30 % (Tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan. 10. Perusahan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha atau badan hukum yang berkedudukan di INDONESIA. 11. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri. 12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah pemberian Izin Usaha Industri yang dikecualikan untuk Industri Kecil. 13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan industri yang telah memiliki Izin usaha kawasan industri. 14. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakkan atau barang dan bahan asal import atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean INDONESIA lainnya ( DIPL ) yang hasilnya terutama untuk tujuan eksport.

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 8

Koreksi

Untuk memiliki IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa persetujuan prinsip.

Pasal 9

Koreksi

Perusahaan industri yang memperoleh IUI melalui persetujuan prinsip adalah: a. jenis industrinya tidak termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan b. tidak berlokasi di kawasan Industri/Kawasan Berikat.

Pasal 10

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan, dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 11

Permohonan IUI dengan persetujuan prinsip diajukan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan melampirkan : a. foto copy NPWP; b. foto copy KTP; c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya; d. foto copy IMB; e. foto copy Surat Persetujuan Prinsip; f. dokumen Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi ( Proyek ); g. foto copy dokumen AMDAL, atau UKL dan UPL, atau SPPL; h. foto copy izin gangguan; dan i. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm.

Pasal 12

(1) Perusahaan industri yang memperoleh IUI tanpa melalui persetujuan prinsip adalah : a. berlokasi di kawasan industri/ kawasan dengan ketentuan harus membuat surat pernyataan; atau b. jenis industrinya termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan harus membuat surat pernyataan. (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk : a. tidak memproduksi komersial sebelum memenuhi segala pernyataan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan; c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya. (3) Pelaksanaan surat pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat dipantau oleh perusahaan / pengelola kawasan industri dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati. (4) Surat pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.

Pasal 13

Permohonan IUI tanpa melalui persetujuan prinsip diajukan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan : a. foto copy NPWP; b. foto copy KTP; c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya; d. foto copy IMB; e. dokumen Informasi Pembangunan Pabrik dan sarana produksi (Proyek); f. foto copy dokumen AMDAL, atau UKL dan UPL, atau SPPL; g. foto copy izin gangguan; h. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm; dan i. denah Lokasi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian IUI diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Permohonan TDI diajukan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan : a. foto copy NPWP; b. foto copy KTP; c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya; d. foto copy izin gangguan; e. foto copy dokumen AMDAL, atau UKL dan UPL, atau SPPL; f. dokumen informasi telah selesai membangun pabrik atau sarana produksi; g. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm; dan h. denah Lokasi.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian TDI diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Setiap perusahaan yang telah memiliki IUI baik yang melalui persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip yang melakukan perluasan lebih dari 30 % (Tiga puluh persen) dari kapasitas produksinya wajib memiliki Izin Perluasan. (2) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan : a. foto copy NPWP; b. foto copy KTP; c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya; d. foto copy IMB; e. dokumen rencana perluasan industri; j. foto copy dokumen AMDAL, atau UKL dan UPL, atau SPPL; f. foto copy izin gangguan; g. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm; dan h. IUI asli yang dimiliki.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian Izin Perluasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Perusahaan industri yang telah memiliki IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman. (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan Persetujuan Perubahan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Apabila IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan hilang atau rusak, perusahaan industri yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampiri : a. Penggantian karena hilang : 1. foto copy KTP; 2. surat keterangan kehilangan dari kepolisian; dan 3. foto copy IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan Industri apabila ada. b. Penggantian karena rusak : 1. foto copy KTP; dan 2. surat asli IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan Industri yang rusak. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penggantian IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan Industri diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Ketiga

Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip

Pasal 12

Koreksi

(1) Perusahaan industri yang memperoleh IUI tanpa melalui persetujuan prinsip adalah : a. berlokasi di kawasan industri/ kawasan dengan ketentuan harus membuat surat pernyataan; atau b. jenis industrinya termasuk dalam jenis dan komoditi industri yang proses produksinya tidak merusak atau membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan harus membuat surat pernyataan. (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk : a. tidak memproduksi komersial sebelum memenuhi segala pernyataan dari instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan; c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya. (3) Pelaksanaan surat pernyataan bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat dipantau oleh perusahaan / pengelola kawasan industri dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati. (4) Surat pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.

Pasal 13

Permohonan IUI tanpa melalui persetujuan prinsip diajukan kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan : a. foto copy NPWP; b. foto copy KTP; c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya; d. foto copy IMB; e. dokumen Informasi Pembangunan Pabrik dan sarana produksi (Proyek); f. foto copy dokumen AMDAL, atau UKL dan UPL, atau SPPL; g. foto copy izin gangguan; h. pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm; dan i. denah Lokasi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian IUI diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

Koreksi

Pemilik IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan berhak : a. melakukan kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki; b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya; dan c. mendapat jaminan/perlindungan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan industri sesuai dengan perizinan yang dimiliki.

Pasal 22

Koreksi

(1) Pemilik IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan berkewajiban : a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan AMDAL, atau UKL dan UPL, atau SPPL sesuai dengan jenis industrinya; b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat dan bahan baku, proses, hasil produksi dan pengangkutan serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bagi pemilik IUI dan/atau Izin Perluasan harus menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati melalui Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat tanggal 31 Juli untuk laporan semester satu dan 31 Januari tahun berikutnya untuk laporan semester dua; d. bagi pemilik TDI harus menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Bupati melalui Dinas setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban : a. melakukan pembinaan kepada pemilik IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan; dan b. memberikan perlindungan kepada pemilik IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan izin yang dimiliki. (2) Pemerintah Daerah berhak : a. melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat; b. memberikan peringatan, pembekuan dan mencabut IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. melakukan tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pemilik IUI, TDI dan/atau Izin Perluasan.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang PERIZINAN USAHA BIDANG PERINDUSTRIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keenam

Pasal 19

BAB Ketujuh

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

Pasal 29