Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas– luasnya dalam publik dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Repubik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung. 4. Bupati adalah Bupati Bandung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung. 6. Dinas adalah Dinas Teknis yang bertanggung jawab di Bidang Perkebunan Kabupaten Bandung. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang bertanggung jawab di Bidang Perkebunan Kabupaten Bandung. 8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 9. Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Instansi Penyelenggara PTSP adalah Instansi yang ditetapkan sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Bandung yang mendapat pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dari Bupati kepada Kepala Instansi Penyelenggara PTSP. 10. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai,mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut,dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi,permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 11. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. 12. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman,pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman. 13. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan. 14. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. 15. Pekebun adalah perorangan warga yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 16. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum INDONESIA dan berkedudukan di INDONESIA yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. 17. Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan badan usaha perkebunan yang satu samalain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan. 18. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha,jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja,modaldan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha. 19. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang lokasi lahan budidaya berada di wilayah kabupaten Bandung. 20. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha yang lokasi lahan sumber bahan baku berada di wilayah kabupaten Bandung. 21. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada di wilayah kabupaten Bandung. 22. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun. 23. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disebut STD-P adalah keterangan industri yang diberikan kepada pekebun. 24. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Negara yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 25. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 26. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten adalah rencana strategis pembangunan perkebunan kabupaten/kota 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi yang ditetapkan oleh bupati. 27. Diversifikasi Usaha adalah penganekaragaman usaha untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengutamakan usaha di bidang perkebunan.

Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Bupati melalui Instansi Penyelenggara PTSP, dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. izin gangguan; d. rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari; e. izin lokasi yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain; f. pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam lampiran V dan lampiran xiii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; g. rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar; h. izin lingkungan; i. pernyataan kesanggupan: 1) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); 2) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 14 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 4) melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan. dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. j. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.