PERDA

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENBANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANGPENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDI KABUPATEN BANDUNG

PERDA Nomor 12 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB V

dan

BAB VI

disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, sehingga

Pasal 48A

BAB Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 48B

Koreksi

(1) Dokumen Kependudukan meliputi : a. Biodata Penduduk; b. KK; c. KTP; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil. (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. Surat Keterangan Pindah; b. Surat Keterangan Pindah Datang; c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; e. Surat Keterangan Tempat Tinggal; f. Surat Keterangan Kelahiran; g. Surat Keterangan Lahir Mati; h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; j. Surat Keterangan Kematian; k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan INDONESIA; m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Pasal 48C

(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil. (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 48D

(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting. (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan kedalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana. (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat : a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. nama dan identitas pelapor; e. tempat dan tanggal peristiwa; f. nama dan Identitas saksi; g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 48E

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta : a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak. (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 48F

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk.

Pasal 48G

(1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. (2) Menteri Dalam Negeri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Provinsi dan Petugas Instansi Pelaksana serta pengguna. (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48H

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. 15. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 3 (tiga) bab, yakni BAB VIA, BAB VIB dan BAB VIC sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VIA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL

Pasal 58A

(1) Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur. (2) Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIB PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 58B

(1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat : a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b. sidik jari; c. iris mata; d. tanda tangan; dan e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58C

(1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58B wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 58D

(1) Menteri sebagai penanggungjawab memberikan hak akses Data Pribadi kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana. (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI C PENDANAAN

Pasal 58E

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara. 16. Bab VIII dihapus. 17. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf g dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

(1) Setiap pelanggaran administratif terhadap peristiwa kependudukan daerah dikenakan denda administratif setinggi- tingginya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai : a. Pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap; b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara INDONESIA; c. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Orang Asing; d. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap; e. Pindah ke luar negeri bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap; f. Penduduk yang melakukan perubahan KK; g. Dihapus. (3) Denda Administratif dikenakan pula terhadap: a. Penduduk Warga Negara INDONESIA dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00( lima puluh ribu rupiah). 18. Ketentuan Pasal 75 ayat (2) dihapus dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Semua dokumen yang telah diterbitkan atau yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku. (2) Dihapus. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi Penduduk yang belum mendapatkan KTP-el sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. (4) Semua instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri. (5) KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup. (6) Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el dihapus setelah database Kependudukan Nasional terwujud. 19. Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 77A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77A

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku : a. Semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung harus dimaknai “KTP- el”; b. Semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa“ sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili“. PASAL II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 23 Mei 2014 BUPATI BANDUNG, ttd DADANG M. NASER Diundangkan di Soreang pada tanggal 23 Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd SOFIAN NATAPRAWIRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 12 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DICKY ANUGRAH, SH, M.Si PEMBINA NIP. 19740717 199803 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (38/2014)

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATENBANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANGPENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDI KABUPATEN BANDUNG

BAB V

BAB VI

Pasal 48A

BAB V

BAB VI

Pasal 48A

Pasal 48B

Pasal 48C

Pasal 48D

Pasal 48E

Pasal 48F

Pasal 48G

Pasal 48H

Pasal 58A

Pasal 58B

Pasal 58C

Pasal 58D

Pasal 58E

Pasal 69

Pasal 75

Pasal 77A

BAB Kesatu

Pasal 48A

BAB Kedua

Pasal 48B

Pasal 48C

Pasal 48D

Pasal 48E

Pasal 48F

Pasal 48G

Pasal 48H

Pasal 58A

Pasal 58B

Pasal 58C

Pasal 58D

Pasal 58E

Pasal 69

Pasal 75

Pasal 77A