PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJAKABUPATEN BANDUNG

PERDA Nomor 10 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Bupati adalah Bupati Bandung. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Raharja. 7. Pemilik modal adalah pemerintah daerah kabupaten bandung yang diwakili oleh Bupati. 8. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung. 9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung. 10. Pelanggan adalah Orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan air bersih. 11. Air Bersih adalah air yangdigunakanuntukkeperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Kementrian Kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. 12. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 13. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM. 14. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga. 15. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah, permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung. 17. SPAM adalah Sistem Penyediaan Air Minum.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Koreksi

Nama Perusahaan Daerah adalah PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Koreksi

PDAM Tirta Raharja menggunakan logo/lambang, yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 5

(1) PDAM Tirta Raharja adalah Badan hukum milik Pemerintah Daerah. (2) PDAM Tirta Raharja dapat mendirikan cabang di daerah lain. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) PDAM Tirta Raharja didirikan dengan tujuan untuk: a. menyelenggarakan usaha pengelolaandan pelayanan air minum kepada masyarakat, dengan mengutamakan pencapaian target pelayanan; b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; c. menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah; d. sebagai penyelenggara sistem silang pelayanan air bersih antar golongan pelanggan dan antara pelanggan dengan non pelanggan secara berkeadilan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah; e. memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah dibidang air minum dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan. f. sebagai salah satu SumberPendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba perusahaan. (2) Dalam rangka terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perlu pengembangan SPAM sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan setelah dirumuskan Rencana Induk Pengembangan oleh Pemerintah Daerah. (4) Untuk terselenggaranya tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setiap badan usaha dan atau perorangan yang akan mengelola dan melayani air bersih harus bekerjasama dengan PDAM Tirta Raharja.

Pasal 7

Bidang Usaha PDAM Tirta Raharja adalah penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat dan usaha-usaha lain dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.

BAB IV

ORGAN PDAM DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Koreksi

(1) PDAM Tirta Raharja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah didukung dengan : a. organ PDAM; dan b. kepegawaian. (2) Organ PDAM Tirta Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Bupati selaku pemilik modal; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi. (3) Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pegawai dalam lingkungan PDAM Tirta Raharja yang diangkat dan diberhentikanoleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik modal. (2) Bupati karena jabatannya selaku Pemilik PDAM Tirta Raharja berwenang untuk mengundang Dewan Pengawas dan Direksi PDAM Tirta Raharja untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan Perusahaan Daerah.

Pasal 46

(1) Direksi berhak MENETAPKAN pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 47

(1) Pegawai PDAM Tirta Raharja berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha atau luran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi. (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas perhitungan penghasilan.

Pasal 48

Dalam hal PDAM Tirta Raharja memperoleh keuntungan, pegawai PDAM Tirta Raharja diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAMTirta Raharja.

Pasal 49

(1) Direksi dan Pegawai PDAM Tirta Raharja wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Tirta Raharja sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh Lembaga Keuangan yang profesional independendan atau asosiasi PDAM seluruh INDONESIA.

BAB 3

Jumlah Anggota dan Masa Jabatan

Pasal 15

Koreksi

(1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan: a. paling sedikit 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan diatas 30.000. (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan. (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM Tirta Raharja dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 17

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas : a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM Tirta Raharja; b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Raharja antara lain mengenai: 1. pengangkatan Direksi; 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi; 3. rencana perubahan status kekayaan PDAM Tirta Raharja; 4. rencana pinjaman yang dituangkan dalam ikatan hukum dengan pihak lain; serta 5. menerima, memeriksa Laporan Triwulan, dan menandatangani Laporan Tahunan bersama- sama dengan Direksi; dan c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis PDAM Tirta Raharja(corporate plan), dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mengadakan koordinasi dengan Direksi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 18

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai wewenang : a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM Tirta Raharja; b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM Tirta Raharja; d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati; dan e. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Raharja; f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan audit dan atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu; g. memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Raharja. (2) Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Dewan Pengawas menyusun Pedoman dan Tata Cara Penilaian Kinerja Direksi dan Laporan Direksi. (3) Dalam rangka meminta keterangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Dewan Pengawas mengadakan pertemuan paling sedikit1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan Dewan Pengawas dalam rangka memberikan saran guna perbaikan dan pengembangan PDAM Tirta Raharja kepada Bupati. (5) Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

Pasal 19

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas. (2) Keanggotaan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM Tirta Raharja. (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Direksi dalam rangka memperhatikan kemampuan anggaran PDAM Tirta Raharja. (4) Dewan Pengawas MENETAPKAN Petunjuk dan pelaksanaan teknis kewenangan Sekretariat Dewan Pengawas.

BAB 4

Tugas dan Wewenang

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

(1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan dan jasa pengabdian. (2) Penghasilan berupa uang jasa dan jasa produksi.

Pasal 21

Uang jasa Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut: a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama. b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama. c. Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 22

Dalam hal PDAM Tirta Raharja memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan prosentase uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

Besaran uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Raharja.

Pasal 24

(1) Setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas memperoleh uang jasa pengabdian yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM. (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB 5

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 20

Koreksi

(1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan dan jasa pengabdian. (2) Penghasilan berupa uang jasa dan jasa produksi.

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Besaran uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM Tirta Raharja.

Pasal 24

Pasal 25

(1) Dewan Pengawas berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; dan b. meninggal dunia. (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena : a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. kedudukan sebagai Pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir bagi anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah; d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun; e. tidak dapat melaksanakan tugas 3 (bulan) berturut- turut tanpa keterangan f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Raharja; g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;dan h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

Bupati dapat meminta penjelasan dan klarifikasi apabila Anggota Dewan pengawas melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f.

Pasal 27

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

(1) Bupati melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk MENETAPKAN diberhentikan atau direhabilitasi kembali paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara. (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan sidang, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara melaksanakan tugas kembali. (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang. (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oieh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat. (5) Keputusan sidang untuk MENETAPKAN yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB 6

Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Bupati dapat meminta penjelasan dan klarifikasi apabila Anggota Dewan pengawas melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f.

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Direksi

Pasal 29

Koreksi

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 30

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1): b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM Tirta raharja atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM Tirta raharja yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah; d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM; e. bersedia bekerja penuh waktu: f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim independen yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon direksi wajib memenuhi syarat sebagai berkut: a. Warga Negara INDONESIA dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia kepada Negara Kesatuan Republik INDONESIA, Pancasila dan UNDANG-UNDANG dasar 1945; c. tidak pernahmenjalani hukuman karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; d. sehat jasmani dan rohani. (3) Direksi diutamakan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 31

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan: a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000. (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf b dan huruf c, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM. (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutanyang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi. (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 32

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni : a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah; b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta; c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

BAB 1

Pengangkatan Direksi

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Direksi mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Raharja; b. membina pegawai; c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Raharja; d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas; f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM Tirta Raharja yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Raharja.

Pasal 34

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan. (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati. (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM Tirta Raharja ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima. (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati. (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 35

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai wewenang: a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Raharja berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM Tirta Raharja ; b. MENETAPKAN susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Raharja dengan persetujuan Dewan Pengawas; c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi; d. mengusulkan besaran tarip air kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas; e. mewakili PDAM Tirta Raharja di dalam dan di luar pengadilan: f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Raharja; g. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Raharja berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;dan i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Raharja.

Pasal 36

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

BAB 2

Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

(1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 37

(1) Direksi dapat diberikan dana representatif dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PDAM Tirta Raharja. (2) Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun. (3) Besaran dana representatif ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Raharja.

BAB 2

Dana Representatif

Pasal 37

Koreksi

Pasal 38

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: a. tunjangan perawatan/ kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan b. tunjangan lainnya. (3) Dalam hal PDAM Tirta Raharja memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi. (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Raharja.

Pasal 39

(1) Setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM Tirta Raharja. (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun. (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan lbadah haji; e. cuti nikah; f. cuti bersalin; dan g. cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Raharja. (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1),tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM Tirta Raharja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB 3

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 38

Koreksi

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

(1) Direksi berhenti karena: a. masa jabatannya berakhir; dan b. meninggal dunia. (2) Direksi diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM Tirta Raharja; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan f. tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa keterangan yang jelas. (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 43

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk MENETAPKAN yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Dalam pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Dewan Pengawas dapat memanggil ahli untuk dimintakan pendapat. (3) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi. (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas. (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB 4

Pemberhentian

Pasal 41

Koreksi

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

(1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Tirta Raharja sebagai pejabat sementara. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Dalam hal jabatan sementara melebihi waktu 6 (enam) bulan, maka Bupati wajib MENETAPKAN sebagai pejabat definitif. (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 45

(1) Susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Raharjadibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas. (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PDAMTirta Raharja disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJAKABUPATEN BANDUNG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

BAB V

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

BAB Kedua

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB 1

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 4

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 5

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 6

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 1

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31