PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

PERDA Nomor 5 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Asahan. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Asahan. 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 9. Rencana Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. 14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan. Ditetapkan di Kisaran pada tanggal 2 Juni 2014 BUPATI ASAHAN, dto TAUFAN GAMA SIMATUPANG Diundangkan di Kisaran pada tanggal 2 Juni 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN, dto S O F Y A N LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2014 NOMOR 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025 I. PENJELASAN UMUM Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Asahan berisikan visi, misi, sasaran, arah kebijakan pembangunan selama 20 tahun ke depan. Penyusunan RPJPD Kabupaten Asahan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Perovinsi Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 8 Tahun 2008; bahwa RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi. Dengan demikian RPJPD Kabupaten Asahan tetap mengikuti tahun 2005-2025. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2005– 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. RPJPD Kabupaten Asahan dijabarkan dalam RPJMD setiap lima tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB VI

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

BAB VI

Pasal 6