PERDA

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJASEKRETARIAT DAERAH DANSEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATKABUPATEN ACEH TENGAH

PERDA Nomor 19 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari SEKDA, 5 (lima) Staf Ahli 3 (Tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Bagian. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan; 3. Asisten Administrasi Umum. (3) Bagian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 1. Bagian Tata Pemerintahan; 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; 3. Bagian Hubungan Masyarakat; 4. Bagian Administrasi Pembangunan; 5. Bagian Administrasi Sumberdaya Alam; 6. Bagian Administrasi Perekonomian; 7. Bagian Hukum; 8. Bagian Organisasi dan; 9. Bagian Umum. (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.

Pasal 5

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari : a.) Sub Bagian Pemerintahan Umum; b.) Sub Bagian Ketertiban dan Keagrariaan; dan c.) Sub Bagian Kependudukan dan Pengembangan Wilayah. b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : a.) Sub Bagian Agama, Adat dan Peran Ulama; b.) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan; dan c.) Sub Bagian Kesejahteraan. c. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari: a.) Sub Bagian Pemberitaan dan Media Masa; b.) Sub Bagian Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi; dan c.) Sub Bagian Protokoler. (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari : a. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari : a.) Sub Bagian Bina Program; b.) Sub Bagian Data dan Informasi; dan c.) Sub Bagian Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan. b. Bagian Administrasi Sumberdaya Alam, terdiri dari : a.) Sub Bagian Sumber Daya Alam; b.) Sub Bagian Energi dan Lingkungan; dan c.) Sub Bagian Potensi Daerah. c. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari : a.) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian; b.) Sub Bagian Penanaman Modal; dan c.) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah. (3) Asisten Administrasi Umum terdiri dari: a. Bagian Hukum, terdiri dari : a.) Sub Bagian Peraturan Perundang – undangan; b.) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan c.) Sub Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum. b. Bagian Organisasi, terdiri dari : a.) Sub Bagian Kelembagaan; b.) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan c.) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian. c.Bagian Umum, terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

(1)Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten sesuai dengan Bidang tugasnya; dan (2)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan Bidang tugasnya.

Pasal 6

(1) SETDA merupakan unsur staf Bupati; (2) SETDA mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; (3) SETDA dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah; c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (4) SETDA dipimpin oleh seorang SEKDA; dan (5) SEKDA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya SEKDA, para Asisten, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SETDA wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 8

(1) Dalam hal Bupati / Wakil Bupati tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, SEKDA melakukan tugas-tugas Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Dalam hal SEKDA tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk salah seorang Asisten untuk mewakili SEKDA. (3) Dalam hal Asisten tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka SEKDA menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakili Asisten; (4) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Asisten menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Bagian.

Pasal 9

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan SETDA dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Koreksi

(1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari SEKDA, 5 (lima) Staf Ahli 3 (Tiga) Asisten, 9 (sembilan) Bagian dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Bagian. (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan; 3. Asisten Administrasi Umum. (3) Bagian Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 1. Bagian Tata Pemerintahan; 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat; 3. Bagian Hubungan Masyarakat; 4. Bagian Administrasi Pembangunan; 5. Bagian Administrasi Sumberdaya Alam; 6. Bagian Administrasi Perekonomian; 7. Bagian Hukum; 8. Bagian Organisasi dan; 9. Bagian Umum. (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA.

Pasal 5

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: a. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari : a.) Sub Bagian Pemerintahan Umum; b.) Sub Bagian Ketertiban dan Keagrariaan; dan c.) Sub Bagian Kependudukan dan Pengembangan Wilayah. b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : a.) Sub Bagian Agama, Adat dan Peran Ulama; b.) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan; dan c.) Sub Bagian Kesejahteraan. c. Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri dari: a.) Sub Bagian Pemberitaan dan Media Masa; b.) Sub Bagian Informasi, Komunikasi dan Dokumentasi; dan c.) Sub Bagian Protokoler. (2) Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari : a. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari : a.) Sub Bagian Bina Program; b.) Sub Bagian Data dan Informasi; dan c.) Sub Bagian Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan. b. Bagian Administrasi Sumberdaya Alam, terdiri dari : a.) Sub Bagian Sumber Daya Alam; b.) Sub Bagian Energi dan Lingkungan; dan c.) Sub Bagian Potensi Daerah. c. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari : a.) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian; b.) Sub Bagian Penanaman Modal; dan c.) Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah. (3) Asisten Administrasi Umum terdiri dari: a. Bagian Hukum, terdiri dari : a.) Sub Bagian Peraturan Perundang – undangan; b.) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan c.) Sub Bagian Sosialisasi dan Dokumentasi Hukum. b. Bagian Organisasi, terdiri dari : a.) Sub Bagian Kelembagaan; b.) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan c.) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian. c.Bagian Umum, terdiri dari : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

(1)Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten sesuai dengan Bidang tugasnya; dan (2)Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan Bidang tugasnya.

BAB IV

SEKRETARIAT DPRK ACEH TENGAH

Pasal 10

Koreksi

(1) Susunan organisasi Sekretariat DPRK, terdiri dari : a. Sekretaris DPRK; b. Bagian Umum; c. Bagian Persidangan; d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagian Umum, terdiri dari; a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan; dan b. Sub Bagian Keuangan. (3) Bagian Persidangan, terdiri dari; a. Sub Bagian Rapat; dan b. Sub Bagian Rísalah. (4) Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari; a. Sub Bagian Hukum; dan b. Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 11

(1) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK; (2) Sekretaris DPRK secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA; (3) Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRK sesuai dengan Bidang tugasnya; dan (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan Bidang tugasnya.

Pasal 12

Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagimana dimaksud pada Pasal 12, Sekretariat DPRK mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK; b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK; c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRK; dan d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRK, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 15

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRK bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing- masing, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

(1) Dalam hal Sekretaris DPRK tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya; dan (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris DPRK menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Bagian.

Pasal 17

Atas dasar pertimbangan, daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat DPRK dapat mendelegasikan kewenangan- kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Ditetapkan di Takengon pada tanggal 25 April 2008 M 18 Rabiul Akhir 1429 H BUPATI ACEH TENGAH H. NASARUDDIN Diundang di Takengon pada tanggal 28 April 2008 M 21 Rabiul Akhir 1429 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH MUHAMMAD IBRAHIM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 19 PENJELASAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH I. PENJELASAN UMUM Bahwa dengan diberlakukannya UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus. Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Republik INDONESIA Nomor 41 Tahun 2007. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, dan khusus Sekretariat DPRK karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah. Organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Dalam Qanun ini, penggunaan istilah “Daerah” disesuaikan dengan semangat dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 tahun 2006 yaitu dengan istilah “Kabupaten”. Beberapa istilah atau sebutan yang berubah antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Derah disesuaikan menjadi Sekretariat Kabupaten, dan istilah Sekretaris Daerah diubah menjadi Sekretaris Kabupaten, serta sebutan-sebutan atau istilah yang lain. II. Pasal Demi Pasal

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJASEKRETARIAT DAERAH DANSEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYATKABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9