PERDA

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

PERDA Nomor 17 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Qanun Daerah ini, yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah; d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Aceh Tengah; e. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah; f. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada BUMN/BUMD, Koperasi, Badan Usaha Milik Swasta untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri; g. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Instalasi, adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin dan perlengkapan lainnya untuk pemanfaatan tenaga listrik; h. Perizinan merupakan salah satu kebijakan yang digunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan usaha di bidang yang benar-benar mendukung pembangunan; i. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di atas 7000 volt; j. Jaringan transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja di atas 7000 volt; k. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kepentingan sendiri; l. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud menjamin keandalan tenaga listrik; m. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang di bangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplai tenaga listrik dari pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan (PKUK) atau pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (PIUKU); n. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang di bangkitkan sewaktu-waktu bersifat sementara dan relatif dipindah-pindahkan; o. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut (UKS) adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri;

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan berdasarkan IUKS untuk pembangkit diatas kapasitas 200 KVA ; (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 25 sampai dengan 200 KVA harus terdaftar pada Pemerintah Daerah ;

Pasal 5

Koreksi

(1) Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan cq. Bidang Pertambangan dan Energi dengan melampirkan : a. akte pendirian perusahaan; b. gambar tata letak lingkungan; c. gambar denah instalasi; d. gambar diagram garis tunggal instalasi; e. uraian kebutuhan tenaga listrik dan f. persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) sesuai dengan UNDANG-UNDANG yang berlaku; (2) Permohonan IUKS diajukan secara tertulis dengan melampirkan hasil uji kelayakan operasi yang dilakukan sebelum IUKS diterbitkan

Pasal 6

(1) Permohonan IUKS wajib membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. (2) Biaya pendaftaran sebesar Rp. 1500,-/KVA (3) Biaya IUKS sebesar Rp. 2500,-/KVA (4) UKS yang diadakan oleh Badan Pemerintah untuk kepentingan sendiri dan untuk kepentingan umum tidak dikenakan biaya pendaftaran dan biaya IUKS.

Pasal 7

(1) Bupati memberikan IUKS kepada pemohon IUKS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja (2) Dalam hal permohonan IUKS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 tidak disetujui, Bupati memberikan pemberitahuan kepada pemohon IUKS yang bersangkutan dengan alasan penolakan dan disampaikan secara tertulis kepada pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap

Pasal 8

(1) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dipergunakan untuk : a. penggunaan utama; b. penggunaan cadangan; c. penggunaan darurat dan d. penggunaan sementara (2) Dikatagorikan pembangkit bagi penggunaan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d adalah pengoperasian pembangkit jenis portabel; (3). IUKS…………………………….. (3) IUKS sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) harus diperbaharui apabila : a. diadakan perubahan sifat penggunaan maupun jumlah kapasitas terpasangnya; b. ada penggantian nama/kepemilikan perusahaan.

Pasal 9

IUKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.

Pasal 10

(1) IUKS berakhir karena : a. habis masa berlakunya ; b. dikembalikan dan c. dibatalkan ; (2) IUKS yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, karena tidak diberikan perpanjangan atau pemegang IUKS tidak mengajukan perpanjangan; (3) IUKS yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, apabila pemegang IUKS menyerahkan kembali IUKS nya kepada Bupati secara tertulis disertai dengan alasan yang cukup dan sah setelah disetujui oleh Bupati; (4) IUKS yang berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, apabila pemegang IUKS tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Bupati; (5) Sebelum membatalkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) Bupati memberikan peringatan tertulis kepada pemegang IUKS yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Permohonan perpanjangan IUKS sebagaimana dimaksud pada pasal 10 diajukan secara tertulis kepada Bupati dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum IUKS berakhir. (2) Perpanjangan IUKS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disertai dengan alasan-alasan tertulis. (3) Tata cara perpanjangan IUKS mengikuti tata cara permohonan dan pemberian IUKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, 5, 6, 7, dan Pasal 8 ayat (1). (4) Setiap perpanjangan IUKS yang ditolak, diberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima

Pasal 12

IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

Pasal 23