Koreksi Pasal 19

(1) Penetapan Pejabat Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kepala melalui Surat Keputusan. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mendukung implementasi pengelolaan Konflik Kepentingan termasuk dalam rangka melakukan identifikasi dan manajemen risiko, pencatatan kepentingan pribadi, pengendalian, pengawasan serta pengaduan. b. memfasilitasi pelatihan, asistensi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Konflik Kepentingan; dan c. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi internal pengelolaan Konflik Kepentingan.