PERBAN

Peraturan Badan Nomor 17-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah

PERBAN Nomor 17-pojk-03-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENERBITAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Syariah berupa saham oleh Emiten Syariah wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (2) Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan Publik Syariah wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 5

Prospektus dalam rangka Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum oleh Emiten Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau keterbukaan informasi dalam rangka Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengungkapkan informasi tambahan sebagai berikut: a. anggaran dasar yang memuat ketentuan bahwa kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan b. anggota Dewan Pengawas Syariah, beserta tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

(1) Dewan Pengawas Syariah Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah wajib menyusun laporan hasil pengawasan tahunan kepada pemegang saham atas pemenuhan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah yang diawasi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Direksi Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. pihak yang dituju; b. tanggal laporan; c. pernyataan mengenai laporan yang disusun telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal; d. pernyataan mengenai rentang waktu dan ruang lingkup pengawasan atau kegiatan lain yang telah dilakukan Dewan Pengawas Syariah; e. pernyataan mengenai opini Dewan Pengawas Syariah atas pengawasan atau kegiatan lain yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan f. tanda tangan, nama anggota Dewan Pengawas Syariah, jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan nomor izin ASPM.

BAB III

PERUBAHAN KEGIATAN DAN JENIS USAHA SERTA CARA PENGELOLAAN USAHA

Pasal 7

Koreksi

Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya tidak lagi berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal jika: a. terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagai berikut: 1. berasal dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan 2. usulan pemegang saham dimaksud disertai dengan: a) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha; b) rencana kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha setelah Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah mengubah anggaran dasar; dan c) cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan anggaran dasar; b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui RUPS; dan c. kuorum kehadiran dan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan wajib dilakukan dengan ketentuan pemegang saham yang mengusulkan perubahan anggaran dasar dan afiliasinya dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham yang tidak mengusulkan perubahan anggaran dasar.

Pasal 8

(1) Emiten atau Perusahaan Publik hanya dapat mengubah anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha dari konvensional menjadi berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal jika: a. terdapat usulan dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagai berikut: 1. berasal dari pemegang saham yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan 2. usulan pemegang saham dimaksud disertai dengan: a) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha; b) rencana kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha setelah Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah mengubah anggaran dasar; dan c) cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan anggaran dasar; dan b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disetujui RUPS. (2) Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengangkat Dewan Pengawas Syariah pada saat RUPS mengenai perubahan anggaran dasar.

Pasal 9

Penyelenggaraan RUPS dengan mata acara perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pasal 10

Pemanggilan RUPS dalam rangka perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pemanggilan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan informasi tambahan sebagai berikut: a. usulan RUPS untuk mengubah anggaran dasar berasal dari pemegang saham; b. penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya perubahan anggaran dasar yang terkait dengan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha; c. rencana kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usaha setelah perubahan anggaran dasar; d. cara penyelesaian terhadap pemegang saham yang tidak setuju atas perubahan anggaran dasar; dan e. penjelasan bahwa perubahan anggaran dasar hanya berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan RUPS dan Menteri yang berwenang.

Pasal 11

(1) Setiap pemegang saham yang tidak menyetujui perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berhak meminta kepada Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah atau meminta kepada Emiten atau Perusahaan Publik agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah atau tidak menyetujui tindakan Emiten atau Perusahaan Publik, yang merugikan pemegang saham, dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek, harga pelaksanaan pembelian paling sedikit sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai independen; b. dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek namun selama 90 (sembilan puluh) hari tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, harga pelaksanaan pembelian paling sedikit sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau c. dalam hal sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga pelaksanaan pembelian paling sedikit sebesar harga tertinggi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS perubahan anggaran dasar. (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah atau Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, pemegang saham yang mengusulkan perubahan anggaran dasar wajib membeli sendiri atau mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Peraturan Badan Nomor 17-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17