Peraturan Badan Nomor 10-pojk-04-2020 Tahun 2020 tentang ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 2. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 3. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum. 4. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek. 5. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 6. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk cetak dan dalam bentuk elektronik.

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam hal Biro Administrasi Efek menyampaikan laporan dalam bentuk cetak, laporan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk asli. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit: a. laporan kegiatan operasional tahunan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format Laporan Kegiatan Operasional Tahunan Biro Administrasi Efek, Emiten dan/atau Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang meliputi: 1. kegiatan registrasi; 2. registrasi kepemilikan 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; 3. komposisi pemilik surat Efek berdasarkan status pemilik; 4. komposisi denominasi surat Efek; dan 5. penyebaran Efek; b. laporan keuangan tahunan Biro Administrasi Efek yang telah diaudit oleh akuntan pubik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; c. laporan peristiwa penting; dan d. laporan bulanan kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan, dengan menggunakan format Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten atau Perusahaan Publik dan Rekapitulasi yang Telah Dilaporkan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 4

(1) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. (2) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terjadinya peristiwa penting dimaksud. (3) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan bulanan kepemilikan saham atas Emiten atau Perusahaan Publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 5

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) jatuh pada hari libur maka laporan wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

Dalam hal akuntan publik memberikan pendapat selain wajar tanpa pengecualian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, Otoritas Jasa Keuangan dapat memanggil direksi dan/atau melakukan pemeriksaan terhadap Biro Administrasi Efek untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.

Pasal 7

Selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk elektronik melalui sistem pelaporan elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi: a. data pemodal, yang mencakup: 1. kode administrasi pemodal; 2. nama; 3. tempat lahir/pendirian; 4. tanggal lahir/pendirian; 5. nomor identitas; 6. domisili; 7. kewarganegaraan bagi Pemodal orang perseorangan; 8. tipe pemodal berupa orang perseorangan atau kelembagaan; dan 9. jenis usaha, bagi pemodal kelembagaan; b. data kepemilikan Efek setiap Pemodal, yang mencakup: 1. kode administrasi pemodal; 2. kode Efek; 3. jumlah Efek; dan 4. tanggal pencatatan kepemilikan di Daftar Pemegang Efek; c. data perubahan kepemilikan Efek dalam bentuk warkat, yang mencakup: 1. kode administrasi Pemodal; 2. tanggal pencatatan kepemilikan di daftar pemegang Efek; 3. nomor referensi; 4. kode Efek; 5. jumlah Efek; 6. kode administrasi pemodal lawan transaksi; dan 7. keterangan; dan d. data laporan kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud beserta keluarga, yang mencakup: 1. nama; 2. kode administrasi Pemodal dan/atau nomor sub rekening Efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian; 3. kode Efek; 4. hubungan dengan Emiten atau Perusahaan Publik: anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau keluarga dari anggota direksi atau anggota dewan komisaris; dan 5. tanggal perubahan kepemilikan saham.

Pasal 8

(1) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan perubahan data pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak terjadi perubahan. (2) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan data kepemilikan Efek setiap pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b setiap hari pada hari kerja berikutnya. (3) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan data perubahan kepemilikan Efek dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah laporan perubahan kepemilikan Efek oleh pemodal diterima Biro Administrasi Efek. (4) Biro Administrasi Efek wajib menyampaikan laporan data kepemilikan saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota direksi dan dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud beserta keluarganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah data perubahan kepemilikan Efek oleh anggota direksi dan dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik beserta keluarganya diterima Biro Administrasi Efek.

Pasal 9

(1) Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri wajib menyampaikan: a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan b. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik. (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 8 berlaku bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang menyelenggarakan administrasi Efek sendiri.

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, laporan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus disampaikan melalui sistem elektronik. (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, laporan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dalam bentuk dokumen cetak.

Pasal 11

Koreksi

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada masyarakat.

Pasal 14

Koreksi

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-669/BL/2012 tentang Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri, beserta Peraturan Nomor X.H.1 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Februari 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 10-pojk-04-2020 Tahun 2020 tentang LAPORAN BIRO ADMINISTRASI EFEK ATAU EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15