PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

PERBAN Nomor 8 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Ketujuh

dan

BAB Kedelapan

disisipkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Ketujuh A, yang terdiri dari 6 (enam) pasal yakni Pasal 16C sampai dengan pasal 16H dan Bagian Ketujuh B, yang terdiri

BAB Ketujuh

A Upaya Hukum

Pasal 16C

BAB Ketujuh

B Tata Kelola Administrasi Perkara secara Elektronik

Pasal 16I

Koreksi

(1) Panitera Pengadilan berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran perkara secara elektronik. (2) Kepaniteraan Pengadilan melakukan pencatatan dan perekaman informasi perkara melalui SIP. (3) Informasi perkara yang ada di dalam SIP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan buku register dan buku kas keuangan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16J

(1) Panitera sidang melaksanakan proses minutasi berkas persidangan berdasarkan Dokumen Elektronik yang tersimpan pada SIP. (2) Ketentuan mengenai susunan berkas persidangan dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16K

(1) Pengadilan yang telah sepenuhnya menerapkan pencatatan register dan buku kas keuangan perkara secara elektronik dalam SIP, berdasarkan penetapan Direktorat Jenderal Badan Peradilan masing-masing: a. tidak perlu mengisi dan menggunakan buku register perkara dan buku kas keuangan perkara; b. harus menyampaikan laporan perkara secara elektronik; dan c. harus melakukan audit perkara secara periodik. (2) Pelaporan dan audit perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16L

(1) Pengadilan menerima informasi, data, dan Dokumen Elektronik terkait perkara serta mengelolanya secara terpadu melalui SIP. (2) Kepaniteraan pengadilan mengarsipkan data dan Dokumen Elektronik secara terpadu terkait dengan perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 16M

Standar format dokumen elektronik yang diunggah oleh Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain ke SIP ditetapkan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal II

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2022 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD SYARIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Ketujuh

Pasal 16C

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Ketujuh

Pasal 16C

Pasal 16D

Pasal 16E

Pasal 16F

Pasal 16G

Pasal 16H

BAB Ketujuh

Pasal 16I

Pasal 16J

Pasal 16K

Pasal 16L

Pasal 16M

Pasal II