PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2022 tentang ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PERBAN Nomor 5 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 3. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, serta yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. 4. Pemberi Hibah adalah pihak yang memberikan hibah yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 5. Penerima Hibah adalah Mahkamah Agung dan/atau badan peradilan yang berada di bawahnya. 6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 7. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Mahkamah Agung dalam hal ini adalah Sekretaris Mahkamah Agung. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Mahkamah Agung. 10. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko. 11. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPB adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 12. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPB adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPB yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 14. Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disebut Rekening Hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro Pemerintah yang dibuka oleh Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam rangka pengelolaan Hibah langsung dalam bentuk uang. 15. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. 16. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah. 17. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas Pendapatan Hibah Langsung dan/atau belanja atau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah atau belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dari Hibah untuk pencatatan surat berharga dari Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN. 18. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke KPPN. 19. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN. 20. Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan Pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN. 21. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah. 22. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian Hibah yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah. 23. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL- BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN. 24. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sebagai persetujuan untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah dalam bentuk Barang, Jasa, atau Surat Berharga yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN. 25. Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung adalah unit eselon II di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana dan program, anggaran, penataan organisasi dan tata laksana, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

BAB II

HIBAH

Pasal 4

Koreksi

Kriteria Hibah yang dapat diterima Mahkamah Agung sebagai penerimaan negara, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak mengganggu kemandirian badan peradilan; b. tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah; c. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; d. dilakukan dengan memperhatikan kemanfaatan serta skala prioritas; e. digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja Penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat; dan f. dilakukan penyerahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Hibah diklasifikasikan menurut bentuk, jenis, dan sumbernya.

Pasal 6

(1) Hibah menurut bentuknya meliputi: a. Hibah uang; dan b. Hibah barang/jasa. (2) Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. uang tunai; dan b. uang untuk membiayai kegiatan. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari APBN.

Pasal 7

(1) Hibah menurut jenisnya terdiri atas: a. Hibah yang direncanakan; dan/atau b. Hibah langsung. (2) Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan. (3) Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

Pasal 8

(1) Hibah menurut sumbernya terdiri atas: a. Hibah dalam negeri; dan b. Hibah luar negeri. (2) Hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari: a. lembaga keuangan dalam negeri; b. lembaga nonkeuangan dalam negeri; c. pemerintah daerah; d. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik INDONESIA; e. lembaga lainnya; dan f. perseorangan. (3) Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari: a. negara asing; b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa; c. lembaga multilateral; d. lembaga keuangan asing; e. lembaga nonkeuangan asing; f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA; dan g. perseorangan.

Pasal 9

(1) Hibah digunakan untuk mendukung program dan kebijakan Mahkamah Agung. (2) Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan kerja Penerima Hibah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Pasal 10

(1) Pemberi dan Penerima Hibah dalam membuat Perjanjian Hibah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung ini. (2) Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa dan biaya yang dikeluarkan. (3) Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas bukti/kuitansi atas pengadaan barang/jasa dan biaya yang dikeluarkan. (4) Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, harus berkoordinasi dengan PA. (5) Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, wajib memberikan laporan Kegiatan Pelaksanaan Hibah secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung, DJPPR dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (6) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, wajib memberikan laporan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dalam hal penatausahaan Hibah.

Pasal 11

Dalam hal penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pemberi Hibah wajib berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dan kementerian terkait lainnya.

Pasal 12

(1) Dalam hal penerimaan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, satuan kerja Penerima Hibah harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada Kanwil DJPB dan Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. (2) Dalam hal Penerimaan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, PA berkoordinasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan u.p. DJPPR, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan kementerian terkait. (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam hal: a. penerimaan Hibah untuk pertama kalinya dan/atau tidak berulang; dan b. tidak sama dengan penerimaan Hibah sebelumnya. (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencakup: a. penentuan jenis Hibah; b. bentuk Hibah; dan c. penarikan Hibah.

Pasal 13

Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui: a. tatap muka; b. surat-menyurat; c. rapat; dan/atau d. komunikasi melalui sarana elektronik.

BAB III

PERJANJIAN HIBAH

Pasal 14

Koreksi

(1) Hibah harus dituangkan dalam Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pemberi Hibah dan Penerima Hibah; b. tanggal Perjanjian Hibah atau tanggal penandatanganan Perjanjian Hibah; c. jumlah Hibah; d. peruntukan Hibah; dan e. ketentuan dan persyaratan Hibah. (3) Penyusunan naskah Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh PA dan dapat melibatkan Tim Pembaruan Peradilan.

Pasal 15

(1) Perubahan terhadap Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara Penerima Hibah dan Pemberi Hibah dengan merujuk pada ketentuan Perjanjian Hibah sebelumnya. (2) Dokumen asli atau salinan perubahan Perjanjian Hibah yang telah dilegalisasi oleh Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersumber dari Hibah luar negeri, disampaikan kepada DJPPR. (3) Berdasarkan perubahan Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR melakukan pemutakhiran data Hibah.

Pasal 16

(1) Perjanjian Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri Keuangan dan Pemberi Hibah. (2) Perjanjian Hibah langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk Hibah luar negeri ditandatangani oleh PA dan untuk Hibah dalam negeri dapat ditandatangani oleh PA atau KPA. (3) Dalam hal tidak terdapat Perjanjian hibah dan/atau dokumen lain yang dipersamakan untuk penggunaan Hibah yang mendukung penanggulangan darurat, Perjanjian Hibah dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dapat digantikan dengan SPTMHL yang ditandatangani oleh PA/KPA. (4) SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB IV

TATA CARA PENGESAHAN HIBAH

Pasal 17

Koreksi

(1) Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dilaksanakan melalui pengesahan oleh BUN atau Kuasa BUN. (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengesahan pendapatan Hibah dalam bentuk uang atau barang/jasa; b. pengesahan belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang; c. pencatatan beban jasa untuk pencatatan jasa yang bersumber dari Hibah dalam bentuk jasa; dan d. pencatatan barang persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang.

Pasal 18

(1) Nomor register Hibah dari luar negeri ditetapkan oleh DJPPR. (2) Nomor register Hibah langsung dari dalam negeri ditetapkan oleh Kanwil DJPB. (3) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dari luar negeri kepada DJPPR. (4) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada Kanwil DJPB.

Pasal 19

(1) Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) dilampiri dokumen: a. Perjanjian Hibah dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; b. ringkasan Hibah; dan c. surat kuasa atau pendelegasian kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Hibah. (2) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi Penerima Hibah. (3) PA/KPA yang mengajukan permohonan nomor register Hibah bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah. (4) Surat permohonan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini. (5) Ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 20

Permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diusulkan oleh Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya ke DJPPR atau Kanwil DJPB untuk penerbitan surat penetapan nomor register Hibah.

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengelolaan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang, Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya selaku penerima Hibah membuka rekening Hibah untuk menampung uang dari Hibah. (2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan Rekening Hibah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Rekening Hibah. (3) Dalam hal rekening untuk menampung dana Hibah telah dibuka sebelum persetujuan pembukaan pengelolaan Rekening Hibah diterbitkan, Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya melakukan hal sebagai berikut: a. mengajukan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah; b. membuka rekening pengelolaan Hibah berdasarkan persetujuan yang telah diterbitkan; c. memindahkan saldo dana Hibah ke rekening yang telah mendapat persetujuan; dan d. menutup rekening penampungan Hibah sebelumnya.

Pasal 22

(1) Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah. (2) Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup dan saldonya disetor ke kas negara, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah. (3) Tata cara penyetoran dan pencatatan penyetoran saldo Rekening Hibah ke Rekening Kas Umum Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara.

Pasal 23

Penyesuaian estimasi pendapatan Hibah dalam DIPA mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 24

(1) PA/KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang dalam DIPA. (2) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun anggaran berjalan; b. sebesar realisasi penerimaan Hibah; atau c. paling tinggi sebesar perjanjian Hibah. (3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui revisi DIPA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran. (4) Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA diproses melalui mekanisme revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran.

Pasal 25

(1) Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja tersebut dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya. (2) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari Hibah pada akhir tahun berjalan. (3) Untuk pendapatan Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN yang bersifat tahun jamak, pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN tahun anggaran berikutnya. (4) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 26

(1) PA/KPA mengajukan SP2HL kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah atas: a. pendapatan Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima; dan/atau b. belanja dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan. (2) PA/KPA mengajukan SP2HL kepada KPPN mitra kerjanya atas: a. pendapatan Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima; dan/atau b. belanja dari Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN yang bersumber dari dalam negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan. (3) Dalam hal belum terdapat realisasi belanja, PA/KPA dapat mengajukan SP2HL untuk mengesahkan pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN. (4) Penyampaian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran bersangkutan dan paling tinggi sebesar nilai yang tercantum dalam perjanjian Hibah. (5) Untuk pendapatan dan/atau belanja Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan dilampiri: a. salinan rekening koran atas Rekening Hibah; b. salinan surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali; c. SPTMHL; dan d. salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali. (6) SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB.

Pasal 27

(1) Berdasarkan SP2HL yang diajukan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), KPPN melakukan penelitian dan pengujian SP2HL. (2) Berdasarkan penelitian dan pengujian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SPHL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan: a. lembar ke-1 (kesatu) untuk PA/KPA; b. lembar ke-2 (kedua) untuk DJPPR dengan dilampiri salinan SP2HL; dan c. lembar ke-3 (ketiga) untuk pertinggal KPPN. (3) Dalam hal penelitian dan pengujian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, KPPN mengembalikan SP2HL kepada PA/KPA.

Pasal 28

(1) Berdasarkan SPHL yang diterbitkan oleh KPPN, PA/KPA membukukan belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN dan penambahan saldo kas di kementerian/lembaga dari Hibah. (2) SPHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB.

Pasal 29

Pasal 30

(1) Berdasarkan SP4HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), KPPN menerbitkan SP3HL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan: a. lembar ke-1 (kesatu) untuk PA/KPA; b. lembar ke-2 (kedua) untuk DJPPR dengan dilampiri salinan SP4HL; dan c. lembar ke-3 (ketiga) untuk pertinggal KPPN. (2) Berdasarkan SP3HL yang diterbitkan oleh KPPN, PA/KPA membukukan pengurangan saldo kas pada Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dari Hibah. (3) Saldo kas pada Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dari Hibah tidak boleh bernilai negatif. (4) SP3HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB.

Pasal 31

(1) Nomor register Hibah langsung dari luar negeri ditetapkan oleh DJPPR. (2) Nomor register Hibah langsung dari dalam negeri ditetapkan oleh Kanwil DJPB. (3) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa dari luar negeri kepada DJPPR. (4) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa dari dalam negeri kepada Kanwil DJPB.

Pasal 32

(1) Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) dilampiri: a. Perjanjian Hibah dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; b. ringkasan Hibah; dan c. dokumen surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah. (2) Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung penaggulangan darurat tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permintaan penetapan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa dilampiri dengan SPTMHL. (3) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi oleh penerima Hibah. (4) PA/KPA yang mengajukan permohonan nomor register Hibah harus bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah. (5) Surat permohonan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini. (6) Ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 33

(1) PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah. (2) Pihak penandatangan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. (3) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tanggal serah terima; b. pihak Pemberi dan Penerima Hibah; c. tujuan penyerahan; d. nilai nominal dalam rupiah dan mata uang asing untuk Hibah dalam mata uang asing; e. nilai nominal dalam rupiah untuk Hibah dalam mata uang rupiah; f. bentuk Hibah; dan g. perincian harga per barang. (4) Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.

Pasal 34

Pasal 35

(1) Berdasarkan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan pengesahan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS. (2) Dalam rangka penerbitan Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN melakukan penelitian dan pengujian. (3) Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan: a. lembar ke-1 (kesatu) untuk PA/KPA; b. lembar ke-2 (kedua) untuk DJPPR dilampiri dengan pengesahan SP3HL-BJS; dan c. lembar ke-3 (ketiga) untuk pertinggal KPPN. (4) Dalam hal penelitian dan pengujian MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan MPHL-BJS beserta dokumen pendukung secara tertulis kepada PA/KPA Penerima Hibah. (5) Berdasarkan Persetujuan MPHL-BJS yang diterbitkan oleh KPPN, PA/KPA membukukan: a. beban jasa dari Hibah; dan b. persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya dari Hibah. (6) Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB.

BAB Kedua

Tahapan Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang

Pasal 18

Koreksi

(1) Nomor register Hibah dari luar negeri ditetapkan oleh DJPPR. (2) Nomor register Hibah langsung dari dalam negeri ditetapkan oleh Kanwil DJPB. (3) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dari luar negeri kepada DJPPR. (4) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri kepada Kanwil DJPB.

Pasal 19

(1) Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4) dilampiri dokumen: a. Perjanjian Hibah dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; b. ringkasan Hibah; dan c. surat kuasa atau pendelegasian kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Hibah. (2) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi Penerima Hibah. (3) PA/KPA yang mengajukan permohonan nomor register Hibah bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah. (4) Surat permohonan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini. (5) Ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 20

Permohonan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), diusulkan oleh Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya ke DJPPR atau Kanwil DJPB untuk penerbitan surat penetapan nomor register Hibah.

Pasal 21

(1) Dalam rangka pengelolaan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang, Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya selaku penerima Hibah membuka rekening Hibah untuk menampung uang dari Hibah. (2) Tata cara pembukaan dan pengelolaan Rekening Hibah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Rekening Hibah. (3) Dalam hal rekening untuk menampung dana Hibah telah dibuka sebelum persetujuan pembukaan pengelolaan Rekening Hibah diterbitkan, Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya melakukan hal sebagai berikut: a. mengajukan persetujuan pembukaan rekening pengelolaan Hibah; b. membuka rekening pengelolaan Hibah berdasarkan persetujuan yang telah diterbitkan; c. memindahkan saldo dana Hibah ke rekening yang telah mendapat persetujuan; dan d. menutup rekening penampungan Hibah sebelumnya.

Pasal 22

(1) Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah. (2) Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup dan saldonya disetor ke kas negara, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah. (3) Tata cara penyetoran dan pencatatan penyetoran saldo Rekening Hibah ke Rekening Kas Umum Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara.

Pasal 23

Penyesuaian estimasi pendapatan Hibah dalam DIPA mengikuti Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 24

(1) PA/KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang dalam DIPA. (2) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun anggaran berjalan; b. sebesar realisasi penerimaan Hibah; atau c. paling tinggi sebesar perjanjian Hibah. (3) Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui revisi DIPA sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran. (4) Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA diproses melalui mekanisme revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN tanpa menunggu terbitnya revisi anggaran.

Pasal 25

(1) Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan akan digunakan pada tahun anggaran berikutnya, sisa pagu belanja tersebut dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya. (2) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar sisa uang yang bersumber dari Hibah pada akhir tahun berjalan. (3) Untuk pendapatan Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN yang bersifat tahun jamak, pelaksanaan revisi penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat digabungkan dengan revisi penambahan pagu DIPA dari rencana penerimaan Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN tahun anggaran berikutnya. (4) Penambahan pagu DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme revisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pasal 26

(1) PA/KPA mengajukan SP2HL kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah atas: a. pendapatan Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima; dan/atau b. belanja dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN yang bersumber dari luar negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan. (2) PA/KPA mengajukan SP2HL kepada KPPN mitra kerjanya atas: a. pendapatan Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima; dan/atau b. belanja dari Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN yang bersumber dari dalam negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan. (3) Dalam hal belum terdapat realisasi belanja, PA/KPA dapat mengajukan SP2HL untuk mengesahkan pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN. (4) Penyampaian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran bersangkutan dan paling tinggi sebesar nilai yang tercantum dalam perjanjian Hibah. (5) Untuk pendapatan dan/atau belanja Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan dilampiri: a. salinan rekening koran atas Rekening Hibah; b. salinan surat penetapan nomor register Hibah untuk pengajuan SP2HL pertama kali; c. SPTMHL; dan d. salinan surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali. (6) SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB.

Pasal 27

(1) Berdasarkan SP2HL yang diajukan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), KPPN melakukan penelitian dan pengujian SP2HL. (2) Berdasarkan penelitian dan pengujian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SPHL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan: a. lembar ke-1 (kesatu) untuk PA/KPA; b. lembar ke-2 (kedua) untuk DJPPR dengan dilampiri salinan SP2HL; dan c. lembar ke-3 (ketiga) untuk pertinggal KPPN. (3) Dalam hal penelitian dan pengujian SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, KPPN mengembalikan SP2HL kepada PA/KPA.

Pasal 28

(1) Berdasarkan SPHL yang diterbitkan oleh KPPN, PA/KPA membukukan belanja yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN dan penambahan saldo kas di kementerian/lembaga dari Hibah. (2) SPHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB.

Pasal 29

Pasal 30

(1) Berdasarkan SP4HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), KPPN menerbitkan SP3HL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan: a. lembar ke-1 (kesatu) untuk PA/KPA; b. lembar ke-2 (kedua) untuk DJPPR dengan dilampiri salinan SP4HL; dan c. lembar ke-3 (ketiga) untuk pertinggal KPPN. (2) Berdasarkan SP3HL yang diterbitkan oleh KPPN, PA/KPA membukukan pengurangan saldo kas pada Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dari Hibah. (3) Saldo kas pada Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dari Hibah tidak boleh bernilai negatif. (4) SP3HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB.

BAB Ketiga

Pengesahan dan Pencatatan Pendapatan Hibah dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa yang Penarikannya Tidak Dilakukan

Pasal 31

Koreksi

(1) Nomor register Hibah langsung dari luar negeri ditetapkan oleh DJPPR. (2) Nomor register Hibah langsung dari dalam negeri ditetapkan oleh Kanwil DJPB. (3) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa dari luar negeri kepada DJPPR. (4) PA/KPA mengajukan permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa dari dalam negeri kepada Kanwil DJPB.

Pasal 32

(1) Permohonan nomor register atas Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) dilampiri: a. Perjanjian Hibah dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; b. ringkasan Hibah; dan c. dokumen surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian Hibah. (2) Dalam hal penggunaan Hibah langsung untuk mendukung penaggulangan darurat tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, permintaan penetapan nomor register untuk Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa dilampiri dengan SPTMHL. (3) Dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan dokumen asli atau salinan yang dilegalisasi oleh penerima Hibah. (4) PA/KPA yang mengajukan permohonan nomor register Hibah harus bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran dokumen sumber dan dokumen pendukung registrasi Hibah. (5) Surat permohonan nomor register Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini. (6) Ringkasan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 33

(1) PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah. (2) Pihak penandatangan BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. (3) BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. tanggal serah terima; b. pihak Pemberi dan Penerima Hibah; c. tujuan penyerahan; d. nilai nominal dalam rupiah dan mata uang asing untuk Hibah dalam mata uang asing; e. nilai nominal dalam rupiah untuk Hibah dalam mata uang rupiah; f. bentuk Hibah; dan g. perincian harga per barang. (4) Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.

Pasal 34

Pasal 35

(1) Berdasarkan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan pengesahan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS. (2) Dalam rangka penerbitan Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN melakukan penelitian dan pengujian. (3) Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan: a. lembar ke-1 (kesatu) untuk PA/KPA; b. lembar ke-2 (kedua) untuk DJPPR dilampiri dengan pengesahan SP3HL-BJS; dan c. lembar ke-3 (ketiga) untuk pertinggal KPPN. (4) Dalam hal penelitian dan pengujian MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi syarat, Kepala KPPN mengembalikan MPHL-BJS beserta dokumen pendukung secara tertulis kepada PA/KPA Penerima Hibah. (5) Berdasarkan Persetujuan MPHL-BJS yang diterbitkan oleh KPPN, PA/KPA membukukan: a. beban jasa dari Hibah; dan b. persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya dari Hibah. (6) Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB.

(1) Sisa uang yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN dapat: a. dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai dengan perjanjian Hibah; atau b. disetorkan ke kas negara. (2) Untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA/KPA mengajukan SP4HL Hibah dengan ketentuan: a. bagi Hibah yang berasal dari luar negeri kepada KPPN mitra Khusus Pinjaman dan Hibah; dan b. bagi Hibah yang berasal dari dalam negeri kepada KPPN mitra kerjanya. (3) Penyampaian SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah semua kegiatan dan/atau sebagian kegiatan dalam Perjanjian Hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian Hibah telah dilakukan. (4) Untuk pengembalian pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP4HL ke KPPN dengan dilampiri: a. salinan rekening koran atas Rekening Hibah; dan b. salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah. (5) Sisa uang yang bersumber dari Hibah tahun berjalan dan/atau Hibah tahun yang lalu yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disetor ke kas negara dengan menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi nonanggaran. (6) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mencantumkan kode dan informasi mengenai: a. akun; b. bagian anggaran; c. eselon I; d. satuan kerja; dan e. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk Hibah yang berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah yang berasal dari dalam negeri. (7) Berdasarkan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PA/KPA melakukan: a. rekonsiliasi setoran ke kas negara dengan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk Hibah yang berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah yang berasal dari dalam negeri; b. pembukuan untuk pengurangan saldo kas di Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dari Hibah langsung dalam bentuk uang; dan c. penyampaian salinan bukti penerimaan negara kepada DJPPR. (8) SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB.

(1) Dalam hal pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa, PA/KPA menerbitkan SP3HL-BJS. (2) Dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa, PA/KPA menerbitkan MPHL-BJS. (3) PA/KPA mengajukan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersama ke KPPN mitra kerjanya atas seluruh: a. pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebesar nilai barang/jasa; b. beban jasa untuk pencatatan Hibah dalam bentuk jasa; dan c. barang persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang. (4) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh PA/KPA ke KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: a. surat penetapan nomor register Hibah; b. BAST; dan c. SPTMHL. (5) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah BAST ditetapkan dalam tahun anggaran bersangkutan. (6) Dalam hal MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh PA/KPA ke KPPN mitra kerjanya dilampiri dengan persetujuan MPHL-BJS sebelumnya. (7) SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini. (8) MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB. (9) SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat nilai barang/jasa yang diterima dalam mata uang rupiah. (10) Nilai barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diperoleh dari BAST dan/atau dokumen lain yang berisi nilai barang/jasa. (11) Apabila nilai barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam mata uang asing, penjabaran ke dalam mata uang rupiah dilakukan berdasarkan kurs transaksi. (12) Dalam hal nilai barang/jasa dalam BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d hanya mencantumkan nilai mata uang asing, mata uang asing tersebut dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal BAST. (13) Apabila dalam BAST dan/atau dokumen pendukung tidak terdapat nilai barang/jasa, PA/KPA Penerima Hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa yang diterima.

(1) Sisa uang yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN dapat: a. dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai dengan perjanjian Hibah; atau b. disetorkan ke kas negara. (2) Untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA/KPA mengajukan SP4HL Hibah dengan ketentuan: a. bagi Hibah yang berasal dari luar negeri kepada KPPN mitra Khusus Pinjaman dan Hibah; dan b. bagi Hibah yang berasal dari dalam negeri kepada KPPN mitra kerjanya. (3) Penyampaian SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah semua kegiatan dan/atau sebagian kegiatan dalam Perjanjian Hibah selesai dilaksanakan dan pengembalian Hibah telah dilakukan. (4) Untuk pengembalian pendapatan Hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP4HL ke KPPN dengan dilampiri: a. salinan rekening koran atas Rekening Hibah; dan b. salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah. (5) Sisa uang yang bersumber dari Hibah tahun berjalan dan/atau Hibah tahun yang lalu yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disetor ke kas negara dengan menggunakan bukti penerimaan negara sebagai transaksi nonanggaran. (6) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mencantumkan kode dan informasi mengenai: a. akun; b. bagian anggaran; c. eselon I; d. satuan kerja; dan e. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk Hibah yang berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah yang berasal dari dalam negeri. (7) Berdasarkan bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PA/KPA melakukan: a. rekonsiliasi setoran ke kas negara dengan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk Hibah yang berasal dari luar negeri atau KPPN mitra kerjanya untuk Hibah yang berasal dari dalam negeri; b. pembukuan untuk pengurangan saldo kas di Mahkamah Agung dan/atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dari Hibah langsung dalam bentuk uang; dan c. penyampaian salinan bukti penerimaan negara kepada DJPPR. (8) SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB.

(1) Dalam hal pengesahan pendapatan Hibah yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa, PA/KPA menerbitkan SP3HL-BJS. (2) Dalam rangka pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa, PA/KPA menerbitkan MPHL-BJS. (3) PA/KPA mengajukan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersama ke KPPN mitra kerjanya atas seluruh: a. pendapatan Hibah dalam bentuk barang/jasa baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebesar nilai barang/jasa; b. beban jasa untuk pencatatan Hibah dalam bentuk jasa; dan c. barang persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya untuk pencatatan persediaan, aset tetap, dan/atau aset lainnya yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang. (4) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh PA/KPA ke KPPN mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: a. surat penetapan nomor register Hibah; b. BAST; dan c. SPTMHL. (5) Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah BAST ditetapkan dalam tahun anggaran bersangkutan. (6) Dalam hal MPHL-BJS dan SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh PA/KPA ke KPPN mitra kerjanya dilampiri dengan persetujuan MPHL-BJS sebelumnya. (7) SP3HL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini. (8) MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh DJPB. (9) SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat nilai barang/jasa yang diterima dalam mata uang rupiah. (10) Nilai barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diperoleh dari BAST dan/atau dokumen lain yang berisi nilai barang/jasa. (11) Apabila nilai barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam mata uang asing, penjabaran ke dalam mata uang rupiah dilakukan berdasarkan kurs transaksi. (12) Dalam hal nilai barang/jasa dalam BAST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf d hanya mencantumkan nilai mata uang asing, mata uang asing tersebut dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal BAST. (13) Apabila dalam BAST dan/atau dokumen pendukung tidak terdapat nilai barang/jasa, PA/KPA Penerima Hibah melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa yang diterima.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2022 tentang ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Ketiga

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB V