Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus T...

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. 2. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Hakim Khusus adalah hakim karier pengadilan negeri dan pengadilan tinggi pada lingkungan peradilan umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung untuk mengadili perkara tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum. 4. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi pada lingkungan peradilan umum.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Untuk dapat ditetapkan menjadi hakim khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. menguasai pengetahuan tentang pemilihan dan pemilihan umum; dan b. telah melaksanakan tugas sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Koreksi

(1) Ketua Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan hakim khusus pada pengadilan negeri kepada Ketua Mahkamah Agung. (2) Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan hakim khusus pada pengadilan tinggi kepada Ketua Mahkamah Agung. (3) Hakim khusus yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sudah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG.

Pasal 4

(1) Ketua Mahkamah Agung MENETAPKAN hakim khusus dengan surat keputusan. (2) Hakim yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Tindak Pidana Pemilihan tetap sebagai hakim khusus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 5

Apabila terjadi mutasi atau berhalangan tetap pada hakim pengadilan negeri/pengadilan tinggi yang telah ditetapkan sebagai hakim khusus, maka Ketua Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Tinggi mengusulkan penggantinya baik pada pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 6

Koreksi

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku: a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 755); dan b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus Dalam Tindak Pidana Pemilihan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1269), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 7

Koreksi

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, akan diatur tersendiri.

Pasal 8

Koreksi

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD HATTA ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

Pasal 8