PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2021 tentang BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERBAN Nomor 9 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB Kesatu

Jasa Penyelenggaraan Pendidikan pada Poltek STIA LAN

Pasal 6

Koreksi

Mahasiswa dapat dikenakan tarif SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar: a. 0% (nol persen) yang diberikan paling banyak kepada 6 (enam) orang Mahasiswa; atau b. 50% (lima puluh persen) yang diberikan paling banyak kepada 4 (empat) orang Mahasiswa.

Pasal 7

Koreksi

Pengenaan tarif SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada: a. Mahasiswa tidak mampu; b. Mahasiswa yang berprestasi akademik; dan c. Mahasiswa yang berprestasi nonakademik.

Pasal 8

(1) Pengenaan tarif SPP bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: a. pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada Mahasiswa tidak mampu yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol); atau b. pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa tidak mampu yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dari skala 4,00 (empat koma nol). (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 9

(1) Pengenaan tarif bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: a. pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada: 1. Mahasiswa baru yang memiliki nilai hasil ujian masuk tertinggi; atau 2. Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol); atau b. pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol). (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 10

(1) Pengenaan tarif SPP bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: a. pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik paling rendah pada tingkat nasional atau yang setingkat; atau b. pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik paling rendah pada tingkat provinsi/kabupaten/kota atau yang setingkat. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan tarif SPP diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan lain sebagai berikut: a. merupakan Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII; b. memperoleh indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol); dan c. aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 11

Mahasiswa dapat dikenakan tarif pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar: a. 0% (nol persen) yang diberikan paling banyak kepada 1 (satu) orang Mahasiswa; atau b. 50% (lima puluh persen) yang diberikan paling banyak kepada 2 (dua) orang Mahasiswa.

Pasal 12

(1) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan kepada 1 (satu) orang Mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut: a. merupakan Mahasiswa tidak mampu; dan b. memperoleh nilai hasil ujian masuk tertinggi peringkat kesatu. (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Mahasiswa dengan persyaratan sebagai berikut: a. merupakan Mahasiswa tidak mampu; dan b. memperoleh nilai hasil ujian masuk tertinggi peringkat kedua dan ketiga.

BAB 1

Program Sarjana Terapan

Pasal 6

Koreksi

Mahasiswa dapat dikenakan tarif SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar: a. 0% (nol persen) yang diberikan paling banyak kepada 6 (enam) orang Mahasiswa; atau b. 50% (lima puluh persen) yang diberikan paling banyak kepada 4 (empat) orang Mahasiswa.

Pasal 7

Koreksi

Pengenaan tarif SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada: a. Mahasiswa tidak mampu; b. Mahasiswa yang berprestasi akademik; dan c. Mahasiswa yang berprestasi nonakademik.

Pasal 8

(1) Pengenaan tarif SPP bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: a. pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada Mahasiswa tidak mampu yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol); atau b. pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa tidak mampu yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima) dari skala 4,00 (empat koma nol). (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 9

(1) Pengenaan tarif bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: a. pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada: 1. Mahasiswa baru yang memiliki nilai hasil ujian masuk tertinggi; atau 2. Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol); atau b. pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII yang memiliki indeks prestasi paling rendah 3,50 (tiga koma lima nol) dari skala 4,00 (empat koma nol). (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 10

(1) Pengenaan tarif SPP bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut: a. pengenaan tarif SPP sebesar 0% (nol persen) diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik paling rendah pada tingkat nasional atau yang setingkat; atau b. pengenaan tarif SPP sebesar 50% (lima puluh persen) diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi nonakademik paling rendah pada tingkat provinsi/kabupaten/kota atau yang setingkat. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengenaan tarif SPP diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi persyaratan lain sebagai berikut: a. merupakan Mahasiswa semester II sampai dengan semester VIII; b. memperoleh indeks prestasi paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol); dan c. aktif mengikuti kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 11

Mahasiswa dapat dikenakan tarif pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar: a. 0% (nol persen) yang diberikan paling banyak kepada 1 (satu) orang Mahasiswa; atau b. 50% (lima puluh persen) yang diberikan paling banyak kepada 2 (dua) orang Mahasiswa.

Pasal 12

(1) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diberikan kepada 1 (satu) orang Mahasiswa, dengan persyaratan sebagai berikut: a. merupakan Mahasiswa tidak mampu; dan b. memperoleh nilai hasil ujian masuk tertinggi peringkat kesatu. (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan kepada paling banyak 2 (dua) orang Mahasiswa dengan persyaratan sebagai berikut: a. merupakan Mahasiswa tidak mampu; dan b. memperoleh nilai hasil ujian masuk tertinggi peringkat kedua dan ketiga.

Pasal 13

(1) Calon Mahasiswa dapat dikenakan tarif seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sebesar 0% (nol persen) yang diberikan paling banyak kepada 3 (tiga) orang. (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi calon Mahasiswa yang merupakan lulusan terbaik pada program sarjana terapan Poltek STIA LAN.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PNBP YANG BERLAKU PADA LAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Pengenaan tarif bagi Mahasiswa tidak mampu dan Mahasiswa yang berprestasi nonakademik dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Direktur; b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat alasan mengajukan usulan pengenaan tarif; c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dokumen pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur; d. Direktur membentuk tim untuk melakukan seleksi dan/atau verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan e. berdasarkan hasil seleksi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Direktur MENETAPKAN pengenaan tarif kepada Mahasiswa. (2) Pengenaan tarif bagi Mahasiswa yang berprestasi akademik dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. wakil Direktur yang menyelenggarakan tugas di bidang kemahasiswaan menyampaikan usulan tertulis kepada Direktur; b. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat nama Mahasiswa dilampiri dengan dokumen pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Direktur; c. Direktur membentuk tim untuk melakukan seleksi dan/atau verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan d. berdasarkan hasil seleksi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Direktur MENETAPKAN pengenaan tarif kepada Mahasiswa.

Pasal 17

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bagi Mahasiswa yang berprestasi akademik berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengenaan tarif bagi calon Mahasiwa yang mengikuti seleksi program magister terapan Poltek STIA LAN.

Pasal 18

Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut: a. pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan mengajukan surat permohonan kepada Deputi, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum penyelenggaraan Pelatihan MoT atau TOC; b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat kesanggupan untuk menyelenggarakan Pelatihan MoT atau TOC menggunakan sistem e-learning yang dikembangkan oleh LAN; c. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dokumen pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Deputi; d. Deputi melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan e. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Deputi MENETAPKAN pengenaan tarif kepada peserta Pelatihan MoT atau peserta TOC.

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2021 tentang BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20