PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2015 tentang PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

PERBAN Nomor 2 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua Komisi Yudisial, dan Anggota Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota, adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 3. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, selanjutnya disebut Ketua Bidang adalah Anggota Komisi Yudisial yang diberi wewenang dan tugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Komisi Yudisial yang mencakup Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. 4. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal, adalah pejabat setingkat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 5. Kepala Biro adalah pejabat setingkat Eselon II pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan perilaku hakim. 6. Tenaga Ahli adalah pelaksana khusus yang diangkat oleh Sekretaris Jenderal untuk membantu melakukan kegiatan penanganan laporan. 7. Hakim adalah hakim sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dalam UNDANG-UNDANG Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. 8. Pelapor adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan publik, badan hukum, korporasi, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim kepada Komisi Yudisial. 9. Kuasa adalah orang perseorangan, sekelompok orang, atau advokat sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberi kuasa oleh Pelapor untuk mengurus kepentingannya berkaitan dengan Laporan. 10. Terlapor adalah Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. 11. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pembuktian dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan/atau keterangannya mempunyai relevansi dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sedang diproses. 12. Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu Laporan. 13. Petugas Penerima adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro, untuk melakukan penerimaan, pencatatan, dan penomoran Laporan, serta melayani konsultasi atau permintaan informasi atas tahapan penanganan Laporan yang disampaikan secara langsung oleh Pelapor. 14. Petugas Verifikasi adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro, untuk melakukan Verifikasi Laporan. 15. Petugas Anotasi adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro, untuk melakukan Anotasi Laporan. 16. Petugas Pemeriksa adalah petugas yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro, untuk melakukan Pemeriksaan. 17. Petugas Persidangan adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro, untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan Sidang Panel dan/atau Sidang Pleno. 18. Sekretaris Pengganti adalah pegawai Komisi Yudisial yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro, untuk memberikan dukungan administratif dalam pelaksanaan Sidang Panel, dan/atau Sidang Pleno. 19. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, selanjutnya disingkat KEPPH, adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009. 20. Laporan adalah pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran KEPPH. 21. Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Petugas Penerima kepada masyarakat atau Pelapor berkaitan dengan Laporannya. 22. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi Laporan. 23. Registrasi adalah pencatatan dan penomoran Laporan yang telah memenuhi persyaratan dalam buku register Laporan Komisi Yudisial. 24. Pemantauan adalah serangkaian kegiatan pengamatan secara langsung terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan. 25. Investigasi adalah serangkaian kegiatan, dan/atau tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan terkait dengan Laporan. 26. Pemeriksaan adalah pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli, dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. 27. Klarifikasi adalah keterangan tertulis yang disampaikan Pelapor dan/atau Terlapor berkaitan dengan Laporan. 28. Sidang Panel adalah forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus Laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. 29. Sidang Pleno adalah forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus Laporan masyarakat terbukti atau tidak terbukti. 30. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK PELAPOR, TERLAPOR, SAKSI, DAN AHLI

Pasal 4

Koreksi

(1) Pelapor wajib: a. melampirkan dan/atau melengkapi Laporan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini; b. memenuhi permintaan Komisi Yudisial dalam rangka menindaklanjuti Laporan; dan c. menyampaikan bukti-bukti pendukung Laporan. (2) Pelapor berhak: a. melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Terlapor kepada Komisi Yudisial; b. mendapatkan jaminan kerahasiaan atas keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial; c. memperoleh standar pelayanan penanganan Laporan; d. mendapatkan pelayanan penanganan Laporan, informasi atas perkembangan Laporan, surat pemberitahuan hasil akhir penanganan Laporan dan Petikan Putusan Sidang Pleno; e. menyampaikan pengaduan atas kinerja pelayanan penanganan Laporan; dan f. mencabut Laporannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan penanganan Laporan, mekanisme pelayanan penanganan Laporan, mekanisme penyampaian pengaduan atas kinerja pelayanan penanganan Laporan, dan pencabutan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf f diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

(1) Terlapor wajib: a. memenuhi panggilan atau permintaan Klarifikasi Komisi Yudisial berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEPPH; dan b. memberikan keterangan, bukti, dan/atau informasi yang dibutuhkan Komisi Yudisial dalam rangka pembuktian. (2) Terlapor berhak: a. mendapat kebebasan dalam memberikan keterangan kepada Komisi Yudisial atas Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH; b. menerima surat panggilan secara patut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini; c. mendapatkan jaminan kerahasiaan keterangan atau informasi yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial; d. mendapatkan perlakuan yang menjunjung kehormatan, keluhuran, dan martabat Hakim dalam Pemeriksaan yang dilakukan Komisi Yudisial; e. mendapatkan surat pemberitahuan atas hasil akhir penanganan Laporan dan Petikan Putusan Sidang Pleno; f. mendapatkan pemulihan nama baik, harkat, dan martabat apabila hasil pemeriksaan Komisi Yudisial dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH.

Pasal 6

(1) Saksi wajib: a. memenuhi panggilan;dan b. memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berkaitan dengan Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH. (2) Saksi berhak: a. mendapatkan kebebasan dalam memberikan keterangan; b. menerima surat panggilan secara patut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini; dan c. mendapatkan jaminan kerahasiaan.

Pasal 7

(1) Ahli dapat memberikan keterangan secara lisan dan/atau tertulis berdasarkan keahliannya kepada Komisi Yudisial berkaitan dengan Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH. (2) Ahli berhak mendapatkan kebebasan dalam memberikan keterangan kepada Komisi Yudisial atas Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH.

BAB III

PENANGANAN PENDAHULUAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Laporan ditujukan kepada Ketua. (2) Laporan disampaikan dalam Bahasa INDONESIA secara tertulis atau dengan format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat (compact disc) atau yang serupa dengan itu. (3) Laporan dapat disampaikan langsung atau tidak langsung melalui pos, faksimile, atau sistem online.

Pasal 9

Koreksi

(1) Laporan yang disampaikan secara tertulis ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor. (2) Laporan paling sedikit memuat: a. identitas Pelapor, meliputi nama dan alamat surat; b. nama dan tempat tugas Terlapor; dan c. pokok Laporan tentang dugaan pelanggaran KEPPH. (3) Laporan dilampiri: a. fotokopi kartu identitas Pelapor yang masih berlaku; b. surat kuasa khusus dalam hal Pelapor bertindak untuk dan atas nama seseorang; dan c. bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan.

Pasal 10

(1) Dalam hal Pelapor tuna aksara, Laporan dapat disampaikan secara lisan. (2) Laporan yang disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Tim Penanganan Pendahuluan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pelapor.

Pasal 11

(1) Tim Penanganan Pendahuluan terdiri atas Petugas Penerimaan, Petugas Verifikasi, dan/atau Tenaga Ahli. (2) Tim Penanganan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Biro. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. memberikan layanan informasi/Konsultasi; b. menerima, mencatat, dan memberikan nomor laporan masyarakat terkait dugaan laporan KEPPH dan/atau permohonan pemantauan; c. melakukan Verifikasi; d. melakukan Klarifikasi kepada Pelapor; dan e. meneruskan permohonan pemantauan kepada Petugas Pemantauan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan diatur tersendiri di dalam Peraturan Komisi Yudisial.

Pasal 12

(1) Masyarakat atau Pelapor dapat mengajukan permohonan Layanan Informasi/Konsultasi berkaitan dengan Laporannya selama belum dilakukan Registrasi. (2) Materi Layanan Informasi/Konsultasi hanya terbatas pada Laporan yang terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH.

Pasal 13

(1) Tim Penanganan Pendahuluan membuat Laporan Layanan Informasi/Konsultasi pada setiap kegiatan pelayanan. (2) Laporan Layanan Informasi/Konsultasi paling sedikit memuat: a. identitas pemohon Layanan Informasi/Konsultasi; b. waktu pelaksanaan Layanan Informasi/Konsultasi; dan c. materi yang dikonsultasikan.

Pasal 14

(1) Tim Penanganan Pendahuluan melakukan Verifikasi persyaratan Laporan. (2) Dalam hal terdapat Laporan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Penanganan Pendahuluan meminta Klarifikasi dan/atau persyaratan Laporan kepada Pelapor melalui surat dan/atau secara langsung. (3) Surat permintaan Klarifikasi dan/atau persyaratan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Biro. (4) Pelapor wajib memenuhi permintaan Klarifikasi dan/atau persyaratan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat diterima. (5) Dalam hal Pelapor tidak memenuhi permintaan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komisi Yudisial menyatakan Laporan tidak dapat diterima.

Pasal 15

(1) Dalam hal permintaan persyaratan Laporan dan/atau Klarifikasi dilakukan secara langsung, wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala Biro. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyebutkan alasan yang sah sebagai bahan pertimbangan Kepala Biro untuk memberikan persetujuan.

Pasal 16

(1) Penanganan Pendahuluan dinyatakan selesai dalam hal: a. Laporan telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan Registrasi; b. Laporan bukan wewenang dan tugas Komisi Yudisial; c. Laporan tidak memenuhi persyaratan setelah melewati jangka waktu; atau d. Laporan dicabut. (2) Hasil Penanganan Pendahuluan dituangkan dalam Laporan Penanganan Pendahuluan. (3) Dalam hal Laporan bukan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, Tim Penanganan Pendahuluan dapat mengusulkan untuk meneruskan Laporan kepada lembaga yang berwenang dan/atau Laporan diarsipkan.

BAB IV

PENANGANAN LANJUTAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Tim Penanganan Lanjutan terdiri atas Petugas Pemeriksa, Petugas Anotasi dan/atau Tenaga Ahli. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Petugas Pemantauan dan/atau Petugas Investigasi. (3) Tim Penanganan Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui Keputusan Sekretaris Jenderal atas usul Kepala Biro. (4) Tim Penanganan Lanjutan bertugas: a. melakukan analisis Laporan; dan b. melakukan pemeriksaan Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor.

Pasal 18

Analisis Laporan dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nomor Register; b. identitas Pelapor dan Terlapor; c. kasus posisi; d. pokok laporan; e. data pendukung yang dilampirkan; f. analisis; dan g. simpulan dan saran

Pasal 19

(1) Dalam hal Penanganan Lanjutan memerlukan untuk dilakukan investigasi, Tim Penanganan Lanjutan dapat menyampaikan permohonan investigasi secara tertulis kepada Anggota yang membidangi investigasi melalui Kepala Biro. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal.

Pasal 20

Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan/atau Ahli dilaksanakan berdasarkan hasil analisis Tim Penanganan Lanjutan.

Pasal 21

(1) Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan/atau Ahli didahului dengan pemanggilan melalui surat panggilan. (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterima Pelapor, Saksi dan/atau Ahli paling lama 3 (tiga) hari sebelum Pemeriksaan. (3) Surat panggilan dapat dikirimkan melalui pos, faksimile dan/atau surat elektronik. (4) Dalam hal surat panggilan dikirimkan melalui faksimile dan/atau surat elektronik, surat pemanggilan asli wajib diberikan kepada Pelapor, Saksi dan/atau Ahli.

Pasal 22

(1) Surat panggilan kepada Pelapor harus diterima paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pemeriksaan. (2) Apabila Pelapor tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Pemeriksaan yang tercantum pada surat panggilan pertama. (3) Apabila Pelapor tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan dengan alasan yang sah, dapat dilakukan pemanggilan ketiga dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Pemeriksaan yang tercantum pada surat panggilan kedua. (4) Dalam hal Pelapor tidak memenuhi 3 (tiga) kali panggilan dengan alasan yang sah atau tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan tanpa alasan yang sah, Sidang Panel dapat menyatakan Laporan gugur yang dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 23

(1) Surat panggilan kepada Saksi harus diterima paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pemeriksaan. (2) Apabila Saksi tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemeriksaan yang tercantum pada panggilan pertama. (3) Apabila Saksi tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan dengan alasan yang sah, dapat dilakukan pemanggilan ketiga dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Pemeriksaan yang tercantum pada surat panggilan kedua. (4) Dalam hal Saksi tidak memenuhi 3 (tiga) panggilan tanpa alasan yang sah, Komisi Yudisial dapat memanggil Saksi dengan paksa. (5) Pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan berdasarkan Putusan Sidang Pleno.

Pasal 24

(1) Dalam hal Saksi merupakan pegawai instansi, surat panggilan ditembuskan kepada atasan yang bersangkutan. (2) Komisi Yudisial dapat mengirimkan surat permohonan bantuan kepada atasan Saksi untuk menugaskan Saksi agar memenuhi panggilan Komisi Yudisial. (3) Surat permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris Jenderal atas nama Ketua.

Pasal 25

(1) Surat panggilan kepada Ahli harus diterima paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pemeriksaan. (2) Dalam hal Ahli adalah pegawai instansi, surat panggilan ditembuskan kepada pimpinan instansi. (3) Komisi Yudisial dapat mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pimpinan instansi untuk menugaskan Ahli agar memenuhi panggilan Komisi Yudisial. (4) Surat permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, atau Sekretaris Jenderal atas nama Ketua.

Pasal 26

Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan/atau Ahli dilakukan: a. secara tertutup dan bersifat rahasia; b. di kantor Komisi Yudisial atau di tempat lain yang ditentukan oleh Petugas Pemeriksa; c. pada hari dan jam kerja, kecuali dalam hal tertentu pemeriksaan dapat dilakukan di luar hari dan jam kerja; dan d. secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam hal Pelapor, Saksi atau Ahli lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 27

Pasal 28

(1) Setiap Pemeriksaan wajib dibuat Berita Acara Pemeriksaan. (2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama, Berita Acara Pemeriksaan dibuat secara terpisah. (3) Salinan Berita Acara Pemeriksaan dapat diberikan kepada Pelapor, Saksi atau Ahli atas permintaannya.

Pasal 29

(1) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan Pelapor, Saksi atau Ahli. (2) Dalam hal Pelapor, Saksi, atau Ahli tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan dibuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan Pelapor, Saksi, atau Ahli. (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Pasal 30

(1) Hasil Pemeriksaan Pelapor, Saksi, atau Ahli dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pendahuluan yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa. (2) Tim Penanganan Lanjutan melakukan pemaparan Laporan Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sidang Panel. (3) Laporan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pelapor dan Terlapor; b. dasar Pemeriksaan; c. kasus posisi; d. pokok Laporan; e. keterangan Terlapor; f. analisis; g. kesimpulan; dan h. saran.

BAB Kedua

Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan/atau Ahli

Pasal 20

Koreksi

Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan/atau Ahli dilaksanakan berdasarkan hasil analisis Tim Penanganan Lanjutan.

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pelaksanaan Pemeriksaan Pelapor, Saksi, dan/atau Ahli

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

(1) Pelapor, Saksi, atau Ahli dapat diminta untuk bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan kepada Komisi Yudisial. (2) Lafal sumpah atau janji Pelapor atau Saksi: a. bagi yang beragama Islam: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.” b. bagi yang beragama Katholik: “Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.” c. bagi yang beragama Protestan: “Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya” d. bagi yang beragama Hindu: “Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.” e. bagi yang beragama Budha: “Demi Sang Hyang Adhi Budha saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.” (3) Lafal sumpah atau janji Ahli: a. bagi yang beragama Islam: “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur-jujurnya, tanpa memihak dan profesional”. b. bagi yang beragama Katholik: “Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur- jujurnya, tanpa memihak dan profesional”. c. bagi yang beragama Protestan: “Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur-jujurnya, tanpa memihak dan profesional. Semoga Tuhan menolong saya.” d. bagi yang beragama Hindu: “Om Atah Parama Wisesa, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur- jujurnya, tanpa memihak dan profesional.” e. bagi yang beragama Budha: “Demi Sang Hyang Adhi Budha saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan sesuatu yang diminta untuk diterangkan sesuai keahlian saya dengan sejujur- jujurnya, tanpa memihak dan profesional.”

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

PEMERIKSAAN TERLAPOR

Pasal 35

Koreksi

(1) Laporan dapat ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilakukan: a. pemeriksaan terhadap Terlapor; atau b. permintaan Klarifikasi kepada Terlapor. (2) Pemeriksaan terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh 1 (satu) orang Anggota yang ditunjuk dalam Sidang Paneldan dibantu oleh Tim Penanganan Lanjutan.

Pasal 36

Koreksi

(1) Surat panggilan kepada Terlapor harus diterima paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan. (2) Surat panggilan kepada Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua. (3) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi panggilan, dilakukan pemanggilan kedua dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Pemeriksaan yang tercantum pada surat panggilan pertama. (4) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan dengan alasan yang sah, dilakukan pemanggilan ketiga dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Pemeriksaan yang tercantum pada surat panggilan kedua. (5) Dalam hal Terlapor tidak memenuhi 3 (tiga) kali panggilan dengan alasan yang sah atau tidak memenuhi 2 (dua) kali panggilan tanpa alasan yang sah, Terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan keterangan. (6) Dalam hal Terlapor tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Komisi Yudisial dapat mengambil keputusan atas Laporan hanya berdasarkan data yang diperoleh Komisi Yudisial.

Pasal 37

(1) Surat panggilan kepada Terlapor ditembuskan kepada atasan Terlapor secara berjenjang. (2) Komisi Yudisial mengirimkan surat permohonan bantuan kepada atasan Terlapor untuk menugaskan Terlapor agar memenuhi panggilan Komisi Yudisial. (3) Surat permohonan bantuan kepada atasan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua.

Pasal 38

(1) Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan berdasarkan hasil Keputusan Sidang Panel. (2) Dalam hal Terlapor lebih dari 1 (satu) satu orang, pemeriksaan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. (3) Setiap Pemeriksaan wajib dibuat Berita Acara Pemeriksaan. (4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama, masing-masing Terlapor dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. (5) Salinan Berita Acara Pemeriksaan dapat diberikan kepada Terlapor atas permintaan secara tertulis.

Pasal 39

(1) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Anggota, Petugas Pemeriksa dan Terlapor. (2) Dalam hal Terlapor tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Anggota dan Petugas Pemeriksa serta dibuat Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terlapor, Anggota dan Petugas Pemeriksa. (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Pasal 40

(1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Anggota dan Petugas Pemeriksa.

Pasal 41

(1) Komisi Yudisial dapat meminta Klarifikasi kepada Terlapor berdasarkan Keputusan Sidang Panel. (2) Surat permintaan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada pimpinan Terlapor. (3) Terlapor memberikan tanggapan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan Klarifikasi diterima.

Pasal 42

(1) Dalam hal Terlapor memberikan Klarifikasi, Petugas Pemeriksa melakukan analisis terhadap Klarifikasi tersebut. (2) Dalam hal Terlapor tidak memberikan Klarifikasi setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada Pimpinan Mahkamah Agung. (3) Dalam hal Terlapor tidak memberikan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Terlapor dianggap tidak menggunakan haknya untuk memberikan Klarifikasi. (4) Dalam hal Terlapor tidak menggunakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Komisi Yudisial dapat mengambil keputusan atas Laporan hanya berdasarkan data yang diperoleh Komisi Yudisial.

Pasal 43

(1) Hasil Pemeriksaan dan/atau Klarifikasi Terlapor dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota dan Petugas Pemeriksa. (2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Terlapor dan Pelapor; b. dasar Pemeriksaan; c. kasus Posisi; d. pokok Laporan; e. keterangan dan/atau Klarifikasi; f. analisis; g. kesimpulan; dan h. saran. (3) Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan dalam Sidang Pleno oleh Anggota yang ditunjuk dalam Sidang Panel.

BAB VII

SIDANG PLENO

Pasal 44

Koreksi

(1) Sidang Pleno dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. (2) Sidang Pleno dilakukan oleh Majelis yang terdiri atas 7 (tujuh) orang Anggota atau paling sedikit 5 (lima) orang Anggota. (3) Majelis sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wakil Ketua.

Pasal 45

Koreksi

(1) Sidang Pleno dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak tanggal penetapan sidang. (2) Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua. (3) Dalam hal Ketua berhalangan, Sidang Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua. (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan dalam waktu bersamaan, Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua Bidang atau Anggota yang dipilih oleh Majelis Sidang Pleno.

Pasal 46

(1) Pelaksanaan Sidang Pleno dibantu oleh Petugas Persidangan yang ditunjuk sebagai Sekretaris Pengganti. (2) Sidang Pleno dapat menghadirkan Tim Penanganan Lanjutan. (3) Setiap pelaksanaan Sidang Pleno wajib dibuat Berita Acara Sidang Pleno. (4) Berita Acara Sidang Pleno ditandatangani oleh ketua Sidang Pleno dan Sekretaris Pengganti.

Pasal 47

(1) Pengambilan Putusan Sidang Pleno dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak. (3) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, diambil keputusan yang paling menguntungkan Terlapor. (4) Pendapat anggota Sidang Pleno yang berbeda dicatat dalam Berita Acara Sidang Pleno dan Putusan Sidang Pleno.

Pasal 48

(1) Sidang Pleno dilaksanakan untuk memutus: a. Terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH; atau b. Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. (2) Hasil Sidang Pleno dituangkan dalam Putusan Sidang Pleno oleh Sekretaris Pengganti. (3) Putusan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua dan anggota Sidang Pleno serta Sekretaris Pengganti. (4) Sidang Pleno menunjuk 1 (satu) Anggota dari Majelis sebagai penanggung jawab pembuatan Putusan Sidang Pleno.

Pasal 49

Putusan Sidang Pleno memuat: a. nomor putusan; b. irah-irah yang berbunyi “DEMI MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; c. identitas Terlapor dan Pelapor; d. duduk permasalahan; e. dasar kewenangan; f. pertimbangan etik; g. amar putusan; h. hari dan tanggal putusan; dan i. nama dan tanda tangan ketua dan anggota Sidang Pleno serta Sekretaris Pengganti.

Pasal 50

(1) Pengambilan Putusan Sidang Pleno dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan. (2) Pengambilan Putusan Sidang Pleno wajib mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti dan pendapat Anggota Majelis. (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. keterangan Pelapor; b. keterangan Saksi; c. keterangan Ahli; d. keterangan Terlapor; e. surat; f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;dan g. petunjuk.

Pasal 51

(1) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, Sidang Pleno memutus jenis sanksi. (2) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, Komisi Yudisial memulihkan nama baik Terlapor.

Pasal 52

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) berupa: a. sanksi ringan, terdiri atas: 1. teguran lisan; 2. teguran tertulis; atau 3. pernyataan tidak puas secara tertulis. b. sanksi sedang, terdiri atas: 1. penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 2. penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; 3. penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau 4. hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan. c. sanksi berat, terdiri atas: 1. pembebasan dari jabatan struktural; 2. hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; 3. pemberhentian sementara; 4. pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau 5. pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Pasal 53

(1) Dalam hal Terlapor dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, huruf b angka 1 sampai dengan angka 4, dan huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, Komisi Yudisial mengirimkan surat pemberitahuan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung dan tembusan kepada Terlapor. (2) Dalam hal Terlapor dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c angka 4 dan angka 5, Komisi Yudisial mengirimkan surat pemberitahuan usul penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung dengan permintaan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim dan tembusan kepada Terlapor. (3) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan melalui surat pemberitahuan hasil akhir penanganan Laporan yang disampaikan kepada Terlapor dengan tembusan kepada atasan Terlapor secara berjenjang.

Pasal 54

(1) Sekretaris Pengganti membuat surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan Salinan Putusan Sidang Pleno. (2) Sekretaris Pengganti membuat surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dengan melampirkan Petikan Putusan Sidang Pleno. (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua. (4) Sekretaris Pengganti membuat surat pemberitahuan kepada Pelapor tentang berakhirnya penanganan Laporan. (5) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri Petikan Putusan Sidang Pleno.

Pasal 55

Putusan Sidang Pleno tidak dapat diajukan keberatan oleh Pelapor dan/atau Terlapor.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2015 tentang PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Ketiga

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VI

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42