PERBAN

Peraturan Badan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

PERBAN Nomor 29 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 974), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (6) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pasal 37

Koreksi

(1) LADK Pasangan Calon Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK; d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; dan e. Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing Pasangan Calon. (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye. (3) Format LADK Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (4) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (5) Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk: a. 1 (satu) rangkap naskah asli (hardcopy); dan b. naskah asli elektronik (softcopy). (6) Penyampaian LADK Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk: a. 1 (satu) rangkap naskah asli (hardcopy); dan b. naskah asli elektronik (softcopy). (7) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. 4. Ketentuan huruf c ayat (1), huruf a ayat (6), dan huruf a ayat (7) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Koreksi

(1) LADK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK; d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain; dan e. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik. (2) Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye. (3) LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (4) Format LADK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (5) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan LADK Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (6) Penyampaian LADK Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk: a. 1 (satu) rangkap naskah asli (hardcopy); dan b. naskah asli elektronik (softcopy). (7) Penyampaian LADK Partai Politik tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk: a. 1 (satu) rangkap naskah asli (hardcopy); dan b. naskah asli elektronik (softcopy). (8) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. 5. Ketentuan huruf c ayat (1) dan huruf a ayat (5) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Koreksi

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima LADK dari Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), Pasal 38 ayat (8), dan Pasal 39 ayat (6). (2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIPKabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap: a. cakupan informasi; dan b. format LADK. (3) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LADK Peserta Pemilu belum mencakup semua informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1), dan/atau format LADK dinyatakan tidak sesuai, Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye harus memperbaiki LADK tersebut. (4) Apabila cakupan informasi dan/atau format LADK dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat catatan khusus dan dituangkan ke dalam berita acara, serta menyampaikan kepada Peserta Pemilu. (5) Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye wajib memperbaiki LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan menyampaikan LADK hasil perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 5 (lima) Hari sejak penyampaian Berita Acara kepada Peserta Pemilu, sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LADK Peserta Pemilu sudah mencakup semua informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau format LADK dinyatakan sudah sesuai, KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye/Petugas Penghubung. (7) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara. (8) Tanda terima dan berita acara LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dibuat dengan format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pencermatan terhadap LADK Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU. 7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Badan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Pasal I

Pasal 13

Pasal I

Pasal 13

Pasal 26

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 49

Pasal 53

Pasal 55

Pasal 62

Pasal 73

Pasal 76

Pasal II