Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
PERBAN Nomor 20 Tahun 2018
Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Dalam Peraturan Komisi ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilu Terakhir adalah Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Derah yang diselenggarakan paling akhir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Kesatuan Republik INDONESIA Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilu di Aceh.
8. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.
9. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
10. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
11. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
12. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu
PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota DPR, anggota DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
13. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
14. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, anggota DPR, anggota DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh dan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.
15. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan
sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilu.
16. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilu.
17. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilu.
18. Panitia Pemilu adalah badan adhoc Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri sebagai satu kesatuan fungsi dan berada dalam koordinasi Komisi Pemilihan Umum.
19. Panitia Pengawas adalah badan adhoc Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagai satu kesatuan fungsi dan berada dalam koordinasi Bawaslu.
20. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.
21. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
22. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
23. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
24. Daftar Calon Sementara Anggota DPR, Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCS Anggota DPR, DCS Anggota DPRD Provinsi dan DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.
25. Daerah Pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah wilayah administrasi pemerintahan atau gabungan wilayah administrasi pemerintahan atau bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai
dasar pengajuan calon oleh Pimpinan Partai Politik, dan penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
26. Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nomor urut calon, pas foto calon, nama lengkap calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal calon.
27. Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon serta kebenaran dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
28. Petugas Penghubung adalah pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal calon, penyusunan dan penetapan DCS, pengajuan pengganti bakal calon, serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
29. Sinkronisasi daftar bakal calon adalah pencocokkan dan pemeriksaan data daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mengetahui pengajuan bakal calon oleh Dewan Pengurus Pusat/Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Pengurus Daerah/Dewan Pengurus Cabang Partai Politik pada lebih dari satu lembaga perwakilan dan/atau lebih dari
satu Dapil serta pengajuan bakal calon oleh lebih dari satu Partai Politik.
30. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
31. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
32. Surat keterangan pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
33. Hari adalah hari kalender.
(1) Pemilu calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(2) Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip:
a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. berkepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
g. terbuka;
h. proporsional;
i. profesional;
j. akuntabel;
k. efektif;
l. efisiensi; dan
m. aksesibilitas.
(1) Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
(3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.
Pasal 5
Pengajuan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.
Pasal 6
(1) Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
b. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
c. disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
d. di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.
(2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
(3) Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9
(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari.
(2) Dalam pengumuman pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:
a. syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon; dan
b. waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon.
(3) Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupeten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut:
a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
b. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
(5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 10
(1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(2) Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(3) Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon.
(4) Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon.
(5) Partai Politik dapat menunjuk Petugas Penghubung untuk memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 11
(1) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa:
a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B;
b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1;
c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2; dan
d. pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3.
(2) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Partai Politik atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.
(3) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik tingkat provinsi atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.
(4) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.
(5) Penandatanganan dokumen peryaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilakukan oleh pimpinan lainnya atau Pelaksana Tugas (Plt) atau sebutan lain sepanjang diatur dalam AD/ART Partai Politik.
(6) Penunjukan pimpinan lainnya atau Pelaksana Tugas (Plt) atau sebutan lainnya dibuktikan dengan Keputusan
Pimpinan Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART Partai Politik.
Pasal 12
Surat pencalonan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilampiri:
a. salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya; dan
b. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya yang menyatakan bahwa telah melakukan mekanisme seleksi secara demokratis dan terbuka yang dilampiri dengan salinan AD dan ART Partai Politik atau aturan internal Partai Politik yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.
Pasal 13
Pasal 14
(1) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama Partai Politik dan Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map.
Pasal 15
Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:
a. menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon dari Partai Politik yang memuat informasi:
1) nama Partai Politik;
2) hari, tanggal dan waktu pengajuan bakal calon; dan 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (email) dan faksimile Partai Politik yang mengajukan bakal calon, dan Petugas Penghubung;
b. menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik pada setiap tingkatan; dan
c. meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen peryaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon.
(1) Partai Politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2) Setiap Partai Politik melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.
(3) Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.
Pasal 5
Pengajuan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum hari pemungutan suara.
(1) Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:
a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
b. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
c. disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
d. di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.
(2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.
(3) Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.
(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara INDONESIA dan harus memenuhi persyaratan:
a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa INDONESIA;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f. setia kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
i. terdaftar sebagai pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
k. mengundurkan diri sebagai:
1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
2) kepala desa;
3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
4) Aparatur Sipil Negara;
5) anggota Tentara Nasional INDONESIA;
6) anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
o. menjadi anggota Partai Politik;
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.
(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:
a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan
b. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.
(5) Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf s disampaikan kepada:
a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR;
b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi; dan
c. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(6) Dalam hal terdapat kondisi:
a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;
b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau
c. tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari.
(2) Dalam pengumuman pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:
a. syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon; dan
b. waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon.
(3) Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupeten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut:
a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
b. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
(5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 10
(1) Partai Politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(2) Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
(3) Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon.
(4) Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) Hari sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon.
(5) Partai Politik dapat menunjuk Petugas Penghubung untuk memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 11
(1) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa:
a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B;
b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1;
c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2; dan
d. pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3.
(2) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPR disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Partai Politik atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.
(3) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan wilayah/daerah Partai Politik tingkat provinsi atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.
(4) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disahkan dan ditandatangani asli oleh ketua dan sekretaris dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau nama lainnya dan dibubuhi cap basah.
(5) Penandatanganan dokumen peryaratan pengajuan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilakukan oleh pimpinan lainnya atau Pelaksana Tugas (Plt) atau sebutan lain sepanjang diatur dalam AD/ART Partai Politik.
(6) Penunjukan pimpinan lainnya atau Pelaksana Tugas (Plt) atau sebutan lainnya dibuktikan dengan Keputusan
Pimpinan Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART Partai Politik.
Pasal 12
Surat pencalonan dan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilampiri:
a. salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat untuk kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya; dan
b. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya yang menyatakan bahwa telah melakukan mekanisme seleksi secara demokratis dan terbuka yang dilampiri dengan salinan AD dan ART Partai Politik atau aturan internal Partai Politik yang mengatur mekanisme seleksi, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkatannya.
Pasal 13
Pasal 14
(1) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama Partai Politik dan Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map.
Pasal 15
Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas:
a. menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon dari Partai Politik yang memuat informasi:
1) nama Partai Politik;
2) hari, tanggal dan waktu pengajuan bakal calon; dan 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (email) dan faksimile Partai Politik yang mengajukan bakal calon, dan Petugas Penghubung;
b. menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik pada setiap tingkatan; dan
c. meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen peryaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon.
(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c selama masa pengajuan bakal calon.
(2) Dalam hal penelitian pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf
c telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Partai Politik menggunakan formulir Model TT.Pd.
(3) Apabila setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen formulir Model B, formulir Model B.1 seluruh Dapil, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3 kepada Partai Politik yang bersangkutan.
(4) Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara menggunakan formulir Model BA.Pengembalian.
(5) Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen formulir Model B, formulir Model B.1, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta menyampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pengajuan bakal calon.
(6) Apabila sampai dengan akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, terdapat satu atau lebih dokumen syarat pengajuan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:
a. menolak pengajuan bakal calon dari Partai Politik apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
b. meminta kepada Partai Politik untuk mencoret nama bakal calon pada formulir Model B.1, dibubuhi paraf oleh Petugas Penghubung, dan melakukan penyesuaian terhadap formulir Model B, dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
c. menyatakan Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon pada suatu Dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d; dan/atau
d. menolak pengajuan bakal calon oleh Partai Politik yang tidak menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.
Pasal 17
(1) Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dapat ditandatangani oleh pengurus selain Pimpinan Partai Politik yang diberikan wewenang sesuai AD dan ART Partai Politik yang bersangkutan.
(2) Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang ditandatangani oleh pengurus selain Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
(3) Pimpinan Partai Politik yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
a. meninggal dunia; atau
b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon.
(2) Dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf i dinyatakan sah apabila ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan.
(3) Dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dinyatakan sah apabila dilegalisasi asli oleh instansi yang berwenang.
(4) Nama lengkap calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada dokumen syarat pengajuan bakal calon dan dokumen syarat calon, DCT dan surat suara, harus sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik calon yang bersangkutan.
(5) Dalam hal penulisan nama calon pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbeda dengan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perbedaan nama tersebut dapat diterima sepanjang dibuktikan dengan penetapan pengadilan.
(6) Dalam hal terdapat perbedaan penulisan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota antara Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Ijazah/STTB, penulisan nama calon pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada penulisan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
(7) Dalam hal terdapat perbedaan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), bakal calon wajib menyampaikan surat keterangan dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa calon yang namanya tercantum pada Ijazah/STTB sama dengan calon yang namanya tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
(8) Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap dokumen syarat bakal calon, KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
(9) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi yang berwenang menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam berita acara.
(10) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP dan lampirannya.
(11) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan formulir Model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Partai Politik atau Petugas Penghubung paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya masa verifikasi.
(12) Formulir Model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bukan merupakan bukti penetapan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(13) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model BA.HP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) melalui laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(14) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan.
(15) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan masyarakat, terbukti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan.
Pasal 19
(1) Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan.
(2) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi.
(3) Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.
(4) Sebelum menyerahkan dokumen perbaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data perbaikan bakal calon, serta mengunggah dokumen perbaikan persyaratan pengajuan dan/atau dokumen syarat bakal calon ke dalam Silon.
(5) Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sejak Partai Politik menerima hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
Pasal 20
(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) Hari.
(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat
(1), Partai Politik tidak memenuhi persyaratan bakal calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota mencoret nama bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan.
(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya.
BAB V
PENYUSUNAN DAN PENGUMUMAN DAFTAR CALON SEMENTARA DAN DAFTAR CALON TETAP
(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
(2) Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon dan disusun menggunakan formulir:
a. Model DCS anggota DPR;
b. Model DCS anggota DPRD Provinsi; dan
c. Model DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik.
(4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada rancangan DCS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
(5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) DCS sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 22
(1) Penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari.
(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon, meliputi paling sedikit pada:
a. 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;
b. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
c. sarana pengumuman lainnya.
(3) Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan.
(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan pelaksanaan
pakta integritas yang diajukan masing-masing Partai Politik paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
Pasal 23
(1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila:
a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon;
b. bakal calon meninggal dunia; atau
c. bakal calon mengundurkan diri.
(2) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diajukan calon pengganti tanpa mengubah nomor urut calon yang tidak diganti.
(3) Apabila Partai Politik mengubah nomor urut calon yang tidak diganti dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan nomor urut ke susunan semula.
(4) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat diajukan calon pengganti dan urutan nama dalam DCS disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.
(5) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama.
(6) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.
Pasal 24
Pasal 25
(1) Berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun formulir Model BA.HP dan lampirannya.
(2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti bakal calon tersebut dimasukkan ke dalam:
a. rancangan DCT DPR oleh KPU;
b. rancangan DCT DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; atau
c. rancangan DCT DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.
(3) Nomor urut pengganti bakal calon dalam rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan nomor urut calon yang diganti.
(4) Apabila Partai Politik tidak mengajukan pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), urutan nama dalam rancangan DCT disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.
Pasal 26
(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon.
(2) Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama, dan pas foto terbaru bakal calon dan disusun menggunakan formulir:
a. Model DCT Anggota DPR;
b. Model DCT Anggota DPRD Provinsi; dan
c. Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik.
(4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
(5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN DCT anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 27
Pasal 28
(1) Penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari.
(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 selama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCT meliputi paling sedikit:
a. pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional; atau
b. pada 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
c. sarana pengumuman lainnya.
(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan dilaksanakannya pakta integritas yang diajukan oleh Partai Politik masing- masing pada media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
(4) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Dapil.
Pasal 29
(1) Terhadap calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8), Partai Politik tidak dapat mengajukan calon pengganti.
(2) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicantumkan dalam rancangan DCT, dan urutan nama disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.
Pasal 30
(1) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
Pasal 31
(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada Partai Politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2) Partai Politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik.
(3) Penggantian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah MENETAPKAN DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
Pasal 32
(1) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak mempengaruhi DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak dapat diganti oleh Partai Politik.
(3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, sebelum KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dapat diganti oleh Partai Politik pada masa perbaikan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pasal 33
(1) Partai Politik mengajukan bakal calon pengganti kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sejak menerima permintaan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
(2) Partai Politik menyampaikan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam surat pencalonan sebagaimana tercantum dalam formulir Model B, daftar bakal calon sebagaimana tercantum dalam formulir Model B.1, dan dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon.
(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi/penelitian terhadap:
a. surat pencalonan sebagaimana tercantum dalam formulir Model B;
b. daftar bakal calon sebagaimana tercantum dalam formulir Model B.1; dan
c. dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan bakal calon pengganti dari Partai Politik.
Pasal 34
(1) Dalam hal bakal calon meninggal dunia pada masa setelah penetapan DCS sampai dengan 13 (tiga belas) Hari sebelum penetapan DCT, Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti.
(2) Pengajuan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) Hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.
(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen pengganti bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan.
(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pengganti bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 2 (dua) Hari sejak dimulainya masa verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 35
(1) Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.
(3) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT.
(4) Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
(2) Rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama dan pas foto terbaru bakal calon dan disusun menggunakan formulir:
a. Model DCS anggota DPR;
b. Model DCS anggota DPRD Provinsi; dan
c. Model DCS anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik.
(4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan pada rancangan DCS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
(5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) DCS sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 22
(1) Penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari.
(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon, meliputi paling sedikit pada:
a. 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;
b. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
c. sarana pengumuman lainnya.
(3) Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan.
(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan pelaksanaan
pakta integritas yang diajukan masing-masing Partai Politik paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
Pasal 23
(1) DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila:
a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon;
b. bakal calon meninggal dunia; atau
c. bakal calon mengundurkan diri.
(2) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diajukan calon pengganti tanpa mengubah nomor urut calon yang tidak diganti.
(3) Apabila Partai Politik mengubah nomor urut calon yang tidak diganti dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan nomor urut ke susunan semula.
(4) Perubahan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dapat diajukan calon pengganti dan urutan nama dalam DCS disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.
(5) Dalam hal pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama.
(6) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat, Partai Politik dapat mengganti bakal calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.
Pasal 24
Pasal 25
(1) Berdasarkan hasil verifikasi syarat pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun formulir Model BA.HP dan lampirannya.
(2) Apabila hasil verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, pengganti bakal calon tersebut dimasukkan ke dalam:
a. rancangan DCT DPR oleh KPU;
b. rancangan DCT DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; atau
c. rancangan DCT DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota.
(3) Nomor urut pengganti bakal calon dalam rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan nomor urut calon yang diganti.
(4) Apabila Partai Politik tidak mengajukan pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), urutan nama dalam rancangan DCT disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.
(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon.
(2) Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik serta nomor urut, nama, dan pas foto terbaru bakal calon dan disusun menggunakan formulir:
a. Model DCT Anggota DPR;
b. Model DCT Anggota DPRD Provinsi; dan
c. Model DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik.
(4) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Petugas Penghubung Partai Politik tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan pencalonan.
(5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN DCT anggota DPR, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Pasal 27
Pasal 28
(1) Penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan selama 7 (tujuh) Hari.
(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 selama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCT meliputi paling sedikit:
a. pada 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional; atau
b. pada 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan
c. sarana pengumuman lainnya.
(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan dilaksanakannya pakta integritas yang diajukan oleh Partai Politik masing- masing pada media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.
(4) DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setiap Dapil.
Pasal 29
(1) Terhadap calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (8), Partai Politik tidak dapat mengajukan calon pengganti.
(2) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicantumkan dalam rancangan DCT, dan urutan nama disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.
(1) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatan untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.
Pasal 31
(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada Partai Politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai pengganti bakal calon yang terbukti memalsukan atau menggunakan dokumen palsu paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2) Partai Politik mengajukan nama bakal calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak surat permintaan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik.
(3) Penggantian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah MENETAPKAN DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
Pasal 32
(1) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak mempengaruhi DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, setelah KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak dapat diganti oleh Partai Politik.
(3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa bakal calon terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu yang diucapkan dalam sidang pengadilan, sebelum KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota MENETAPKAN DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dapat diganti oleh Partai Politik pada masa perbaikan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pasal 33
(1) Partai Politik mengajukan bakal calon pengganti kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, sejak menerima permintaan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
(2) Partai Politik menyampaikan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam surat pencalonan sebagaimana tercantum dalam formulir Model B, daftar bakal calon sebagaimana tercantum dalam formulir Model B.1, dan dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon.
(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi/penelitian terhadap:
a. surat pencalonan sebagaimana tercantum dalam formulir Model B;
b. daftar bakal calon sebagaimana tercantum dalam formulir Model B.1; dan
c. dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen persyaratan bakal calon pengganti dari Partai Politik.
Pasal 34
(1) Dalam hal bakal calon meninggal dunia pada masa setelah penetapan DCS sampai dengan 13 (tiga belas) Hari sebelum penetapan DCT, Partai Politik dapat mengajukan bakal calon pengganti.
(2) Pengajuan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) Hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia, dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.
(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap
kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen pengganti bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan.
(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pengganti bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 2 (dua) Hari sejak dimulainya masa verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 35
(1) Dalam hal calon meninggal dunia atau terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Berita acara dan menerbitkan perubahan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah dengan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon.
(3) Dalam hal terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e setelah penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan dari DCT.
(4) Partai Politik tidak dapat melakukan penggantian terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(1) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
(2) Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
(3) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mencantumkan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon yang bersangkutan wajib mencantumkan riwayat pendidikan sesuai dengan gelar akademik dimaksud pada daftar riwayat hidup menggunakan formulir Model BB.2.
Pasal 37
(1) Dalam hal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
(2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota tentang penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada PRESIDEN, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur.
Pasal 38
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) pada laman KPU.
Pasal 39
Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berpedoman kepada Peraturan KPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
Pasal 40
(1) Pencalonan anggota DPRA dan DPRK di Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Komisi ini kecuali yang
sudah diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh.
(2) Pencalonan anggota DPRP dan DPR Papua Barat berpedoman pada Peraturan Komisi ini kecuali yang sudah diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Pasal 41
Formulir untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diperoleh dari naskah asli elektronik (softcopy) yang diberikan oleh:
a. KPU kepada Partai Politik melalui Petugas Penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat mandat dari Pimpinan Partai Politik, untuk bakal calon anggota DPR;
b. KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Partai Politik tingkat provinsi melalui Petugas Penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat mandat dari Pimpinan Partai Politik, untuk bakal calon anggota DPRD Provinsi; dan
c. KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota melalui Petugas Penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat mandat dari Pimpinan Partai Politik, untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Pasal 42
(1) Formulir yang digunakan oleh Partai Politik dan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari:
a. Model B merupakan Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
b. Model B.1 merupakan Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Setiap Dapil;
c. Model B.2 merupakan Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis;
d. Model B.3 merupakan Pakta Integritas Pengajuan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
e. Model BB.1 merupakan Surat Pernyataan Calon;
dan
f. Model BB.2 merupakan Daftar Riwayat Hidup dan Informasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Jenis dan contoh formulir untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
Pasal 43
(1) Untuk efisiensi dan efektifitas verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU dapat memanfaatkan sarana teknologi informasi serta dapat mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga yang memiliki keahlian bidang teknologi yang diperlukan.
(2) Mekanisme pengambilan, pengisian dan pencetakan formulir pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan sarana informasi pencalonan yang telah disediakan dilakukan oleh Petugas Penghubung.
Pasal 44
(1) KPU melakukan penelitian kegandaan untuk memastikan pemenuhan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf p, huruf q dan huruf r.
(2) Penelitian kegandaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menggunakan Silon sejak tahapan penelitian sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.
(3) Hasil penelitian kegandaan calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan oleh KPU kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Silon.
(4) Dalam hal ditemukan kegandaan pada tahapan penelitian, penelitian dokumen perbaikan, dan penelitian dokumen pengganti bakal calon setelah penetapan DCS, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Partai Politik untuk ditindaklanjuti.
(5) Dalam hal ditemukan kegandaan pada tahapan sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon yang bersangkutan di seluruh jenis kegandaan setelah dilakukan pencermatan terhadap dokumen syarat calon yang bersangkutan.
(6) Dalam hal terdapat nama calon yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam rancangan DCT disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.
Pasal 45
(1) Dalam hal setelah surat suara dicetak terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota mencoret calon yang bersangkutan pada DCT.
(2) KPPS mengumumkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di TPS sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
BAB Kesatu
Pencantuman Gelar pada Nama Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
(1) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.
(2) Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.
(3) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mencantumkan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon yang bersangkutan wajib mencantumkan riwayat pendidikan sesuai dengan gelar akademik dimaksud pada daftar riwayat hidup menggunakan formulir Model BB.2.
(1) Dalam hal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
(2) Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota tentang penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(3) Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada PRESIDEN, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur.
BAB Ketiga
Pengumuman Bakal Calon yang Berstatus Sebagai Mantan Terpidana
KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) pada laman KPU.
BAB Keempat
Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
Tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh berpedoman kepada Peraturan KPU mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
(1) Pencalonan anggota DPRA dan DPRK di Provinsi Aceh berpedoman pada Peraturan Komisi ini kecuali yang
sudah diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh.
(2) Pencalonan anggota DPRP dan DPR Papua Barat berpedoman pada Peraturan Komisi ini kecuali yang sudah diatur dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Formulir untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, diperoleh dari naskah asli elektronik (softcopy) yang diberikan oleh:
a. KPU kepada Partai Politik melalui Petugas Penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat mandat dari Pimpinan Partai Politik, untuk bakal calon anggota DPR;
b. KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Partai Politik tingkat provinsi melalui Petugas Penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat mandat dari Pimpinan Partai Politik, untuk bakal calon anggota DPRD Provinsi; dan
c. KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota melalui Petugas Penghubung yang ditunjuk berdasarkan surat mandat dari Pimpinan Partai Politik, untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.
Pasal 42
(1) Formulir yang digunakan oleh Partai Politik dan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, terdiri dari:
a. Model B merupakan Surat Pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
b. Model B.1 merupakan Daftar Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota di Setiap Dapil;
c. Model B.2 merupakan Surat Pernyataan Pimpinan Partai Politik bahwa telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis;
d. Model B.3 merupakan Pakta Integritas Pengajuan bakal calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
e. Model BB.1 merupakan Surat Pernyataan Calon;
dan
f. Model BB.2 merupakan Daftar Riwayat Hidup dan Informasi Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Jenis dan contoh formulir untuk keperluan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
(1) Untuk efisiensi dan efektifitas verifikasi dokumen pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU dapat memanfaatkan sarana teknologi informasi serta dapat mengadakan kerjasama dengan instansi/lembaga yang memiliki keahlian bidang teknologi yang diperlukan.
(2) Mekanisme pengambilan, pengisian dan pencetakan formulir pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan menggunakan sarana informasi pencalonan yang telah disediakan dilakukan oleh Petugas Penghubung.
Pasal 44
(1) KPU melakukan penelitian kegandaan untuk memastikan pemenuhan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf p, huruf q dan huruf r.
(2) Penelitian kegandaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menggunakan Silon sejak tahapan penelitian sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT.
(3) Hasil penelitian kegandaan calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disampaikan oleh KPU kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui Silon.
(4) Dalam hal ditemukan kegandaan pada tahapan penelitian, penelitian dokumen perbaikan, dan penelitian dokumen pengganti bakal calon setelah penetapan DCS, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Partai Politik untuk ditindaklanjuti.
(5) Dalam hal ditemukan kegandaan pada tahapan sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret calon yang bersangkutan di seluruh jenis kegandaan setelah dilakukan pencermatan terhadap dokumen syarat calon yang bersangkutan.
(6) Dalam hal terdapat nama calon yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama dalam rancangan DCT disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.
Pasal 45
(1) Dalam hal setelah surat suara dicetak terdapat calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota mencoret calon yang bersangkutan pada DCT.
(2) KPPS mengumumkan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di TPS sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 405); dan
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 541), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 47
Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ARIEF BUDIMAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2018
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:
a. Gubernur;
b. Wakil Gubernur;
c. Bupati;
d. Wakil Bupati;
e. Walikota;
f. Wakil Walikota;
g. Kepala Desa;
h. perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
i. Aparatur Sipil Negara;
j. Anggota Tentara Nasional INDONESIA;
k. Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
l. direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan usaha Milik Desa serta pengurus pada badan lainnya yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;
mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
merupakan terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik*) yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
merupakan mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik.
(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara INDONESIA dan harus memenuhi persyaratan:
a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa INDONESIA;
e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f. setia kepada Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
i. terdaftar sebagai pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
k. mengundurkan diri sebagai:
1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
2) kepala desa;
3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
4) Aparatur Sipil Negara;
5) anggota Tentara Nasional INDONESIA;
6) anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
o. menjadi anggota Partai Politik;
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan
s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
(3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.
(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dikecualikan bagi:
a. mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, dan secara kumulatif bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta mencantumkan dalam daftar riwayat hidup; dan
b. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau terpidana karena alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara, dan secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik.
(5) Pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf s disampaikan kepada:
a. Pimpinan Partai Politik dan Pimpinan DPR, bagi anggota DPR;
b. Pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi dan Pimpinan DPRD Provinsi, bagi anggota DPRD Provinsi; dan
c. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(6) Dalam hal terdapat kondisi:
a. Partai Politik yang mengusulkan calon pada Pemilu Terakhir tidak lagi menjadi Peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi;
b. bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; atau
c. tidak lagi terdapat calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang terdaftar dalam DCT Anggota DPR, DCT Anggota DPRD Provinsi, dan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
(1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara INDONESIA;
b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa INDONESIA;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;
6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:
a) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
b) kepala desa;
c) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
d) Aparatur Sipil Negara;
e) anggota Tentara Nasional INDONESIA;
f) anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
g) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
7. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;
8. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;
9. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
10. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
11. tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
12. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; dan
13. mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang
memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
f. keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
g. surat keterangan catatan kepolisian;
h. fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;
i. daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2;
dan
j. salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal bakal calon bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan
di negara setempat.
(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:
a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai:
1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota;
2) kepala desa;
3) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
4) Aparatur Sipil Negara;
5) anggota Tentara Nasional INDONESIA;
6) anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
atau 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi:
a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.
(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 12 dilengkapi dengan:
a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena
kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan
d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:
a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;
(8) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(9) Dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan
pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
(10) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.
(1) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2) Dalam hal masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat
yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3) Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan.
(4) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaiamna dimaksud pada ayat (3) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan partai politik yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan:
a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara INDONESIA;
b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa INDONESIA;
3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;
6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:
a) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
b) kepala desa;
c) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
d) Aparatur Sipil Negara;
e) anggota Tentara Nasional INDONESIA;
f) anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
g) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
7. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;
8. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;
9. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
10. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
11. tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
12. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; dan
13. mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;
c. fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang
memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
e. tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
f. keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
g. surat keterangan catatan kepolisian;
h. fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;
i. daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2;
dan
j. salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal bakal calon bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan
di negara setempat.
(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dilengkapi:
a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai:
1) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota;
2) kepala desa;
3) perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
4) Aparatur Sipil Negara;
5) anggota Tentara Nasional INDONESIA;
6) anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
atau 7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi:
a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
(5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 11 dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon.
(6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 12 dilengkapi dengan:
a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena
kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara; dan
d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.
(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 13, dilengkapi dengan:
a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
b. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
c. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
d. bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional;
(8) Keputusan pemberhentian sebagai pejabat yang berwenang bagi bakal calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, wajib disampaikan pada saat pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(9) Dalam hal terdapat bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b, bakal calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan
pengunduran diri sebagai anggota Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
(10) Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan.
(1) Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik, kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(2) Dalam hal masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat
yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(3) Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) wajib didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya persyaratan.
(4) Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan Partai Politik sebagaiamna dimaksud pada ayat (3) belum selesai, sementara batas waktu pendaftaran calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengurusan partai politik yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan calon anggota DPR, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah kepengurusan Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
(2) Pimpinan Partai Politik wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
(3) Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi.
(5) Pengajuan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) Hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik.
(6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen pengganti bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan.
(7) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.
(1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
(2) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
(3) Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai aparatur sipil negara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
(4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
(5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
(6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.
(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan
b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.
(8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
(2) Pimpinan Partai Politik wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.
(3) Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi.
(5) Pengajuan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) Hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik.
(6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen pengganti bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan.
(7) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.
(1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
(2) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan aparatur sipil Negara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
(3) Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat gubernur, penjabat bupati, atau penjabat wali kota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai aparatur sipil negara kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
(4) Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
(5) Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili di DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf s, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT.
(6) Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan
b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.
(7) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan:
a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan
b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.
(8) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat.