PERBAN

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PERBAN Nomor 5 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Benturan Kepentingan adalah keadaan memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. 2. Insan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Insan KPK adalah Pimpinan, Dewan Pengawas, Pegawai atau setiap orang yang bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. Deklarasi adalah pengungkapan informasi dan pernyataan oleh Insan KPK mengenai benturan kepentingan yang dialaminya sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini. 4. Keputusan Administrasi yang juga disebut Keputusan Tata Usaha atau Keputusan Administrasi yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Insan KPK dalam penyelenggaraan tugas atau kewenangannya. 5. Tindakan Administrasi yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Insan KPK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan tugas atau kewenangannya. 6. Atasan Langsung adalah atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata jabatan yang lebih tinggi.

BAB Kedua

Larangan

Pasal 5

Koreksi

(1) Setiap Insan KPK dilarang menerbitkan kebijakan, keputusan, dan/atau melakukan tindakan yang dilatarbelakangi adanya Benturan Kepentingan. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal Insan KPK: a. menerima gratifikasi, suap, dan/atau janji sehingga menerbitkan kebijakan, keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; b. berpotensi mendapatkan keuntungan atau manfaat pribadi yang tidak sepatutnya baik langsung maupun tidak langsung atas kebijakan, keputusan /tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; c. memiliki hubungan afiliasi profesi, organisasi, korporasi, partai politik, dan/atau korps di luar hubungan kerja pada Komisi dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; d. memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda sampai dengan derajat ketiga dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; e. memiliki hubungan bisnis dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; f. memiliki hubungan pertemanan atau personal di luar hubungan kerja pada Komisi dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; g. memiliki hubungan personal dengan wakil/kuasa pihak yang berkaitan atau terkena dampak atas kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; h. melakukan transaksi, menggunakan uang, asset, atau barang milik Komisi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tanpa izin yang sah dan di luar kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi; i. memanfaatkan data dan/atau informasi milik Komisi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tanpa izin yang sah dan di luar kepentingan Komisi Pemberantasan Korupsi; j. baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang dilaksanakan untuk kebutuhan Komisi, termasuk menjadi pemegang saham pada korporasi yang mengikuti kegiatan tersebut; dan/atau k. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa alasan yang sah.

Pasal 6

Kebijakan, keputusan, dan/atau Tindakan yang dilakukan oleh Insan KPK yang dilatarbelakangi adanya Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibatalkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.

BAB III

DEKLARASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Deklarasi Benturan Kepentingan saat pengangkatan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Insan KPK sesaat setelah diangkat pada jabatannya. (2) Deklarasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat potensi Benturan Kepentingan yang dimiliki Insan KPK.

Pasal 8

Koreksi

(1) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Insan KPK dengan mengisi formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan. (2) Formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (3) Penyampaian formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan dengan mekanisme: a. bagi anggota Pimpinan disampaikan kepada anggota Pimpinan yang lain dan Dewan Pengawas; b. bagi anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas yang lain; dan c. bagi Pegawai disampaikan kepada Atasan Langsung. (4) Penyampaian Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktorat Pengawasan Internal untuk dilakukan pengelolaan.

Pasal 9

(1) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pernyataan tertulis yang disampaikan dalam hal Insan KPK mengetahui atau sepatutnya menduga terdapat potensi Benturan Kepentingan sebelum menerbitkan kebijakan, keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam tugas dan fungsinya. (2) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai potensi Benturan Kepentingan yang dimiliki Insan KPK.

Pasal 10

(1) Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan oleh Insan KPK dengan mengisi formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan. (2) Formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. (3) Penyampaian formulir isian deklarasi Benturan Kepentingan dengan mekanisme: a. bagi anggota Pimpinan disampaikan kepada anggota Pimpinan yang lain dan Dewan Pengawas; b. bagi anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas yang lain; dan c. bagi Pegawai disampaikan kepada Atasan Langsung. (4) Dalam hal anggota Pimpinan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan yang sama, Deklarasi Benturan Kepentingan disampaikan kepada anggota Pimpinan lain yang terbebas dari potensi Benturan Kepentingan. (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan yang sama, Deklarasi Benturan Kepentingan disampaikan kepada anggota Dewan Pengawas lain yang terbebas dari potensi Benturan Kepentingan. (6) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memiliki potensi Benturan Kepentingan yang sama, Deklarasi Benturan Kepentingan disampaikan kepada atasan yang lebih tinggi dan terbebas dari potensi Benturan Kepentingan yang sama. (7) Penyampaian Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) ditembuskan kepada Direktorat Pengawasan Internal untuk dilakukan pengelolaan.

Pasal 11

Penanganan laporan Benturan Kepentingan dan/atau potensi Benturan Kepentingan yang dimiliki Insan KPK lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB Kedua

Deklarasi Benturan Kepentingan Sebelum Menerbitkan Kebijakan, Keputusan, dan/atau Melakukan Tindakan

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Pimpinan, Dewan Pengawas dan Atasan Langsung wajib menelaah, menilai dan menentukan tindak lanjut atas Deklarasi Benturan Kepentingan yang disampaikan kepadanya. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Insan KPK yang membuat Deklarasi Benturan Kepentingan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 13

Koreksi

Dalam hal hasil telaah Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinilai berdampak kecil terhadap netralitas dan kualitas pekerjaan, Deklarasi Benturan Kepentingan dicatatkan dan Insan KPK dapat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dengan pengawasan dari atasan.

Pasal 14

(1) Dalam hal hasil telaah Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dinilai berdampak besar terhadap netralitas dan kualitas pekerjaan maka Pimpinan, Dewan Pengawas dan/atau Atasan Langsung wajib membatasi Insan KPK dari pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dinilai berpotensi terjadi Benturan Kepentingan. (2) Dalam hal Pimpinan, Dewan Pengawas, dan/atau Atasan Langsung menentukan pembatasan terhadap Insan KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan tugas dan fungsi Insan KPK yang dinilai mengalami Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh Atasan Langsungnya atau pejabat/pegawai lainnya yang berwenang dan tidak terdapat Benturan Kepentingan. (3) Atasan Langsung atau pejabat/pegawai lainnya yang menggantikan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukannya.

Pasal 15

(1) Dalam hal terdapat keadaan tertentu sehingga tindakan pembatasan terhadap Insan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat dilakukan, Insan KPK yang mengalami Benturan Kepentingan dapat tetap diizinkan melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. (2) Insan KPK yang diizinkan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat pengawasan langsung, reviu, dan evaluasi dari pimpinan, dewan pengawas dan/atau Atasan Langsung.

Pasal 16

Dalam hal Benturan Kepentingan yang dialami oleh Insan KPK terjadi dalam waktu yang lama sehingga dikhawatirkan Insan KPK tidak mungkin melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan netral dalam posisi atau jabatannya, sedangkan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 atau pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dianggap tidak memadai untuk mengatasi Benturan Kepentingan yang terjadi maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memindahkan Insan KPK dari kedudukan atau jabatannya yang terdapat Benturan Kepentingan pada posisi atau jabatan lain yang bebas dari Benturan Kepentingan.

Pasal 17

Telaah, penilaian, dan penentuan tindak lanjut atas Deklarasi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 dilaksanakan melalui sistem informasi kepegawaian.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26