PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR ANTIKORUPSI

PERBAN Nomor 2 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PEMBERLAKUAN SKKNI SEKTOR ANTIKORUPSI

Pasal 2

Koreksi

(1) SKKNI Sektor Antikorupsi terdiri dari: a. SKKNI Penyuluh Antikorupsi; dan b. SKKNI Ahli Pembangun Integritas. (2) SKKNI Sektor Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (3) SKKNI Sektor Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bagi tenaga kerja INDONESIA dan tenaga kerja asing yang bekerja di INDONESIA serta berlaku secara nasional.

Pasal 3

(1) SKKNI Sektor Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh: a. kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan masyarakat; dan b. Lembaga Sertifikasi Profesi. (2) SKKNI Sektor Antikorupsi yang digunakan oleh kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk penyusunan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi sektor antikorupsi serta penerapan SKKNI Sektor Antikorupsi di tempat kerja. (3) SKKNI Sektor Antikorupsi yang digunakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi sektor antikorupsi. (4) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik INDONESIA Pihak Kedua; dan b. Lembaga Sertifikasi Profesi selain Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 4

Kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat berkoordinasi dengan Komisi dalam penerapan SKKNI Sektor Antikorupsi di tempat kerja.

Pasal 5

(1) Kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, korporasi, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib berkoordinasi dengan Komisi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan profesi yang mengacu pada SKKNI Sektor Antikorupsi. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi kerangka acuan kerja dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 6

(1) Lembaga Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b wajib mendapatkan rekomendasi dari Komisi untuk pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi profesi sektor antikorupsi. (2) Untuk mendapatkan rekomendasi dari Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Profesi menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Komisi.

Pasal 7

(1) Komisi melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi: a. profil lembaga pemohon; b. ketersediaan asesor yang telah memiliki kompetensi teknis antikorupsi; c. ketersediaan tim komite etik yang telah tersertifikasi antikorupsi; d. ketersediaan pernyataan dari lembaga pemohon untuk menggunakan skema sertifikasi profesi yang ditetapkan oleh Komisi; e. memiliki sarana dan prasarana pendukung yang memadai; f. memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi yang dibuktikan dengan portofolio dalam upaya pemberantasan korupsi; dan g. memiliki rencana kerja selama 3 (tiga) tahun. (2) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi: a. memberikan rekomendasi; atau b. tidak memberikan rekomendasi, melalui jawaban tertulis. (3) Komisi wajib menyampaikan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. (4) Dalam hal Komisi memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rekomendasi berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

(1) Komisi melakukan evaluasi terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) setiap 1 (satu) tahun. (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh fakta bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Komisi melakukan tindakan administratif berupa: a. peringatan tertulis I; b. peringatan tertulis II; c. pencabutan rekomendasi. (3) Komisi menyampaikan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pimpinan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SKKNI Sektor Antikorupsi. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan dapat melimpahkan wewenang kepada Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Pasal 10

Komisi melaksanakan pengembangan kompetensi kerja pada sektor antikorupsi berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR ANTIKORUPSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12