Koreksi Pasal 188A

(1) Seluruh bidang Tanah di wilayah Ibu Kota Nusantara yang belum terdaftar tetap dapat dilakukan pendaftaran Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik Tanah atas Tanah yang diperoleh berdasarkan pengalihan Tanah melalui mekanisme jual beli sejak ditetapkannya wilayah Ibu Kota Nusantara, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. (3) Penetapan wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada tanggal ditetapkannya UNDANG-UNDANG mengenai Ibu Kota Negara. (4) Persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui Deputi. (5) Dalam hal pendaftaran Tanah dilakukan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan persetujuan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kantor pertanahan setempat.