PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2021 tentang PENUGASAN PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

PERBAN Nomor 3 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB II

PENUGASAN PEGAWAI

Pasal 2

Koreksi

Penugasan Pegawai terdiri atas: a. Penugasan pada Instansi Pemerintah; dan b. Penugasan di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penugasan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Penugasan Pegawai pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil; dan b. Penugasan Pegawai pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil. (2) Penugasan Pegawai pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pegawai yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus; dan b. Pegawai yang melaksanakan Tugas Jabatan yang bersifat pendukung atau administratif. (3) Penugasan Pegawai yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh Instansi Pemerintah; b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh Pegawai yang bersangkutan; c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah; dan d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi. (4) Dalam hal Penugasan Pegawai pada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan Tugas Jabatan pada perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri, Penugasan Pegawai ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Penugasan di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu Pegawai yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penugasan pada proyek pemerintah, organisasi profesi, organisasi internasional, dan badan atau instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penugasan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. jabatan yang bersifat amanat (mandatory) yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; atau b. jabatan yang keahliannya memiliki karakteristik tertentu dan hanya ada di Instansi Pemerintah.

Pasal 5

Penugasan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan: a. permintaan dari instansi yang membutuhkan; atau b. Penugasan dari Kejaksaan.

Pasal 6

(1) Jenis atau bidang Tugas Jabatan yang dapat diberikan Penugasan disusun oleh PPK. (2) Jenis atau bidang Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PPK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk ditetapkan. (3) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi; b. jabatan administrasi; dan c. jabatan fungsional.

Pasal 7

(1) Penugasan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi: a. syarat umum; b. syarat khusus; dan c. syarat administrasi. (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sehat jasmani dan rohani; b. berkepribadian dan berkelakukan baik; c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; d. memiliki loyalitas pada Kejaksaan; dan e. Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan. (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu; b. memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; c. memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan lingkungan tempat Penugasan; e. dibutuhkan oleh organisasi; f. mempunyai pengetahuan dan keahlian dengan substansi Tugas Jabatan yang akan didudukinya; dan g. khusus untuk Jaksa, memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun atau menduduki pangkat paling rendah Jaksa Pratama (III/c). (4) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi: a. surat permintaan dari instansi yang membutuhkan atau permohonan dari Pegawai yang bersangkutan kepada PPK melalui PyB; b. surat pernyataan kesediaan untuk Penugasan; c. surat pernyataan kesanggupan untuk kembali ke instansi Kejaksaan; d. daftar riwayat Pegawai; e. surat keterangan sehat; f. surat keterangan kepegawaian dari Bidang Pengawasan; dan g. surat persetujuan PPK.

Pasal 8

(1) Untuk Penugasan Pegawai berdasarkan permintaan dari instansi yang membutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Biro Kepegawaian menyiapkan: a. nama dan kelengkapan administrasi Pegawai yang akan melakukan Penugasan; dan b. saran dan pendapat kepada PPK. (2) Nama dan kelengkapan administrasi Pegawai yang akan melakukan Penugasan, serta saran dan pendapat kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat pimpinan untuk mendapatkan persetujuan PPK. (3) Dalam hal instansi yang membutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyiapkan nama Pegawai yang akan melakukan Penugasan, Biro Kepegawaian menyiapkan kelengkapan administrasi Pegawai yang bersangkutan beserta saran dan pendapat untuk mendapatkan persetujuan PPK.

Pasal 9

Untuk Penugasan Pegawai berdasarkan Penugasan dari Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan cara: a. PPK memerintahkan Pegawai untuk mengikuti seleksi terbuka; atau b. Pegawai mengajukan permohonan kepada PPK untuk mengikuti seleksi terbuka.

Pasal 10

(1) Penugasan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam surat keputusan Penugasan yang ditandatangani oleh PPK. (2) Penetapan dan penandatanganan surat keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada PyB sesuai dengan kewenangannya. (3) Selain MENETAPKAN Penugasan, surat keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga MENETAPKAN: a. pemberhentian Pegawai yang menerima Penugasan dari jabatannya; dan b. penempatan Pegawai yang menerima Penugasan pada bidang atau satuan kerja sesuai dengan petunjuk PPK atau PyB. (4) Surat keputusan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah instansi yang menerima Penugasan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan atau berita acara pelantikan.

Pasal 11

(1) Penugasan Pegawai dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PPK atas usul instansi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali jangka waktunya diatur khusus oleh Instansi Pemerintah atau di luar Instansi Pemerintah tempat Pegawai melaksanakan Penugasan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada PyB. (3) Dalam hal Pegawai yang melaksanakan Penugasan tidak memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun Pegawai yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan penugasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penugasan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang diduduki.

Pasal 12

(1) Permintaan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) disampaikan oleh pimpinan instansi penerima Penugasan kepada PPK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Penugasan berakhir. (2) Dalam hal permintaan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh PPK atau PyB, diterbitkan surat keputusan perpanjangan Penugasan. (3) Dalam hal permintaan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh PPK atau PyB, Pegawai yang bersangkutan melaksanakan penugasan sampai dengan berakhirnya masa Penugasan.

Pasal 13

Masa Penugasan Pegawai berakhir apabila: a. telah berakhir masa Penugasan; b. mengundurkan diri; c. pensiun atau meninggal dunia; d. instansi penerima Penugasan mengembalikan Pegawai yang bersangkutan ke Kejaksaan; e. PPK atau PyB menerbitkan surat keputusan penarikan Pegawai yang bersangkutan untuk kepentingan organisasi; f. berhalangan tetap dalam melaksanakan tugas karena gangguan jiwa atau sakit kronis yang sulit disembuhkan; g. melakukan perbuatan tercela dan telah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melakukan tindak pidana berupa kejahatan dan telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau i. tidak mencapai target kinerja paling kurang bernilai baik.

BAB Kesatu

Jenis dan Dasar Penugasan

Pasal 2

Koreksi

Penugasan Pegawai terdiri atas: a. Penugasan pada Instansi Pemerintah; dan b. Penugasan di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penugasan pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Penugasan Pegawai pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil; dan b. Penugasan Pegawai pada Instansi Pemerintah yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil. (2) Penugasan Pegawai pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pegawai yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus; dan b. Pegawai yang melaksanakan Tugas Jabatan yang bersifat pendukung atau administratif. (3) Penugasan Pegawai yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu yang dibutuhkan oleh Instansi Pemerintah; b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh Pegawai yang bersangkutan; c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah; dan d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi. (4) Dalam hal Penugasan Pegawai pada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan Tugas Jabatan pada perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri, Penugasan Pegawai ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Penugasan di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yaitu Pegawai yang melaksanakan Tugas Jabatan khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penugasan pada proyek pemerintah, organisasi profesi, organisasi internasional, dan badan atau instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Penugasan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. jabatan yang bersifat amanat (mandatory) yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; atau b. jabatan yang keahliannya memiliki karakteristik tertentu dan hanya ada di Instansi Pemerintah.

Pasal 5

Penugasan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan: a. permintaan dari instansi yang membutuhkan; atau b. Penugasan dari Kejaksaan.

Pasal 6

(1) Jenis atau bidang Tugas Jabatan yang dapat diberikan Penugasan disusun oleh PPK. (2) Jenis atau bidang Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PPK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk ditetapkan. (3) Jenis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jabatan pimpinan tinggi; b. jabatan administrasi; dan c. jabatan fungsional.

BAB Keempat

Masa Penugasan

Pasal 11

Koreksi

(1) Penugasan Pegawai dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PPK atas usul instansi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali jangka waktunya diatur khusus oleh Instansi Pemerintah atau di luar Instansi Pemerintah tempat Pegawai melaksanakan Penugasan. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada PyB. (3) Dalam hal Pegawai yang melaksanakan Penugasan tidak memenuhi target kinerja, paling singkat 1 (satu) tahun Pegawai yang bersangkutan dapat direkomendasikan untuk tidak dipertimbangkan perpanjangan penugasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penugasan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang diduduki.

Pasal 12

(1) Permintaan perpanjangan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) disampaikan oleh pimpinan instansi penerima Penugasan kepada PPK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Penugasan berakhir. (2) Dalam hal permintaan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh PPK atau PyB, diterbitkan surat keputusan perpanjangan Penugasan. (3) Dalam hal permintaan perpanjangan Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh PPK atau PyB, Pegawai yang bersangkutan melaksanakan penugasan sampai dengan berakhirnya masa Penugasan.

Pasal 13

Masa Penugasan Pegawai berakhir apabila: a. telah berakhir masa Penugasan; b. mengundurkan diri; c. pensiun atau meninggal dunia; d. instansi penerima Penugasan mengembalikan Pegawai yang bersangkutan ke Kejaksaan; e. PPK atau PyB menerbitkan surat keputusan penarikan Pegawai yang bersangkutan untuk kepentingan organisasi; f. berhalangan tetap dalam melaksanakan tugas karena gangguan jiwa atau sakit kronis yang sulit disembuhkan; g. melakukan perbuatan tercela dan telah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melakukan tindak pidana berupa kejahatan dan telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau i. tidak mencapai target kinerja paling kurang bernilai baik.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2021 tentang PENUGASAN PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

BAB X

Pasal 28